Waspada, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Ancam 9 Wilayah Kalsel Kanwil Kemenkum HAM Kalsel Dorong UMKM Bentuk Perseroan Perseorangan Catat, Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Banjar Berhadiah Umrah Longsor di Maradapan Pulau Sembilan Kotabaru, Puluhan Rumah Terdampak Aksi Heroik Bripka Aan Kotabaru Bantu Ibu Melahirkan di Ambulans

Bantah Pemberhentian Zony, Sekda Sebut Tunggu KPU RI

and - Apahabar.com     Selasa, 20 November 2018 - 14:18 WITA
and - Apahabar.com     Selasa, 20 November 2018 - 14:18 WITA

Bantah Pemberhentian Zony, Sekda Sebut Tunggu KPU RI

Sekda Tabalong A M Sangadji. Foto: youtube

apahabar.com, BANJARMASIN– Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, A M Sangadji angkat bicara soal polemik pemberhentian Zony Alfianoor sebagai wakil bupati Tabalong.

Dikonfirmasi via seluler, Selasa (20/11) siang, Sangadji membantah pemberhentian tersebut. Surat bernomor B.1187/Setda Umum/058/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, kata dia, bukanlah penonaktifan, melainkan penundaan hak saja.

Penundaan pemenuhan hak, seperti pembayaran gaji, dan tunjangan Zony Alfianoor sebagai wakil bupati daerah disebutnya diambil berdasarkan rapat internal, putusan KPU RI, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Penundaan pemenuhan hak, seperti pembayaran gaji, dan tunjangan, sebutnya, sampai ada kejelasan terkait dengan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI.

Berita terkait: Wakil Bupati Tabalong Laporkan Bupatinya ke Mabes Polri 

“Kami hanya menunda membayar gaji dan tunjangan beliau. Itu mengacu pada PP Nomor 32/2018 tentang terbitnya daftar calon tetap (DCT) DPR RI dari KPU RI,” katanya, Selasa (20/11).

Ia juga memaparkan untuk rumah dinas, mobil dinas, ajudan dan staf-staf yang digunakan Zony Alfiannor tidak ditarik pemerintah setempat. Namun, untuk penundaan pembayaran gaji dan tunjangan terhadap Wakil Bupati Tabalong Zony Alfianoor masih berjalan dan belum dicabut.

Berita terkait: Pengamat: Pemberhentian Wabup Tabalong Tidak Etis

“Kan selama ini fasilitas masih digunakan beliau, mobil, rumah, ajudan, staf-staf. Jadi, hanya penundaan pembayaran gaji dan tunjangan, yang berlaku sejak adanya penetapan DCT dari KPU RI,” ucapnya.

Pihaknya, masih menunggu surat keputusan resmi dari KPU RI tentang pembatalan DCT tersebut.

Sebelumnya, Zony Alfianoor menempuh langkah hukum karena merasa dirinya diberhentikan secara sepihak sebagai Wakil Bupati Tabalong oleh Sangadji.

Berdasarkan surat STTL/1099/X/2018/BARESKRIM pada 22 Oktober 2018 lalu, Zony mempolisikan Sangadji, maupun bupatinya sendiri Anang Syakhfiani dengan delik pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Vaksinasi

Kalsel

Dapat 6.590 Vaksin Covid-19, Dinkes Banjarmasin: Jatah Nakes
apahabar.com

Kalsel

Bersihkan Sungai, Operasional Kapal Sapu Sapu Capai Ratusan Juta
apahabar.com

Kalsel

Damkar Tapin Unjuk Kebolehan di Bank BRI Rantau   
Bandara Syamsudin Noor

Kalsel

Syarat Wajib PCR Berlaku, Klinik Bandara Syamsudin Noor Batasi Jumlah Pemeriksaan
THM Armani Executive

Kalsel

Pengunjung THM Armani Executive Club Banjarmasin Wajib Patuhi Prokes
apahabar.com

Kalsel

Bahaya Kebakaran Masih Mengintai, Potensi Kabut Asap Mulai Terlihat
apahabar.com

Kalsel

BPJS Belum Mampu Putus Mata Rantai Tunggakan
Bupati

Kalsel

Bupati Tanbu Keluarkan Surat Edaran Larangan Perayaan Nataru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com