Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Sehari Jelang Penutupan, Pendaftar BLT UMKM di Batola Capai 5.000 Orang Pencuri Hp Rosehan Diciduk Polisi, Ini Dalih Tersangka Kronologi Pria Kelumpang Tengah Tewas Disengat Ribuan Lebah

Bantah Pemberhentian Zony, Sekda Sebut Tunggu KPU RI

and - Apahabar.com Selasa, 20 November 2018 - 14:18 WIB
and - Apahabar.com Selasa, 20 November 2018 - 14:18 WIB

Bantah Pemberhentian Zony, Sekda Sebut Tunggu KPU RI

Sekda Tabalong A M Sangadji. Foto: youtube

apahabar.com, BANJARMASIN– Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, A M Sangadji angkat bicara soal polemik pemberhentian Zony Alfianoor sebagai wakil bupati Tabalong.

Dikonfirmasi via seluler, Selasa (20/11) siang, Sangadji membantah pemberhentian tersebut. Surat bernomor B.1187/Setda Umum/058/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, kata dia, bukanlah penonaktifan, melainkan penundaan hak saja.

Penundaan pemenuhan hak, seperti pembayaran gaji, dan tunjangan Zony Alfianoor sebagai wakil bupati daerah disebutnya diambil berdasarkan rapat internal, putusan KPU RI, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Penundaan pemenuhan hak, seperti pembayaran gaji, dan tunjangan, sebutnya, sampai ada kejelasan terkait dengan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI.

Berita terkait: Wakil Bupati Tabalong Laporkan Bupatinya ke Mabes Polri 

“Kami hanya menunda membayar gaji dan tunjangan beliau. Itu mengacu pada PP Nomor 32/2018 tentang terbitnya daftar calon tetap (DCT) DPR RI dari KPU RI,” katanya, Selasa (20/11).

Ia juga memaparkan untuk rumah dinas, mobil dinas, ajudan dan staf-staf yang digunakan Zony Alfiannor tidak ditarik pemerintah setempat. Namun, untuk penundaan pembayaran gaji dan tunjangan terhadap Wakil Bupati Tabalong Zony Alfianoor masih berjalan dan belum dicabut.

Berita terkait: Pengamat: Pemberhentian Wabup Tabalong Tidak Etis

“Kan selama ini fasilitas masih digunakan beliau, mobil, rumah, ajudan, staf-staf. Jadi, hanya penundaan pembayaran gaji dan tunjangan, yang berlaku sejak adanya penetapan DCT dari KPU RI,” ucapnya.

Pihaknya, masih menunggu surat keputusan resmi dari KPU RI tentang pembatalan DCT tersebut.

Sebelumnya, Zony Alfianoor menempuh langkah hukum karena merasa dirinya diberhentikan secara sepihak sebagai Wakil Bupati Tabalong oleh Sangadji.

Berdasarkan surat STTL/1099/X/2018/BARESKRIM pada 22 Oktober 2018 lalu, Zony mempolisikan Sangadji, maupun bupatinya sendiri Anang Syakhfiani dengan delik pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

H+5 Pemilu, RSJ Sambang Lihum Siaga Caleg Stres
apahabar.com

Kalsel

Menakar Peluang Menang Khairul Saleh di Pilgub 2020
apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Banjar Rangkul Masyarakat Awasi Pilkada Serentak 2020
apahabar.com

Kalsel

Senin, U-Turn Depan RSUD Ulin Ditutup

Kalsel

Refleksi Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf di Banjarmasin: Massa Aksi Terus Mengalir
apahabar.com

Kalsel

Direktur RSUD HBK Tanjung Positif Covid-19, Kasusnya Ditelusuri
apahabar.com

Kalsel

Konser Musik KPU Tapin Sepi Pengunjung
apahabar.com

Kalsel

Intip Aksi ‘Pemuda Banua Peduli’ di Tengah Pandemi Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com