Lampu Hijau Buka Masker, Pakar Covid-19 ULM: Hati-Hati Blunder Tabrakan Maut BPK Terulang Lagi, Apa Kabar Perda Damkar Banjarmasin? Perkuat Keandalan Listrik Kalseltengtim dengan Sistem Looping Jaringan Tersangka! Sopir BPK Penabrak 2 Pemotor di Banjarmasin Selatan Tuntut Pemerataan, Besok Buruh SIS ADMO Tabalong Juga Minta Pembagian Windfall

BI Berlakukan Sanksi Pembawa UKA Setara Rp 1 M

- Apahabar.com     Jumat, 23 November 2018 - 20:04 WITA

BI Berlakukan Sanksi Pembawa UKA Setara Rp 1 M

Kepala Departemen pengelolaan devisa Bank Indoneisa, Hariyadi Ramelan memberikan keterangan pers.(Foto : Humas BI)

apahabar.com, BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) berlakukan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA), dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar.

“(Ini) Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah Pabean Indonesia,” kata Kepala Departemen pengelolaan devisa Bank Indonesia, Hariyadi Ramelan.

Saat diskusi panel dan sosialisasi peraturan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indoneisa (KPw BI) Kalsel, Jumat (23/11/2018), Hariyadi menyebutkan pada ayat dua peraturan tersebut, setiap orang dilarang membawa UKA dengan jumlah dengan nilai Rp 1 miliar.

Adapun sanksinya yang tidak memiliki izin dan persetujuan BI, berupa denda sebesar 10 persen dari total jumlah UKA dibawa, dengan jumlah denda paling banyak setara Rp 300 juta.

Sanksi serupa juga berlaku bagi badan berizin yang jumlahnya melebihi persetujuan UKA BI. Namun, hanya 10 persen dari kelebihan yang dibawa, dengan denda paling banyak setara Rp 300 juta.

Akan tetapi, sanksi peraturan itu tak berlaku bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank, yang telah memperoleh izin BI.

Dengan begitu, maka terang Hariyadi data pembawaan UKA baik masuk atau pun keluar Pabean Indonesia dapat terintegrasi.

“Kita juga dapat mengetahui kenapa permintaan mata uang USD meningkat di masyarakat. Baik bisnis atau pun transaksi keuangan internasional,” terang Hariyadi.

Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Melainkan untuk menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nah, meski Kalsel bukan daerah perbatasan negara, akan tetapi menurut Kepala BI Kalsel, Herawanto provinsi berpenduduk lebih dari tiga juta jiwa ini, memiliki kemampuan akses ke dunia internasional.

“Daerah ini adalah daerah yang jumlah jamaah ibdah haji dan Umroh terbanyak ke tiga di Indonesia,” timpal Herawanto mencontohkan.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Oppo Reno 2 Series Dirilis, Cek Harga dan Spesifikasinya
SMPN 11 Banjarmasin

Tak Berkategori

Serbuan Vaksin di SMPN 11 Banjarmasin, Siswa hingga Lansia Antusias
JKN-KIS

Tak Berkategori

Jadi Peserta JKN-KIS Mandiri, Komitmen Saili Setor Iuran Bulanan
apahabar.com

Tak Berkategori

Perjuangan AKBP Nurmawati Berantas Narkoba, Pernah Diancam dengan Ular Satu Tangguk
apahabar.com

Tak Berkategori

Cuaca Kalsel Hari Ini Diprediksi Tak Sepenuhnya Bersahabat

Tak Berkategori

Jerman dan Lebanon Umumkan Kasus Pertama Covid-19 Varian Baru
apahabar.com

Tak Berkategori

Penajam Sudah Tenang, TNI dan Polri Siap Beri Rasa Aman
Tabalong

Tak Berkategori

Terus Cegah Sebaran Covid-19, Fasilitas Umum di Tabalong Disemprot Disinfektan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com