Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan

BI Berlakukan Sanksi Pembawa UKA Setara Rp 1 M

- Apahabar.com Jumat, 23 November 2018 - 20:04 WIB

BI Berlakukan Sanksi Pembawa UKA Setara Rp 1 M

Kepala Departemen pengelolaan devisa Bank Indoneisa, Hariyadi Ramelan memberikan keterangan pers.(Foto : Humas BI)

apahabar.com, BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) berlakukan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA), dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar.

“(Ini) Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah Pabean Indonesia,” kata Kepala Departemen pengelolaan devisa Bank Indonesia, Hariyadi Ramelan.

Saat diskusi panel dan sosialisasi peraturan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indoneisa (KPw BI) Kalsel, Jumat (23/11/2018), Hariyadi menyebutkan pada ayat dua peraturan tersebut, setiap orang dilarang membawa UKA dengan jumlah dengan nilai Rp 1 miliar.

Adapun sanksinya yang tidak memiliki izin dan persetujuan BI, berupa denda sebesar 10 persen dari total jumlah UKA dibawa, dengan jumlah denda paling banyak setara Rp 300 juta.

Sanksi serupa juga berlaku bagi badan berizin yang jumlahnya melebihi persetujuan UKA BI. Namun, hanya 10 persen dari kelebihan yang dibawa, dengan denda paling banyak setara Rp 300 juta.

Akan tetapi, sanksi peraturan itu tak berlaku bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank, yang telah memperoleh izin BI.

Dengan begitu, maka terang Hariyadi data pembawaan UKA baik masuk atau pun keluar Pabean Indonesia dapat terintegrasi.

“Kita juga dapat mengetahui kenapa permintaan mata uang USD meningkat di masyarakat. Baik bisnis atau pun transaksi keuangan internasional,” terang Hariyadi.

Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Melainkan untuk menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nah, meski Kalsel bukan daerah perbatasan negara, akan tetapi menurut Kepala BI Kalsel, Herawanto provinsi berpenduduk lebih dari tiga juta jiwa ini, memiliki kemampuan akses ke dunia internasional.

“Daerah ini adalah daerah yang jumlah jamaah ibdah haji dan Umroh terbanyak ke tiga di Indonesia,” timpal Herawanto mencontohkan.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Emas Menguat Pasca Donald Trump Tawarkan Stimulus Lawan Covid-19

Ekbis

Coca-Cola Setop Produksi 200 Merek Minuman
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Rabu Sore Ditutup Menguat Seiring Penurunan CAD
apahabar.com

Ekbis

Sopir di Banjarmasin Setop Logistik ke Palangka Raya, Ada Apa?
apahabar.com

Ekbis

Di Tengah Pandemi, Bank Syariah Mandiri Siapkan Aplikasi Zakat Digital
apahabar.com

Ekbis

Lebaran Semakin Dekat, Tukang Permak Rambut di Kelayan Ketiban Rezeki
apahabar.com

Ekbis

Minyak Mentah Tergelincir, Batu Bara Newcastle Ditutup Melemah
apahabar.com

Ekbis

Terpapar Corona, Rupiah Pagi Ini Kembali Melemah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com