Cium Bau Gosong, Honda Jazz Terbakar di Banjarmasin Baru Bebas, Napi di Banjarmasin Tusuk Kekasih Eks Istri Ada Ancaman Baru, Banjarmasin Coret 2 Kluster Penyebar Covid-19 Pasien Covid-19 Kabur, RSDI Banjarbaru Gembok Pintu Lagi, Kluster Gowa Tambah Pasien Covid-19 Kotabaru




Home Borneo

Selasa, 27 November 2018 - 17:39 WIB

Dirjen Gakkum KLHK Ingatkan Korporasi ‘Nakal’

Triaji Nazulmi - Apahabar.com

DIRJEN GAKKUM - Dirjen Gakkum KLHK RI Rasio Ridho Sani, memberikan keterangan kepada awak media. Usai rakor penegakkan hukum LH dan Kehutanan lingkup Kalselteng Selasa (26/11) siang di Novotel Banjarbaru. apahabar.com/Zepi

DIRJEN GAKKUM - Dirjen Gakkum KLHK RI Rasio Ridho Sani, memberikan keterangan kepada awak media. Usai rakor penegakkan hukum LH dan Kehutanan lingkup Kalselteng Selasa (26/11) siang di Novotel Banjarbaru. apahabar.com/Zepi

apahabar.com BANJARBARU – Peringatan bagi korporasi atau perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan di Kalimantan Selatan.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum KLHK) akan bertindak tegas bagi mereka yang bertindak ‘nakal’.

“Misalnya ada kejahatan ilegal mining di kawasan hutan, atau korporasi ‘nakal’ yang tidak memenuhi persyaratan pembuangan limbah dan lainnya.

(Lalu) Menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaranm bisa dijerat dengan pasal berlapis. Mulai dari UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan UU Minerba,” kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani kepada apahabar.com Selasa (27/11) siang.

Baca juga :  Peserta BSAF Bali Terpukau, Majalengka Iri

Demi penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para korporasi nakal, Sani menjelaskan pihaknya akan menerapkan sistem multidoor dan sanksi Undang Undang berlapis.

Baca Juga: Revisi UU Guru dan Dosen, DPR RI Kunjungi Unlam

Dengan begitu, harap Sani dapat mengurangi potensi ancaman, terkait dengan kawasan hutan, sumber daya alam dan lingkunga hidup.

Baca juga :  Rekapitulasi KPU, Gerindra Kunci Kursi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin

“Yang tidak kalah penting dengan hal ini, nantinya adalah menyelamatkan kekayaan negara,” terangnya.

Dalam penerapannya di lapangan nanti, Dirjen Gakkum KLHK akan bergandengan tangan dengan aparat penegak hukum lain, yang mempunyai kewenangan di lingkup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Antara lain kepolisian, kejaksaan, PPNS dan para Dinas Lingkungan Hidup.

Penulis : Zepi Al Ayubi

Edito : Ahmad Zainal Muttaqin

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Borneo

Kasi Tipidsus: Dua Mantan Kadishub Banjarbaru Silakan Dijenguk

Borneo

Akhir November Aruh Film Kalimantan 2018 Dihelat
apahabar.com

Borneo

Timsel KPU Tabalong Laporkan Hasil Peserta Tercepat
apahabar.com

Borneo

Fenomena Pembunuhan Sadis di Kalsel, Psikolog: Terjadi Degradasi Moral di Masyarakat

Borneo

Jadi Kurir Sabu, Kakek Terancam Mendekam Lama di Penjara
apahabar.com

Borneo

Jasad Tanpa Kepala Terindikasi Korban Pembunuhan

Borneo

APBD Murni 2019 Naik 3,97 Persen, Gubernur: Pembangunan akan Berjalan Sesuai Rencana
apahabar.com

Borneo

Empat Jam Menyisir, Kepala Mr X Tak Kunjung Ditemukan