LSM Laporkan Denny Indrayana ke Bawaslu, Terindikasi Kampanye Jelang PSU Si Jago Merah Ngamuk di Cempaka 7 Banjarmasin, Jemaah Salat Tarawih Berhamburan Tensi Politik Memanas, Bawaslu RI Turun Gunung ke Kalimantan Selatan Buntut Video Guru Wildan, Bawaslu Klarifikasi PWNU Kalsel Resmi! PPKM Mikro di Banjarbaru Kembali Diperpanjang hingga 19 April

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

- Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 15:32 WIB

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

AKSI unjukrasa para korban PHK.(foto: militan-indonesia.org)

apahabar.com, JAKARTA– Kabar gembira untuk para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji tunjangan bagi korban PHK. Terdapat dua program yang disiapkan bagi seseorang yang di PHK, yakni Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF).

“Prinsipnya ini menjadi bantalan sosial bagi korban PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanfi Dhakiri, belum lama ini.

UB merupakan tunjangan yang diberikan bagi korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup. Hal itu akan diberikan selama pekerja yang mengalami PHK melakukan peningkatan kemampuan dan masa pencarian kerja kembali.

Sementara SDF diberikan agar pekerja dapat mengembangkan kemampuan. Nantinya kemampuan tersebut akan membantu korban PHK mendapatkan pekerjaan baru. Jaminan tersebut nantinya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Hal itu mencegah agar korban PHK tidak hanya akan bergantung pada dua jaminan tersebut.

“Nanti diberikan dalam kurun waktu tertentu enam bulan sampai satu tahun,” sebut Hanif, sebagaimana dilansir kompas.com.

Langkah pengkajian UB dan SDF bertujuan agar pekerja tidak memiliki kekhawatiran saat PHK. Selain itu, korban PHK juga diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengikuti kebutuhan tenaga kerja yang berkembang. Hal tersebut diperlukan melihat ke depan dengan perkembangan teknologi akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan memunculkan jenis pekerjaan baru.

Karena itu pekerja membutuhkan pengembangan kemampuan. Dua jaminan tersebut masih dalam kajian tahap awal tetapintelah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha dan serikat kerja.

“Ini sifatnya masih kajian, banyak hal mendasar yang perlu dibahas termasuk mengenai dana,” jelas Hanif. Beberapa opsi disampaikan Hanif dapat menjadi pertimbangan untuk sumber dana jaminan PHK. Sumber dana bisa berasal dark Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana levy Tenaga Kerja Asing (TKA), atau dana jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adanya kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.(*)

 

Sumber: kompas.com

Editor: Fariz Fadhillah

 

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung Diduga 4 Tahun Alami Gangguan Jiwa
apahabar.com

Nasional

Kemenhub Kebut Aturan Ojek Online, Ada Tarif Batas Bawah dan Atas
Komnas HAM

Nasional

Hormati Rekonstruksi Polisi, Komnas HAM Akan Telusuri Kasus Penembakan Laskar FPI Secara Independen
apahabar.com

Nasional

Usai Habisi Nyawa Istrinya, Si Suami Bunuh Diri
apahabar.com

Nasional

30 Hari Operasi Yustisi, Segini Besar Denda Pelanggar Prokes Covid-19
apahabar.com

Nasional

Lebaran Ala Prabowo di TPS, Ma’ruf Amin: Lebaran Itu di Masjid
apahabar.com

Nasional

Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR Termuda yang Pimpin Sidang Sementara
apahabar.com

Nasional

Korban Tewas Sempat Sapa Pelaku Teror:’Hello, Brother’
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com