Video Viral Pria Bawa Jenazah Ibunya Pakai Motor di Atas Bronjong, Sang Perekam pun Ketakutan! Video Detik-detik Mobil Tabrak Gerbang Masjidil Haram Mekkah dengan Kecepatan Tinggi Video Viral Rombongan Klub Harley Keroyok 2 Anggota TNI, Polisi Melerai Dicuekin, Ini Gara-garanya Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

- Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 15:32 WIB

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

AKSI unjukrasa para korban PHK.(foto: militan-indonesia.org)

apahabar.com, JAKARTA– Kabar gembira untuk para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji tunjangan bagi korban PHK. Terdapat dua program yang disiapkan bagi seseorang yang di PHK, yakni Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF).

“Prinsipnya ini menjadi bantalan sosial bagi korban PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanfi Dhakiri, belum lama ini.

UB merupakan tunjangan yang diberikan bagi korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup. Hal itu akan diberikan selama pekerja yang mengalami PHK melakukan peningkatan kemampuan dan masa pencarian kerja kembali.

Sementara SDF diberikan agar pekerja dapat mengembangkan kemampuan. Nantinya kemampuan tersebut akan membantu korban PHK mendapatkan pekerjaan baru. Jaminan tersebut nantinya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Hal itu mencegah agar korban PHK tidak hanya akan bergantung pada dua jaminan tersebut.

“Nanti diberikan dalam kurun waktu tertentu enam bulan sampai satu tahun,” sebut Hanif, sebagaimana dilansir kompas.com.

Langkah pengkajian UB dan SDF bertujuan agar pekerja tidak memiliki kekhawatiran saat PHK. Selain itu, korban PHK juga diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengikuti kebutuhan tenaga kerja yang berkembang. Hal tersebut diperlukan melihat ke depan dengan perkembangan teknologi akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan memunculkan jenis pekerjaan baru.

Karena itu pekerja membutuhkan pengembangan kemampuan. Dua jaminan tersebut masih dalam kajian tahap awal tetapintelah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha dan serikat kerja.

“Ini sifatnya masih kajian, banyak hal mendasar yang perlu dibahas termasuk mengenai dana,” jelas Hanif. Beberapa opsi disampaikan Hanif dapat menjadi pertimbangan untuk sumber dana jaminan PHK. Sumber dana bisa berasal dark Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana levy Tenaga Kerja Asing (TKA), atau dana jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adanya kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.(*)

 

Sumber: kompas.com

Editor: Fariz Fadhillah

 

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tiket Mahal, BPKN Minta Kemenhub Cabut Aturan Tarif Batas Bawah Pesawat
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Ani Yudhoyono Peduli Masyarakat Daerah Bencana
apahabar.com

Nasional

Satgas PPA Siap Lindungi Korban Pencabulan dan Kekerasan Anak
apahabar.com

Nasional

Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Kebakaran
apahabar.com

Nasional

Kuasa Hukum Siap Ungkap Nama Jenderal Polisi Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan
apahabar.com

Nasional

Selepas Kerja Bakti, Belasan Warga Ponorogo Keracunan Makanan
apahabar.com

Nasional

Dituding Maling di Masjid, Mahasiswa Tewas Dimassa
apahabar.com

Nasional

Caketum BPP HIPMI Mardani H Maming, Langkah Awal Bangkitnya Tokoh Banua di Kancah Nasional
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com