Lampu Hijau Buka Masker, Pakar Covid-19 ULM: Hati-Hati Blunder Tabrakan Maut BPK Terulang Lagi, Apa Kabar Perda Damkar Banjarmasin? Perkuat Keandalan Listrik Kalseltengtim dengan Sistem Looping Jaringan Tersangka! Sopir BPK Penabrak 2 Pemotor di Banjarmasin Selatan Tuntut Pemerataan, Besok Buruh SIS ADMO Tabalong Juga Minta Pembagian Windfall

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

- Apahabar.com     Senin, 19 November 2018 - 15:32 WITA

Pemerintah Kaji Tunjangan untuk Korban PHK

AKSI unjukrasa para korban PHK.(foto: militan-indonesia.org)

apahabar.com, JAKARTA– Kabar gembira untuk para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji tunjangan bagi korban PHK. Terdapat dua program yang disiapkan bagi seseorang yang di PHK, yakni Unemployment Benefit (UB) dan Skill Development Fund (SDF).

“Prinsipnya ini menjadi bantalan sosial bagi korban PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanfi Dhakiri, belum lama ini.

UB merupakan tunjangan yang diberikan bagi korban PHK untuk pemenuhan biaya hidup. Hal itu akan diberikan selama pekerja yang mengalami PHK melakukan peningkatan kemampuan dan masa pencarian kerja kembali.

Sementara SDF diberikan agar pekerja dapat mengembangkan kemampuan. Nantinya kemampuan tersebut akan membantu korban PHK mendapatkan pekerjaan baru. Jaminan tersebut nantinya akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Hal itu mencegah agar korban PHK tidak hanya akan bergantung pada dua jaminan tersebut.

“Nanti diberikan dalam kurun waktu tertentu enam bulan sampai satu tahun,” sebut Hanif, sebagaimana dilansir kompas.com.

Langkah pengkajian UB dan SDF bertujuan agar pekerja tidak memiliki kekhawatiran saat PHK. Selain itu, korban PHK juga diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengikuti kebutuhan tenaga kerja yang berkembang. Hal tersebut diperlukan melihat ke depan dengan perkembangan teknologi akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan memunculkan jenis pekerjaan baru.

Karena itu pekerja membutuhkan pengembangan kemampuan. Dua jaminan tersebut masih dalam kajian tahap awal tetapintelah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pengusaha dan serikat kerja.

“Ini sifatnya masih kajian, banyak hal mendasar yang perlu dibahas termasuk mengenai dana,” jelas Hanif. Beberapa opsi disampaikan Hanif dapat menjadi pertimbangan untuk sumber dana jaminan PHK. Sumber dana bisa berasal dark Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana levy Tenaga Kerja Asing (TKA), atau dana jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adanya kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.(*)

 

Sumber: kompas.com

Editor: Fariz Fadhillah

 

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Bocah Viral

Nasional

Sebelum Meninggal, Bocah Viral yang Mengajarkan Cara Bermasker Sempat Salat Malam
apahabar.com

Nasional

PT Pos Indonesia Bantah Bangkrut, Ini Penjelasannya

Nasional

Turun Tipis, Segini Harga Emas Antam Hari Ini

Nasional

Berita Populer Kemarin: Hayatun Fardah Meninggal hingga Nenek Nyabu
apahabar.com

Nasional

Prabowo ‘Jual’ Janji Turunkan Harga Telur, Peneliti: Merugikan Peternak

Nasional

Beredar Video 62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah Saat Demo Anti UU Omnibus Law, Sosok Pelaku Terekam?

Nasional

Jokowi: Gerakan Bangga Buatan Indonesia Sukses
apahabar.com

Nasional

Dongkrak Pertanian Indonesia, Uni Eropa Gelontorkan Rp 16,6 Miliar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com