Ganti Rugi Lahan HSS, Perusahaan Sawit PT SAM Mangkir Saat Mediasi Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB
and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

Dr Muhammad Uhaib As’ad. Foto: Jejakrekam.com

apahabar.com, BANJARMASIN- Pengamat kebijakan publik FISIP Uniska MAB, Dr Muhammad Uhaib As’ad menilai, pemberhentian Zony Alfianoor sebagai Wakil Bupati Tabalong sarat kepentingan politik.

Semestinya, ia menilai pemberhentian mesti melalui rapat paripurna oleh DPRD Tabalong. Apapun dalihnya, pemberhentian Zony ini sangat tidak tepat dilakukan oleh Sekda.

“Seharusnya, pemberhentian orang nomor dua di Bumi Sarabakawa ini melalui rapat paripurna yang digagas oleh DPRD Tabalong sendiri,” ujar Doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, Senin (19/11).

Berita terkait: Wakil Bupati Laporkan Bupatinya ke Bareskrim Polri

Kasus ini, katanya, jelas melanggar UU kepala daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 ayat (2) C dan D Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Wakil Bupati itu dipilih oleh rakyat, jadi Sekda tidak berhak memberhentikannya. Ini pasti ada kepentingan politik kekuasaan yang terjadi di antara mereka,” ucap

Baca: Menyelisik Dugaan Korupsi di Pasar Ulin Raya Banjarbaru 

Dinamika kepemimpinan Kabupaten Tabalong saat ini tengah bergejolak. Pasalnya, Zony melaporkan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, serta Sekertaris Daerah (Sekda) Tabalong H AM Sangadji ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 22 Oktober 2018 lalu.

Sebelum melaporkan, Wakil Bupati periode 2014-2019 ini merasa ia diberhentikan secara sepihak oleh Sekda setempat. Penyebabnya tidak lain, karena nama Zony masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perebutan kursi legislatif (DPR RI).

Di dalam demokrasi, ujar Uhaib, suguhan tontonan politik seperti itu sangat lah tidak elok diperlihatkan kepada publik, khususnya warga Tabalong. Pergesekan ini, tidak membuat rakyat cerdas dalam arena demokrasi.

Ia juga menilai yang perlu diperhatikan dalam demokrasi ini adalah etika berpolitik. Sebab, kepentingan ini sangat penting untuk tidak menimbulkan gesekan antara jabatan penting.

“Janganlah menontonkan gesekan politik ini kepada publik. Nanti rakyat menilai inilah kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan,” terang Editor Asian Institute of Research and Journal of Social and Political Sciencies ini.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia

Kalsel

5 Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Dapat Remisi Natal
apahabar.com

Kalsel

Respon Sebagian SKPD Terkait Keluhan Warga Banjarmasin via LAPOR Dinilai Lambat

Kalsel

Eksepsi Diananta: Jurnalis Bukan Penjahat

Kalsel

VIDEO: Pelaku Pembunuhan di Sutoyo S Berhasil Ditangkap
apahabar.com

Kalsel

Bejo Menangis Saat Menerima Bansos 
apahabar.com

Kalsel

Polisi Amankan Dua Tersangka Penadah Hasil Kejahatan
apahabar.com

Kalsel

Krisis Air Kotabaru : Warga Rela Antre hingga Malam Hari
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com