Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Membeludak, Warga Barabai Terobos Kantor Disprindagkop Demi BLT UU Cipta Kerja, Ketum Hipmi Yakin Indonesia Lolos dari Midlle Income Trap Live Streaming Man City vs Porto, Link Siaran Langsung Liga Champions di SCTV-Vidio.com Malam Ini Jembatan Terpanjang Kedua Indonesia di Kaltim Sudah 90 Persen Beres

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB
and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

Dr Muhammad Uhaib As’ad. Sumber foto: Jejakrekam.com

apahabar.com, BANJARMASIN- Pengamat kebijakan publik FISIP Uniska MAB, Dr Muhammad Uhaib As’ad menilai, pemberhentian Zony Alfianoor sebagai Wakil Bupati Tabalong sarat kepentingan politik.

Semestinya, ia menilai pemberhentian mesti melalui rapat paripurna oleh DPRD Tabalong. Apapun dalihnya, pemberhentian Zony ini sangat tidak tepat dilakukan oleh Sekda.

“Seharusnya, pemberhentian orang nomor dua di Bumi Sarabakawa ini melalui rapat paripurna yang digagas oleh DPRD Tabalong sendiri,” ujar Doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, Senin (19/11).

Berita terkait: Wakil Bupati Laporkan Bupatinya ke Bareskrim Polri

Kasus ini, katanya, jelas melanggar UU kepala daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 ayat (2) C dan D Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Wakil Bupati itu dipilih oleh rakyat, jadi Sekda tidak berhak memberhentikannya. Ini pasti ada kepentingan politik kekuasaan yang terjadi di antara mereka,” ucap

Baca: Menyelisik Dugaan Korupsi di Pasar Ulin Raya Banjarbaru 

Dinamika kepemimpinan Kabupaten Tabalong saat ini tengah bergejolak. Pasalnya, Zony melaporkan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, serta Sekertaris Daerah (Sekda) Tabalong H AM Sangadji ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 22 Oktober 2018 lalu.

Sebelum melaporkan, Wakil Bupati periode 2014-2019 ini merasa ia diberhentikan secara sepihak oleh Sekda setempat. Penyebabnya tidak lain, karena nama Zony masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perebutan kursi legislatif (DPR RI).

Di dalam demokrasi, ujar Uhaib, suguhan tontonan politik seperti itu sangat lah tidak elok diperlihatkan kepada publik, khususnya warga Tabalong. Pergesekan ini, tidak membuat rakyat cerdas dalam arena demokrasi.

Ia juga menilai yang perlu diperhatikan dalam demokrasi ini adalah etika berpolitik. Sebab, kepentingan ini sangat penting untuk tidak menimbulkan gesekan antara jabatan penting.

“Janganlah menontonkan gesekan politik ini kepada publik. Nanti rakyat menilai inilah kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan,” terang Editor Asian Institute of Research and Journal of Social and Political Sciencies ini.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Petugas PPDP Tabalong Dilepas, Ini Pesan Ketua KPU RI

Kalsel

Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia
apahabar.com

Kalsel

Hari Ketujuh, Pencarian Korban KM Pieces Dibantu Pesawat Canggih
apahabar.com

Kalsel

MUI Pastikan Salat Jumat di Kotabaru Ikut Ditiadakan
apahabar.com

Kalsel

Kasus Dugaan Korupsi Lahan UPPKB Tabalong, Oknum ASN Ditahan
apahabar.com

Kalsel

Per November 2019, 362 Wanita di Batola Pilih Menjanda
apahabar.com

Kalsel

Positif Covid-19, Cerita Lurah di Banjarmasin Jalani Karantina Mandiri
apahabar.com

Kalsel

Kedatangan KH Ma’ruf Membawa Kebaikan untuk Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com