Usai Kios Pasar Kuripan Dibongkar, Pemkot Banjarmasin Incar Ruko dan TPS Veteran BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB
and - Apahabar.com Senin, 19 November 2018 - 14:25 WIB

Pengamat: Penonaktifan Wakil Bupati Tabalong Tidak Etis

Dr Muhammad Uhaib As’ad. Foto: Jejakrekam.com

apahabar.com, BANJARMASIN- Pengamat kebijakan publik FISIP Uniska MAB, Dr Muhammad Uhaib As’ad menilai, pemberhentian Zony Alfianoor sebagai Wakil Bupati Tabalong sarat kepentingan politik.

Semestinya, ia menilai pemberhentian mesti melalui rapat paripurna oleh DPRD Tabalong. Apapun dalihnya, pemberhentian Zony ini sangat tidak tepat dilakukan oleh Sekda.

“Seharusnya, pemberhentian orang nomor dua di Bumi Sarabakawa ini melalui rapat paripurna yang digagas oleh DPRD Tabalong sendiri,” ujar Doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, Senin (19/11).

Berita terkait: Wakil Bupati Laporkan Bupatinya ke Bareskrim Polri

Kasus ini, katanya, jelas melanggar UU kepala daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 ayat (2) C dan D Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Wakil Bupati itu dipilih oleh rakyat, jadi Sekda tidak berhak memberhentikannya. Ini pasti ada kepentingan politik kekuasaan yang terjadi di antara mereka,” ucap

Baca: Menyelisik Dugaan Korupsi di Pasar Ulin Raya Banjarbaru 

Dinamika kepemimpinan Kabupaten Tabalong saat ini tengah bergejolak. Pasalnya, Zony melaporkan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, serta Sekertaris Daerah (Sekda) Tabalong H AM Sangadji ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, 22 Oktober 2018 lalu.

Sebelum melaporkan, Wakil Bupati periode 2014-2019 ini merasa ia diberhentikan secara sepihak oleh Sekda setempat. Penyebabnya tidak lain, karena nama Zony masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perebutan kursi legislatif (DPR RI).

Di dalam demokrasi, ujar Uhaib, suguhan tontonan politik seperti itu sangat lah tidak elok diperlihatkan kepada publik, khususnya warga Tabalong. Pergesekan ini, tidak membuat rakyat cerdas dalam arena demokrasi.

Ia juga menilai yang perlu diperhatikan dalam demokrasi ini adalah etika berpolitik. Sebab, kepentingan ini sangat penting untuk tidak menimbulkan gesekan antara jabatan penting.

“Janganlah menontonkan gesekan politik ini kepada publik. Nanti rakyat menilai inilah kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan,” terang Editor Asian Institute of Research and Journal of Social and Political Sciencies ini.

Reporter : Bahaudin Qusairi

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bantu Ketahanan Pangan, Polda Kalsel Panen Ikan dan Sayur-Sayuran
apahabar.com

Kalsel

Baarak Naga: Berawal dari Peristiwa Gaib
apahabar.com

Kalsel

Sekolah Berlomba Turunkan Standar Nilai Masuk, Ini Kata Disdik Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Cara Jemaah Haji HST Peringati HUT RI ke-74 di Tanah Suci
apahabar.com

Kalsel

Ribuan Siswa di Banjarmasin Terima Bantuan Program Indonesia Pintar
apahabar.com

Kalsel

Isyarat Kepergian Devi, Remaja Putri yang Diterkam Buaya di Sebamban
apahabar.com

Kalsel

Sekretariat DPRD Banjarmasin Kuatkan Sinergi Bersama Media
apahabar.com

Kalsel

Pasca-Shalat Gaib, Polisi Minta Jemaah Doakan Abah Guru Zuhdi di Rumah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com