Ganti Rugi Lahan HSS, Perusahaan Sawit PT SAM Mangkir Saat Mediasi Aglomerasi Banjar Bakula Ditiadakan, Banjarbaru Mulai Sekat Pemudik! Khotbah Tak Boleh Lewat 10 Menit, Tabalong Resmi Larang Takbir Keliling Dinonaktifkan KPK Saat Tangani Kasus Besar, Novel Siapkan Perlawanan  Tegas, Kapolda Kalteng Minta Anak Buahnya Larang Mudik di Kapuas

Transaksi Proyek PU, Bupati Pakpak Bharat Kena OTT

- Apahabar.com Minggu, 18 November 2018 - 14:55 WIB

Transaksi Proyek PU, Bupati Pakpak Bharat Kena OTT

Gedung KPK. Foto/gresnews.com

apahabar.com, JAKARTA- Satu lagi bupati yang terseret kasus dugaan suap proyek daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara (Sumut) atas dugaan korupsi pada transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat.

Remigo Yolando Berutu, menjadi bupati ke-37 yang terjaring OTT.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun membenarkan soal kegiatan OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Penangkapan juga dilakukan terhadap kepala dinas setempat, PNS dan pihak swasta. Adapun dua orang diamankan di Jakarta dan empat orang di Medan.

“Pihak yang diamankan di Jakarta sudah berada di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan empat orang yang diamankan di Medan mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB dinihari, termasuk Kepala Daerah (Bupati) akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pukul 11.00 WIB ini,” ujar Agus melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Baca : Tersandung Korupsi, Dua Pejabat Pemkot Banjarbaru Diamankan Jaksa

Ditambahkan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan transaksi tersebut diduga telah terjadi lebih dari sekali dengan jumlah ratusan juta.

Saat penangkapan pun KPK telah menyita sejumlah uang yang akan digunakan sebagai barang bukti.

“Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan akan dibawa ke Jakarta,” tuturnya.

Baca : BI Naikkan Bunga Acuan Lagi Bulan Depan? Begini Pandangan Ekonom

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status tersebut. KPK pun akan melakukan konferensi pers terkait penangkapan tersebut.

Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan.

Sumber: CNN Indonesia

Editor: Fariz

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Catet, Wisata di Togean Belum Dibuka Imbas Covid-19
apahabar.com

Nasional

KPK Periksa 8 Orang Terkait OTT Komisioner KPU
apahabar.com

Nasional

Nadiem Janji Sederhanakan Kurikulum
apahabar.com

Nasional

KPK Akan Surati Presiden Jokowi Soal Adanya Usulan Revisi UU
apahabar.com

Nasional

Hore! Listrik Gratis Diperpanjang Hingga September
apahabar.com

Nasional

Habib dan Ulama Se Tanah Laut Dukung Jokowi
apahabar.com

Nasional

Demi Penanganan Covid-19, Pemerintah Revisi APBN 2020
apahabar.com

Nasional

Kebanyak Perziarah Selfie di Makam BJ Habibie, Sekuriti Kemensos Mulai Siaga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com