Geger Pria di Kelumpang Kotabaru Tewas Diduga Disengat Ratusan Lebah Membeludak, Warga Barabai Terobos Kantor Disprindagkop Demi BLT UU Cipta Kerja, Ketum Hipmi Yakin Indonesia Lolos dari Midlle Income Trap Live Streaming Man City vs Porto, Link Siaran Langsung Liga Champions di SCTV-Vidio.com Malam Ini Jembatan Terpanjang Kedua Indonesia di Kaltim Sudah 90 Persen Beres

Untuk Kuatkan Nilai Pancasila, PMP akan Diajarkan Lagi

and - Apahabar.com Senin, 26 November 2018 - 12:32 WIB
and - Apahabar.com Senin, 26 November 2018 - 12:32 WIB

Untuk Kuatkan Nilai Pancasila, PMP akan Diajarkan Lagi

BUKU mata pelajaran PMP.(foto: bukalapak.com)

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berencana mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran era orde baru itu dianggap penting untuk menguatkannya nilai Pancasila.

“PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano usai upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurutnya, rencana itu masih dalam pembahasan. Belum jelas apakah ada pengurangan atau penambahan materi PMP yang baru dengan yang pernah dipakai sebelumnya. “Ini masih dibahas, kita akan bahas,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikbud juga merencanakan sistem baru untuk pemerataan guru di Indonesia. Para guru akan disebarkan sesuai zonasi.

“Selanjutnya dalam rangka perluasan akses pemerataan mutu dan percepat terwujudnya guru profesional, pada tahun yang akan datang Kemendikbud akan menerapkan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi diharapkan akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air,” kata dia.

Menurut dia, sistem zonasi itu dapat membantu pemetaan sekolah yang kekurangan guru. Dalam rencana tersebut, zonasi baru dibatasi dalam wilayah kabupaten atau kota.

“Pemerataan guru nanti kita lihat per zonasi, sekarang ini kan sedang rakor dengan kabupaten kota, dengan provinsi, kementerian atau lembaga pengambil keputusan yang ada di sini, Kemenpan, Kemendagri, Kemenkeu. Yang pertama kita lihat kebutuhan per zona dulu, apakah zona itu kelebihan guru atau kekurangan guru, jadi baru bermain di tingkat kabupaten kota,” pungkasnya.

 

Sumber: detikcom

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Antisipasi Teror Bom Jelang Natal, Polisi Pasang Metal Detector di Gereja

Nasional

30 Orang Masih Hilang, BNPB: Kemungkinan Bisa Bertambah
apahabar.com

Nasional

Presiden Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Berikut Daftarnya
apahabar.com

Nasional

Impor Alat dan Obat Sudah Datang, Tinggal Skema Tes Massal
apahabar.com

Nasional

New Normal, Pemerintah Pusat Evaluasi Rencana Pembukaan Mal
apahabar.com

Nasional

Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara, Jokowi Temui Tokoh Adat Kaltim
apahabar.com

Nasional

Mendikbud: UN Tidak Dihapus, Tapi Diganti Asesmen Kompetensi
apahabar.com

Nasional

Jayapura Diterjang Banjir Bandang, Korban Mencapai 42 Orang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com