Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat

Untuk Kuatkan Nilai Pancasila, PMP akan Diajarkan Lagi

and - Apahabar.com Senin, 26 November 2018 - 12:32 WIB
and - Apahabar.com Senin, 26 November 2018 - 12:32 WIB

Untuk Kuatkan Nilai Pancasila, PMP akan Diajarkan Lagi

BUKU mata pelajaran PMP.(foto: bukalapak.com)

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berencana mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran era orde baru itu dianggap penting untuk menguatkannya nilai Pancasila.

“PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano usai upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurutnya, rencana itu masih dalam pembahasan. Belum jelas apakah ada pengurangan atau penambahan materi PMP yang baru dengan yang pernah dipakai sebelumnya. “Ini masih dibahas, kita akan bahas,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikbud juga merencanakan sistem baru untuk pemerataan guru di Indonesia. Para guru akan disebarkan sesuai zonasi.

“Selanjutnya dalam rangka perluasan akses pemerataan mutu dan percepat terwujudnya guru profesional, pada tahun yang akan datang Kemendikbud akan menerapkan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi diharapkan akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air,” kata dia.

Menurut dia, sistem zonasi itu dapat membantu pemetaan sekolah yang kekurangan guru. Dalam rencana tersebut, zonasi baru dibatasi dalam wilayah kabupaten atau kota.

“Pemerataan guru nanti kita lihat per zonasi, sekarang ini kan sedang rakor dengan kabupaten kota, dengan provinsi, kementerian atau lembaga pengambil keputusan yang ada di sini, Kemenpan, Kemendagri, Kemenkeu. Yang pertama kita lihat kebutuhan per zona dulu, apakah zona itu kelebihan guru atau kekurangan guru, jadi baru bermain di tingkat kabupaten kota,” pungkasnya.

 

Sumber: detikcom

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kasus Suap Korupsi Terbesar Di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Ingin Demokrasi Gotong Royong
Kurir Sabu

Nasional

Ssstt, Vonis Mati Kurir Sabu 208 Kg Asal Banjarmasin Dianulir!
KPK Telisik Penemuan Ponsel di Sel Tahanan Eks Menpora

Nasional

KPK Telisik Penemuan Ponsel di Sel Tahanan Eks Menpora
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara Non-Kementerian, Berikut Daftarnya
apahabar.com

Nasional

Wakil Jaksa Agung Tewas Kecelakaan di Tol Jagorawi
apahabar.com

Nasional

Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 2.000 Meter
apahabar.com

Nasional

Kader Demokrat WO dari Arena Debat Pilpres, Sinyal Hengkang?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com