Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

Bappenas Susun Peta Jalan Pembangunan Kelautan Indonesia Berkelanjutan

- Apahabar.com     Senin, 3 Desember 2018 - 13:25 WITA

Bappenas Susun Peta Jalan Pembangunan Kelautan Indonesia Berkelanjutan

Ilustrasi Bappenas.(sindonews.com)

apahabar.com, BALI – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan kelautan Indonesia berkelanjutan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 14.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, Tujuan 14 SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Amanat SDGs, kita diminta untuk menyusun “roadmap” SDGs Tujuan 14 terkait pembangunan kelautan berkelanjutan. Kita akan menyusun roadmap perikanan bertanggung jawab atau responsible fisheries, roadmap riset samudera, dan skema pendanaan untuk capai SDGs 14,” ujar pria yang akrab dipanggi Rudi itu dalam Workshop Nasional: Pembangunan Kelautan Indonesia Berkelanjutan di Bali, Senin (3/12).

Rudi menjelaskan, penyusunan roadmap perikanan diperlukan untuk menyelaraskan keseimbangan konservasi perairan melalui Marine Protected Area (MPA) dan kegiatan produksi perikanan melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Ke depan, kita ingin memfungsikan WPP. Kita bisa kelola dari hulu sampai hilirnya,” ujar Rudi.

Sementara itu, roadmap riset samudera dibutuhkan untuk memetakan pembagian tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan yang berbasis hasil penelitian serta pengembangan sains dan teknologi di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan yang terakhir, diperlukan skema pendanaan yang dapat mendukung pencapaian target SDGs Tujuan 14, yang tidak hanya berasal dari pemerintah.

“Inisiatif skema pendanaan ini yaitu blended finance. Pembiayaan dari pemerintah dikombinasikan dengan sektor swasta, NGO, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Ini sudah jalan. Sekarang kita punya Zakat for SDGs,” kata Rudi.

Pertengahan tahun ini, Bappenas meluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs, yang penyusunannya diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Filantropi Indonesia, dan UIN Syarif Hidayatullah dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agama.

Buku Fikih Zakat on SDGs ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pengelola zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Buku ini punya peran penting karena zakat berpotensi menjadi sumber daya alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu sumber daya filantropi paling potensial dan berkembang pesat di Indonesia. Data BAZNAS (2015) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp286 triliun, sedangkan jumlah zakat yang berhasil dihimpun pada 2015 mencapai Rp3,6 triliun.

Distribusi zakat di Indonesia disirkulasikan di beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor sosial memiliki alokasi tertinggi di tingkat nasional, dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir Rp1 triliun.

Sekitar setengahnya, khususnya 20,35 persen atau hampir Rp500 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah masing-masing dengan alokasi 15,01 persen atau sekitar Rp340 miliar, dan 14,87 persen atau sekitar Rp330 miliar. Selain itu, proporsi terkecil dari distribusi zakat yaitu 8,5 persen atau sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan. Budi Suyanto

Sumber : Antara

Editor : Rian

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Termasuk Kalsel

Nasional

Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Termasuk Kalsel
jokowi

Nasional

Mahfud Bocorkan Nama 5 Jenderal Calon Kapolri yang Disetor ke Jokowi
apahabar.com

Nasional

Bagaimana Nasib Istana di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah ke Kaltim?
apahabar.com

Nasional

Menpora Imam Nahrawi Katakan Akan Patuh Terhadap Masalah Hukum
apahabar.com

Nasional

Masyarakat Harus Dilibatkan Cari Solusi Peristiwa Nduga
apahabar.com

Nasional

Denah Panggung Telah Disiapkan, BPP Sebut Prabowo Batal Hadir di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Setelah 8 Tahun, Norman Kamaru Akhirnya Ungkap Fakta Dirinya Dipecat
apahabar.com

Nasional

Dosen di Surabaya Janjikan Nilai A Bagi Mahasiswa yang Ikut Unjuk Rasa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Pesannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com