Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

BPOM Banjarmasin Bongkar 18 Kasus Obat, Makanan dan Kosmetik Ilegal

- Apahabar.com Kamis, 27 Desember 2018 - 16:50 WIB

BPOM Banjarmasin Bongkar 18 Kasus Obat, Makanan dan Kosmetik Ilegal

Ilustrasi BPOM. Foto-liputan6.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Sepanjang 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin berhasil mengungkap sedikitnya 18 kasus obat-obatan, makanan dan kosmetik tanpa izin edar. Baik Impor maupun produk dalam negeri.

“18 kasus itu sudah termasuk obat tradisional atau jamu,” ucap Kepala BPOM Banjarmasin, Muhammad Guntur kepada apahabar.com, Kamis (27/12/2018) siang.

Guntur mengungkapkan, di antara 18 kasus tersebut, terdapat 10 perkara yang telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum, mulai dari obat tradisional atau jam, kosmetik ilegal (tanpa izin edar) baik impor maupun produk dalam negeri.

Secara medis, disebutkan ratusan barang-barang ilegal tersebut mengandung bahan kimia telah berhasil dimusnahkan oleh pemiliknya yang disaksikan langsung penyidik BPOM Kalsel Banjarmasin.

Dia mengatakan, terdapat beberapa hambatan dalam mengungkap sindikat peredaran obat, makanan dan kosmetik ilegal.

Pertama, secara umum distributor utama bersumber dari pulau Jawa dan banyak melalui pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’. Kedua, kewenangan BPOM masih terbatas. Ketiga, oknum atau pelaku saling melindungi satu sama lain.

Baca Juga: Anggota DPR Ingin BPOM Sidak Jelang Akhir Tahun

“Semoga dengan keluarnya Undang-Undang pengawasan obat dan makanan akan memperkuat kewenangan,” cetusnya.

Adapun dalam upaya menurunkan tren kasus di 2019 mendatang, BPOM akan mengedukasi dan memberikan informasi tentang bahaya penggunaan produk ilegal dan kadaluwarsa.

Tentunya, BPOM akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab/Pemkot se-Kalsel. Ditambah dorongan dari tokoh masyarakat bersama lintas sektor lainnya.

Selian itu, lebih meningkatkan inspeksi dan pengawasan di daerah perbatasan dengan menggandeng aparat kepolisian, kejaksaan, bea cukai, pihak bandara serta pelabuhan.

Lebih-lebih Undang-undang pengawasan obat dan makanan bisa diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah.

Dengan tujuan menambah kewenangan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Baca Juga: IRT Banjar Simpan Puluhan Miras di Bawah Kasur

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Gegara Pil Setan, Residivis Pembunuhan di Banjar Kembali Dibui
apahabar.com

Hukum

Jelang Tahun Baru, Polisi: Ada Indikasi Jumlah Narkoba Masuk Jakarta Meningkat
apahabar.com

Hukum

Gelapkan Modal Usaha, Warga Anjir Kapuas Dilaporkan Rekan Bisnisnya
apahabar.com

Hukum

Pencuri Hp Rosehan Diciduk Polisi, Ini Dalih Tersangka
apahabar.com

Hukum

Pengedar Sabu Kepergok Transaksi di Makam Pahlawan
apahabar.com

Hukum

Maling Bergerilya di Rumah Kosong, TV dan HP Digondol
apahabar.com

Hukum

Sidang Ahmad Dhani Ricuh, Ini Awalnya
apahabar.com

Hukum

Penuhi Wajib Lapor, Avriellia Datangi Polda Jatim dengan Pakaian Seksi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com