Naik, Harga Elpiji Kalsel Diklaim Termurah Se-Kalimantan Megaproyek Gedung Baru DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina Buka Suara Lagi, Danau Eks Tambang di Banjar Renggut Korban Jiwa Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak Blak-blakan Ibnu Sina Bicara Konsep IKN Nusantara: Jangan Oligarkis & Ngutang

COP 24 di Polandia: WALHI Sumatera Soroti Pembangunan PLTU

- Apahabar.com     Minggu, 9 Desember 2018 - 21:00 WITA

COP 24 di Polandia: WALHI Sumatera Soroti Pembangunan PLTU

Di selatan Polandia, ribuan aktivis lingkungan dari penjuru dunia, termasuk WALHI menyuarakan pendapat mereka mengenai perubahan iklim, termasuk Indonesia. Foto - flickr.com

apahabar.com- KATOWICE – Direktur WALHI Sumatera Selatan, Muhammad Hairul Sobri menilai, pemerintah belum cukup serius menjalankan target penurunan emisi sebesar 17 persen dari total target nasional.

Adapun di Sumatera Selatan saat ini, menurut WALHI, masih terus menggenjot pembangunan PLTU batubara.

“Gubernur Sumatera Selatan menargetkan penurunan emisi dari kontribusi Sumatera Selatan sebesar 17 persen dari total target nasional. Namun faktanya pembangunan PLTU terus dijalankan, bahkan masuk dalam strategi pembangunan nasional, ujar Sobri dalam keterangan persnya.

Sobri mendesak agar pemerintah menghentikan proses pembangunan PLTU di Sumatera Selatan. Alih-alih sebagai bagian dari upaya energi terbarukan, sebutnya, pemerintah membangun proyek-proyek energi yang diklaim bersih seperti geothermal dan PLTA skala besar, seperti proyek PLTA Batang Toru.

Pemerintah kata dia telag mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia antara lain melalui prinsip Free Prior Inform Consent dari masyarakat, khususnya masyarakat di hilir Sungai Batang Toru yang akan terdampak dari pembangunan PLTA Batang Toru.

Berita terkait: 40 ribu Hektar Pegunungan Meratus Diusulkan Jadi Hutan Adat

“Karenanya, WALHI Sumatera Utara mendesak pemerintah menyetop proyek PLTA Batang Toru,” jelas Direktur WALHI Sumatera Utara, Dana Prima Tarigan.

Selain di internasional, WALHI menyuarakan keadilan iklim di dalam negeri dengan berbagai aksi di daerah antara lain di Papua, Yogya, dan Jawa Timur.

Hutan Papua terus terancam dari ekspansi perkebunan skala besar seperti sawit dan proyek-proyek pembangunan atas nama kepentingan nasional.
Masyarakat Adat yang hidupnya tergantung dari hutan terancam kehilangan sumber-sumber kehidupannya.
Padahal bagi masyarakat adat Papua, hutan adat bukan hanya sumber pangan, tetapi juga ikatan hidup dan identitas orang Papua.

“Kehilangan hutan adat bagi masyarakat adat, sama artinya dengan kehilangan identitas sebagai Masyarakat Adat. Hutan adat inilah yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara, bukan justru memberikan berbagai izin untuk korporasi,” tegas Aiesh Rumbekwan, Direktur WALHI Papua.

Editor Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Napi di Lapas Banjarbaru

Tak Berkategori

Ribuan Napi di Lapas Banjarbaru Tuntas Divaksin
apahabar.com

Tak Berkategori

ACT Kalsel Ajak Warga Kuatkan Palestina
apahabar.com

Tak Berkategori

Tak Cuma Lihai Bertempur, Serdadu Koramil 1007-01/BT Juga Peduli
apahabar.com

Tak Berkategori

Mengetahui Guru Sekumpul ke RS di Singapura, 3 Ulama Sepuh Mekkah dan Yaman Gelar Shalat Hajat
15 Anggota UP3 Dikukuhkan, Achmad Fikri: Mereka Menjembatani Pelayanan Publik

Tak Berkategori

15 Anggota UP3 Dikukuhkan, Achmad Fikri: Mereka Menjembatani Pelayanan Publik   
apahabar.com

Tak Berkategori

Jelang Tes CPNS 6 Februari, BKPSDM Tala Siapkan Ini
apahabar.com

Tak Berkategori

Jangan Gunakan Neck Gaiter untuk Gantikan Masker

Tak Berkategori

Jalan Wirang – Marindi Terendam Banjir, Petugas Gabungan Bantu Warga dengan Perahu Karet
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com