Breaking News! Bangunan Pasar Lima Ambruk, 4 Orang Sempat Terjebak Pengemudi Ojol Lebih Memilih Pakai Motor Konvensional Dibanding Motor Listrik, Terungkap Alasannya Samsung Galaxy A23 5G Dirilis, Spesifikasinya Dirancang untuk Generasi Milenial Di Tengah Krisis Pangan, Jokowi Sentil Kecilnya Porsi Startup Agrikultur Hacker Bjorka Beraksi di Sultra, Kalsel Siaga

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

- Apahabar.com     Senin, 3 Desember 2018 - 20:41 WITA

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

RAPAT – Ilustrasi Rapat Komisi di DPR RI. Foto : detiknews

apahabar.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Salah satu agenda yang dibahas terkait Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH).

Komisi VIII mendesak Kemenag tetap menggunakan rupiah untuk pembayaran ibadah haji. Ini karena sempat ada usulan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

“Ini masih dalam pembahasan. Tapi kami di Komisi VIII mendesak kepada Kementerian Agama untuk menggunakan nilai tukar Rupiah sebagai nilai tukar dalam proses ibadah haji ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya, menurut Ace, hampir semua komponen penetapan haji menggunakan mata uang Rupiah.

Baca Juga : Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kalsel Naik

“Jadi ada beberapa seperti transportasi udara memang (pakai) Dolar, tapi itu harus dikembalikan ke mata uang kita Rupiah. Dan kedua Riyal bisa konversi ke Rupiah,” ujar Ace.

Terkait biaya haji, Komisi VIII berharap harganya tetap efisien. Kalaupun ada kenaikan, kata Ace, jangan sampai terlalu tinggi.

“Pembahasan ini masih pembahasan awal. Kita dorong supaya tak terjadi kenaikan yang besar, sampai dikonversi ke Rupiah jadi besar, Rp 3 juta. Kalau sebesar itu menurut saya perlu dipertimbangkan, dikaji ulang,” jelasnya.

Ace menyebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki indirect cost yang bisa dimanfaatkan. Ketersediaan dana tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi selisih biaya haji akibat perbedaan kurs mata uang dan keperluan tambahan lain di Arab Saudi.

“Salah satunya itu (dana subsidi) yang nanti akan kita tanyakan kepada BPKH. Sejauh mana investasi yang dilakukan oleh BPKH dan ketersediaan dana yang ada di BPKH bisa memenuhi gap yang sangat tinggi akibat dari kenaikan, misalnya depresiasi uang, kemudian juga komponen yang besar dari Arab Saudi. Dan karena ini baru pembahasan awal, jadi kita akan terus mengkajinya,” tutur Ace.

Diketahui sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

Hal itu karena pemerintah harus merogoh kocek besar untuk membayar selisih kurs Dolar pada pelaksanaan haji sebelumnya, yakni 2018.

Baca Juga : Ombudsman RI Terima 1.054 Laporan Meminta Perbaikan Seleksi CPNS

Sumber : Detik News
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

SINDIKASI Luncurkan Pedoman Kontrak Kerja untuk Freelancer
Uang Kertas

Nasional

Muncul Uang Kertas Rp100 Bergambar Jokowi, Begini Respons Bank Indonesia
apahabar.com

Nasional

Ledakan Berantai di Beirut, Banyak Korban yang Masih Terperangkap
apahabar.com

Nasional

Garuda Mendarat Darurat di Sri Lanka, Penumpang Diinapkan
BPJS kesehatan

Nasional

Trending! BPJS Kesehatan Bagi Uang Rp37 Juta, Cek Faktanya!

Nasional

HUT IDI ke-70: 136 Dokter Gugur Hadapi Covid-19, Jokowi Ucapkan Bela Sungkawa
apahabar.com

Nasional

Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Kebakaran

Nasional

Seluruh wilayah di Jakarta Pusat Sudah Bebas Banjir
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com