Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 20:41 WIB

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

RAPAT – Ilustrasi Rapat Komisi di DPR RI. Foto : detiknews

apahabar.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Salah satu agenda yang dibahas terkait Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH).

Komisi VIII mendesak Kemenag tetap menggunakan rupiah untuk pembayaran ibadah haji. Ini karena sempat ada usulan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

“Ini masih dalam pembahasan. Tapi kami di Komisi VIII mendesak kepada Kementerian Agama untuk menggunakan nilai tukar Rupiah sebagai nilai tukar dalam proses ibadah haji ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya, menurut Ace, hampir semua komponen penetapan haji menggunakan mata uang Rupiah.

Baca Juga : Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kalsel Naik

“Jadi ada beberapa seperti transportasi udara memang (pakai) Dolar, tapi itu harus dikembalikan ke mata uang kita Rupiah. Dan kedua Riyal bisa konversi ke Rupiah,” ujar Ace.

Terkait biaya haji, Komisi VIII berharap harganya tetap efisien. Kalaupun ada kenaikan, kata Ace, jangan sampai terlalu tinggi.

“Pembahasan ini masih pembahasan awal. Kita dorong supaya tak terjadi kenaikan yang besar, sampai dikonversi ke Rupiah jadi besar, Rp 3 juta. Kalau sebesar itu menurut saya perlu dipertimbangkan, dikaji ulang,” jelasnya.

Ace menyebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki indirect cost yang bisa dimanfaatkan. Ketersediaan dana tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi selisih biaya haji akibat perbedaan kurs mata uang dan keperluan tambahan lain di Arab Saudi.

“Salah satunya itu (dana subsidi) yang nanti akan kita tanyakan kepada BPKH. Sejauh mana investasi yang dilakukan oleh BPKH dan ketersediaan dana yang ada di BPKH bisa memenuhi gap yang sangat tinggi akibat dari kenaikan, misalnya depresiasi uang, kemudian juga komponen yang besar dari Arab Saudi. Dan karena ini baru pembahasan awal, jadi kita akan terus mengkajinya,” tutur Ace.

Diketahui sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

Hal itu karena pemerintah harus merogoh kocek besar untuk membayar selisih kurs Dolar pada pelaksanaan haji sebelumnya, yakni 2018.

Baca Juga : Ombudsman RI Terima 1.054 Laporan Meminta Perbaikan Seleksi CPNS

Sumber : Detik News
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Atasi Virus Corona, PM Malaysia Umumkan Lockdown Selama Dua Pekan
apahabar.com

Nasional

Riset IFJ-AJI: Kebebasan Media di Indonesia Stagnan
apahabar.com

Nasional

Jubir Covid-19 Ingatkan Penyebaran Masih Terus Terjadi
apahabar.com

Nasional

Bertemu Erick Thohir, Ini yang Dibahas Mantan Pimpinan KPK Chandra Hamzah
apahabar.com

Nasional

81.321 Kasus, Positif Corona AS Tertinggi di Dunia
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Jadi 1.107 dari 8.882 Kasus Positif
apahabar.com

Nasional

Pangdam Jaya Sebut 900 Spanduk Habib Rizieq Shihab Ditertibkan
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Bansos Covid Sinergi dengan Penanggulangan Stunting
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com