Digeledah KPK, Rumah Bupati HSU Abdul Wahid Jadi Tontonan Warga BREAKING! KPK Geledah Rumah Bupati HSU, Spanduk Panjang Membentang Rumahnya Digeledah KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Menghilang Jumlah Kesembuhan Covid-19 di Tanbu Capai 5.593 Pasien KPK Obok-Obok Rumah Bupati HSU, Kapolres Angkat Suara

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

- Apahabar.com     Senin, 3 Desember 2018 - 20:41 WITA

Desak Kemenag Gunakan Rupiah Untuk Haji 2019

RAPAT – Ilustrasi Rapat Komisi di DPR RI. Foto : detiknews

apahabar.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Salah satu agenda yang dibahas terkait Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH).

Komisi VIII mendesak Kemenag tetap menggunakan rupiah untuk pembayaran ibadah haji. Ini karena sempat ada usulan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

“Ini masih dalam pembahasan. Tapi kami di Komisi VIII mendesak kepada Kementerian Agama untuk menggunakan nilai tukar Rupiah sebagai nilai tukar dalam proses ibadah haji ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily usai rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Pasalnya, menurut Ace, hampir semua komponen penetapan haji menggunakan mata uang Rupiah.

Baca Juga : Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kalsel Naik

“Jadi ada beberapa seperti transportasi udara memang (pakai) Dolar, tapi itu harus dikembalikan ke mata uang kita Rupiah. Dan kedua Riyal bisa konversi ke Rupiah,” ujar Ace.

Terkait biaya haji, Komisi VIII berharap harganya tetap efisien. Kalaupun ada kenaikan, kata Ace, jangan sampai terlalu tinggi.

“Pembahasan ini masih pembahasan awal. Kita dorong supaya tak terjadi kenaikan yang besar, sampai dikonversi ke Rupiah jadi besar, Rp 3 juta. Kalau sebesar itu menurut saya perlu dipertimbangkan, dikaji ulang,” jelasnya.

Ace menyebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki indirect cost yang bisa dimanfaatkan. Ketersediaan dana tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi selisih biaya haji akibat perbedaan kurs mata uang dan keperluan tambahan lain di Arab Saudi.

“Salah satunya itu (dana subsidi) yang nanti akan kita tanyakan kepada BPKH. Sejauh mana investasi yang dilakukan oleh BPKH dan ketersediaan dana yang ada di BPKH bisa memenuhi gap yang sangat tinggi akibat dari kenaikan, misalnya depresiasi uang, kemudian juga komponen yang besar dari Arab Saudi. Dan karena ini baru pembahasan awal, jadi kita akan terus mengkajinya,” tutur Ace.

Diketahui sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan pembayaran haji tahun 2019 ditetapkan dengan kurs Dolar Amerika Serikat.

Hal itu karena pemerintah harus merogoh kocek besar untuk membayar selisih kurs Dolar pada pelaksanaan haji sebelumnya, yakni 2018.

Baca Juga : Ombudsman RI Terima 1.054 Laporan Meminta Perbaikan Seleksi CPNS

Sumber : Detik News
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Warga Wuhan Bersukacita Setelah Lockdown Berakhir
apahabar.com

Nasional

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, KPU Tambah Logistik Prokes di TPS
apahabar.com

Nasional

Kisah Bendera Merah Putih Tertua di Kota Cirebon
apahabar.com

Nasional

Pesawat Tim Penjemput 245 WNI Mendarat di Bandara Wuhan China
apahabar.com

Nasional

Viral Video Detik-detik Puan Maharani Diduga Matikan Mic Irwan Fecho di Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja
FPI

Nasional

Kapolda Sulsel Sebut Terduga Teroris yang Ditangkap di Makassar Terkait FPI

Nasional

Ini Kriteria Sembuh Covid-19 Menurut Kemenkes
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Generasi Muda Jangkar Kemitraan Indonesia-Australia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com