Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas Hilang Beberapa Hari, Warga Gang Jemaah Banjarmasin Ditemukan Sudah Jadi Mayat Asyik! PNS Banjarmasin Pulang Lebih Cepat Saat Ramadan

Diminta Jadi Panelis Debat Capres, KPK Belum Ambil Sikap

- Apahabar.com Senin, 31 Desember 2018 - 16:42 WIB

Diminta Jadi Panelis Debat Capres, KPK Belum Ambil Sikap

Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Foto-Kompas

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta satu nama untuk menjadi panelis debat capres-cawapres. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku pimpinan KPK belum membahas permintaan menjadi panelis tersebut.

“Belum dibahas di pimpinan karena masih ada yang cuti, Nanti akan dibahas lebih lanjut,” kata Saut, Senin (31/12).

Debat pertama capres-cawapres akan digelar 17 Januari 2019, dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Menurut Saut, isu korupsi sangat diperlukan dalam tema debat tersebut.

Baca Juga: Update Jumlah Korban Tsunami: 437 Orang Tewas, 14.059 Luka

“Mungkin dengan sejumlah syarat atau tidak misalnya belum dibahas di pimpinan KPK, atau bahkan ataukan sebaiknya tidak ikut dalam berbagai pertimbangan misalnya belum juga dibahas,” imbuh dia.

Menurut Saut, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) juga merupakan proses pembangunan integritas agar pemerintah bersih dari korupsi.

“Ini bagian dari proses pembangunan integritas bangsa terutama dari sisi politik kenegaraan atau kenegaraan politik, seperti apa yang Kami suguhkan ke rakyat pemilih agar mereka juga syarat dengan pertimbangan nilai-nilai integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang dimaksudkan oleh KPK dalam rekomendasi SIPP,” tutur dia.

KPU sejauh ini telah menentukan 7 dari 8 nama panelis dalam debat pertama yang akan digelar 17 Januari 2019, yaitu pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana; mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Bivitri Susanti; mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto; Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo; serta ahli hukum tata negara, Margarito Kamis.

Baca Juga: BNN Sebar Intelijen Pantau Pengguna Narkoba Malam Tahun Baru

Sumber : Detiknews
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Gempa

Nasional

Gempa Sulawesi Barat, Korban Meninggal Dunia Mencapai 56 Orang
Rizieq

Nasional

Jelang Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Besok, Aparat Polisi Dikerahkan
apahabar.com

Nasional

Sembuh dari Covid-19, Nenek 100 Tahun Survivor Tertua di Indonesia
apahabar.com

Nasional

Pencairan Subsidi Gaji Ditunda, Simak Penjelasan Menaker

Nasional

PPNI: Beban Kerja hingga Penyaluran Insentif Jadi Masalah Para Perawat Selama Pandemi
apahabr.com

Nasional

Pos TNI Diserang KKSB, Seorang Tentara Tewas
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Presiden Jokowi Luncurkan Pikap Esemka, Menteri Budi Beri Bocoran
apahabar.com

Nasional

8 Kepala Daerah Kumpul di Bogor, Bahas Apa?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com