Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

Diminta Jadi Panelis Debat Capres, KPK Belum Ambil Sikap

- Apahabar.com Senin, 31 Desember 2018 - 16:42 WIB

Diminta Jadi Panelis Debat Capres, KPK Belum Ambil Sikap

Ilustrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Foto-Kompas

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta satu nama untuk menjadi panelis debat capres-cawapres. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku pimpinan KPK belum membahas permintaan menjadi panelis tersebut.

“Belum dibahas di pimpinan karena masih ada yang cuti, Nanti akan dibahas lebih lanjut,” kata Saut, Senin (31/12).

Debat pertama capres-cawapres akan digelar 17 Januari 2019, dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Menurut Saut, isu korupsi sangat diperlukan dalam tema debat tersebut.

Baca Juga: Update Jumlah Korban Tsunami: 437 Orang Tewas, 14.059 Luka

“Mungkin dengan sejumlah syarat atau tidak misalnya belum dibahas di pimpinan KPK, atau bahkan ataukan sebaiknya tidak ikut dalam berbagai pertimbangan misalnya belum juga dibahas,” imbuh dia.

Menurut Saut, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) juga merupakan proses pembangunan integritas agar pemerintah bersih dari korupsi.

“Ini bagian dari proses pembangunan integritas bangsa terutama dari sisi politik kenegaraan atau kenegaraan politik, seperti apa yang Kami suguhkan ke rakyat pemilih agar mereka juga syarat dengan pertimbangan nilai-nilai integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang dimaksudkan oleh KPK dalam rekomendasi SIPP,” tutur dia.

KPU sejauh ini telah menentukan 7 dari 8 nama panelis dalam debat pertama yang akan digelar 17 Januari 2019, yaitu pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana; mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan; Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik; pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Bivitri Susanti; mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto; Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo; serta ahli hukum tata negara, Margarito Kamis.

Baca Juga: BNN Sebar Intelijen Pantau Pengguna Narkoba Malam Tahun Baru

Sumber : Detiknews
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi dan Prabowo Tak Lakukan Persiapan Khusus untuk Debat Pamungkas
apahabar.com

Nasional

Pascabanjir, Badan Penanggulangan Bencana PDIP Kedepankan Kemanusiaan
apahabar.com

Nasional

Benny Mamoto: Keputusan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks Isis Tepat
apahabar.com

Nasional

“Maafkan Saya Merepotkan Pepo”
apahabar.com

Nasional

PMI Masih Siagakan Ratusan Personel di Lokasi Terdampak Erupsi Gunung Merapi
apahabar.com

Nasional

Haji 2019; Ini Tips Agar Jemaah Tidak Kehilangan Sandal
apahabar.com

Nasional

Pada 2024, Jokowi Harap Angka Kemisikinan Ekstrem Jadi Nol
Polda Jateng Tangkap Tiga Tersangka Penolak Jenazah Covid-19

Nasional

Polda Jateng Tangkap Tiga Tersangka Penolak Jenazah Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com