Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan Daftar Lengkap 64 Link Pengumuman CPNS 2019, sscn.bkn.go.id & Berkas Online yang Harus Disiapkan! Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru

DPR Tak Digaji Jika Lama Rampungkan UU

- Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 12:15 WIB

DPR Tak Digaji Jika Lama Rampungkan UU

Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina. Foto-detikcom

apahabar.com, JAKARTA – KPK mewacanakan anggota DPR tidak digaji jika lama merampungkan Undang-undang. ICW mendukung ide itu dan juga menyoroti anggota DPR yang sering absen dalam sidang rapat paripurna dan perancangan undang-undang.

“Soal gaji saya rasa nggak soal Undang-undang aja ya, tapi semuanya seperti kehadiran anggota DPR, pada saat sidang, jadi ke depan mungkin yang dilakukan adalah gimana menertibkan anggota DPR sendiri pada saat sidang paripurna dan pembahasan RUU dan lain-lainnya,” kata Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina di kawasan Bundaran HI, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Almas menilai mengenai DPR tidak digaji karena lama merampungkan undang-undang, itu kurang efektif. Sebab, masalah merampungkan UU itu ada campur tangan pemerintah juga dalam pengesahannya, jadi bukan hanya DPR yang bertanggung jawab tapi pemerintah juga.

“Memang ada Undang-undang lama rampungnya, tapi kita harus tahu juga persoalannya itu apa sih, tidak semuanya persoalan dari DPR, Kemarin DPR juga ada menjelaskana di mana pemerintah nggak ikut bahas,” ucapnya.

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi, KPK Minta Pemkot Bekasi Transparan

Sebelumnya, wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Sumber : Detiknews
Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Baleg DPR Sepakati Revisi UU KPK Jadi UU Disahkan di Paripurna
apahabar.com

Nasional

Transportasi Aceh Selatan-Subulussalam Lumpuh
apahabar

Nasional

KH Ma’ruf Amin dan Kiprahnya
apahabar.com

Nasional

Itjima Ulama Dunia di Gowa, Ribuan Jemaah Diisolasi
apahabar.com

Nasional

RSUD Terbakar, Enam Bayi Dievakuasi
apahabar.com

Nasional

Rhenald Prihatin Banyak Opini Miring Terkait Freeport
apahabar.com

Nasional

Hari Masyarakat se-Dunia, Kenang 20 Tahun Penindasan
apahabar.com

Nasional

Sri Mulyani: Investor Incar Data Konsumen dari Unicorn
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com