Viral Surat Cinta BPK untuk Masyarakat Setelah Insiden Maut di Lingkar Dalam Cuaca Hari Ini, Hujan Disertai Petir Mengintai Kalsel Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap

DPR Tak Digaji Jika Lama Rampungkan UU

- Apahabar.com     Minggu, 9 Desember 2018 - 12:15 WITA

DPR Tak Digaji Jika Lama Rampungkan UU

Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina. Foto-detikcom

apahabar.com, JAKARTA – KPK mewacanakan anggota DPR tidak digaji jika lama merampungkan Undang-undang. ICW mendukung ide itu dan juga menyoroti anggota DPR yang sering absen dalam sidang rapat paripurna dan perancangan undang-undang.

“Soal gaji saya rasa nggak soal Undang-undang aja ya, tapi semuanya seperti kehadiran anggota DPR, pada saat sidang, jadi ke depan mungkin yang dilakukan adalah gimana menertibkan anggota DPR sendiri pada saat sidang paripurna dan pembahasan RUU dan lain-lainnya,” kata Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina di kawasan Bundaran HI, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Almas menilai mengenai DPR tidak digaji karena lama merampungkan undang-undang, itu kurang efektif. Sebab, masalah merampungkan UU itu ada campur tangan pemerintah juga dalam pengesahannya, jadi bukan hanya DPR yang bertanggung jawab tapi pemerintah juga.

“Memang ada Undang-undang lama rampungnya, tapi kita harus tahu juga persoalannya itu apa sih, tidak semuanya persoalan dari DPR, Kemarin DPR juga ada menjelaskana di mana pemerintah nggak ikut bahas,” ucapnya.

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi, KPK Minta Pemkot Bekasi Transparan

Sebelumnya, wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Sumber : Detiknews
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Tewaskan Belasan Korban, 9 Pelaku Pembakaran Karaoke di Sorong Ditangkap
apahabar.com

Nasional

Tindaklanjuti Pemindahan Ibu Kota, Watimpres Datangi Polda Kalteng
apahabar.com

Nasional

Jokowi Kecam Pernyataan Macron yang Hina Islam
apahabar.com

Nasional

Indonesia Hadapi Jurang Resesi, Pengangguran Diprediksi Meningkat
apahabar.com

Nasional

Mahfud MD Ramalkan Penangkapan Romi
RUU KUP

Nasional

Bahas RUU KUP, Ketum BPP HIPMI : 80 Persen Pengusaha Muda Terdampak Pandemi Covid-19
apahabar.com

Nasional

Resmi Dilantik, Intip Nama-Nama Dewan Pengawas KPK

Nasional

KPR Gaul Bank BJB Terima Penghargaan dari MarcPlus Inc
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com