Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu Kantongi 3 Barang Bukti, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran BirinMU BW, Eks Pimpinan KPK Buka-bukaan Alasan Turun Gunung Bantu H2D Gandeng BW, Tim H2D Laporkan Dugaan Pelanggaran Petahana Kalsel ke Bawaslu Duel Juventus vs Barcelona Liga Champions Malam Ini Tanpa Ronaldo vs Lionel Messi, Link Live Streaming SCTV!

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 19:01 WIB

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

Keindahan alam di Lembah Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, yang terancam tambang batubara PT.MCM. Foto-Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

apahabar.com, Banjarmasin- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menjanjikan rancangan peraturan daerah (Perda) khusus terkait pengakuan hak masyarakat adat Dayak Meratus.

“Apabila ada desakan, kita akan segera susun di 2019 mendatang,” ujar Ketua Komisi 1 Syadillah, Kamis (6/12) siang.

Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu aspirasi masyarakat Kalsel terkait pengusulan aturan daerah tersebut.

Sejauh ini, sudah ada beberapa organisasi masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel mendesak pencanangan Perda terkait pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus.

Baca Juga : Organisasi Masyarakat Desak Pemerintah Akui Hutan Adat di Pegunungan Meratus

Hak itu meliputi hak atas pengakuan adanya masyarakat adat, hak atas tanah dan hak atas pengelolaan hutan adat di Pegunungan Meratus. Berdasar Peraturan Menteri LHK No. 23/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 6 disebutkan penetapan hutan adat harus memenuhi tiga syarat, salah satunya keberadaaan masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah.

Adapun setiap usulan hutan adat umumnya terkendala pada komunitas adat yang belum mendapat pengakuan masyarakat hukum adat (MHA).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Rahmat membenarkan bahwa apabila ingin menjadikan hutan adat maka harus dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang hutan adat.

Sementara, meminjam catatan WALHI Kalsel tercatat ada 220 ribu hektare wilayah adat Dayak Meratus membentang di pegunungan meliputi 171 komunitas di dalamnya.

Baca Juga : Status Geopark Meratus: Walhi dan Gembuk Pertanyakan Komitmen Daerah

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Akhirnya, Ketua RT di Karang Payau Kotabaru Dimangsa Buaya Ditemukan!
apahabar.com

Kalsel

Budi Ismanto Isi Seminar Jurnalistik di HUT Jurnalisia Online
apahabar.com

Kalsel

Tingkatkan Kemampuan Personel Humas, Polda Kalsel Hadirkan Direktur Program Trans7
apahabar.com

Kalsel

DPRD Harapkan Pertambangan di Kalsel Lebih Tertata
apahabar.com

Kalsel

Mengenal Lebih Dekat Duta Bahasa Kalsel dan Tantangannya
apahabar.com

Kalsel

Intip Upaya TNI dan Satgas Karhutla Padamkan Api di Kawasan Kabupaten Banjar
apahabar.com

Kalsel

SD IT Darul Fikri Balangan Gelar Warung Takjil Bertema Green Stall
apahabar.com

Kalsel

Breaking News: Buaya Penyerang Remaja Putri di Sebamban Ditangkap!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com