Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta Balita Mandi Air Comberan, PDAM Bandarmasih Dipanggil Dewan

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

- Apahabar.com     Kamis, 6 Desember 2018 - 19:01 WITA

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

Keindahan alam di Lembah Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, yang terancam tambang batubara PT.MCM. Foto-Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

apahabar.com, Banjarmasin- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menjanjikan rancangan peraturan daerah (Perda) khusus terkait pengakuan hak masyarakat adat Dayak Meratus.

“Apabila ada desakan, kita akan segera susun di 2019 mendatang,” ujar Ketua Komisi 1 Syadillah, Kamis (6/12) siang.

Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu aspirasi masyarakat Kalsel terkait pengusulan aturan daerah tersebut.

Sejauh ini, sudah ada beberapa organisasi masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel mendesak pencanangan Perda terkait pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus.

Baca Juga : Organisasi Masyarakat Desak Pemerintah Akui Hutan Adat di Pegunungan Meratus

Hak itu meliputi hak atas pengakuan adanya masyarakat adat, hak atas tanah dan hak atas pengelolaan hutan adat di Pegunungan Meratus. Berdasar Peraturan Menteri LHK No. 23/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 6 disebutkan penetapan hutan adat harus memenuhi tiga syarat, salah satunya keberadaaan masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah.

Adapun setiap usulan hutan adat umumnya terkendala pada komunitas adat yang belum mendapat pengakuan masyarakat hukum adat (MHA).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Rahmat membenarkan bahwa apabila ingin menjadikan hutan adat maka harus dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang hutan adat.

Sementara, meminjam catatan WALHI Kalsel tercatat ada 220 ribu hektare wilayah adat Dayak Meratus membentang di pegunungan meliputi 171 komunitas di dalamnya.

Baca Juga : Status Geopark Meratus: Walhi dan Gembuk Pertanyakan Komitmen Daerah

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Tak Berkategori

Ada Perbedaan Mencolok Hasil Swab Kafilah di Tabalong dan Provinsi Kalsel
Adaro Indonesia

Tak Berkategori

Manajemen Pama Ungkap Dua Kemungkinan Terburuk Karyawan

Tak Berkategori

Catat, Bandara Syamsudin Noor Buka 4 Rute Baru

Tak Berkategori

Tugas Marketing Apa Cuma Memikirkan Cara agar Produk Terjual

Tak Berkategori

Kapal Diduga Pembom Ikan Beroperasi di Tanah Laut, Nelayan Lokal Resah
Percepat Herd Immunity

Tak Berkategori

Percepat Herd Immunity, Ratusan Warga Divaksin Covid-19 di Gerai Presisi Polres Tabalong
Presenter Terry Putri

Tak Berkategori

Kemalingan, Presenter Terry Putri Rugi Puluhan Miliar!
apahabar.com

Tak Berkategori

Promo ‘Escape Room’, Rp14 Miliar Disediakan untuk Fans Beruntung
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com