Top! Jamu Gendong Ibu Nining asal Kintap Tembus Pasar Eropa Beres! Batas Daerah Tala dan Kabupaten Banjar Diteken Berkas Sutarti P-21, Proses Tahap 2 di Rutan Barabai Berlangsung Dramatis  Kabar Sutarti dari Rutan Barabai, Terduga Pembunuh 2 Anak Kandung di HST 3 Raperda HST Digodok, 1 di Antaranya Tentang Pemilihan Pembakal

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 19:01 WIB

DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

Keindahan alam di Lembah Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, yang terancam tambang batubara PT.MCM. Foto-Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

apahabar.com, Banjarmasin- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menjanjikan rancangan peraturan daerah (Perda) khusus terkait pengakuan hak masyarakat adat Dayak Meratus.

“Apabila ada desakan, kita akan segera susun di 2019 mendatang,” ujar Ketua Komisi 1 Syadillah, Kamis (6/12) siang.

Komisi yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu aspirasi masyarakat Kalsel terkait pengusulan aturan daerah tersebut.

Sejauh ini, sudah ada beberapa organisasi masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel mendesak pencanangan Perda terkait pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus.

Baca Juga : Organisasi Masyarakat Desak Pemerintah Akui Hutan Adat di Pegunungan Meratus

Hak itu meliputi hak atas pengakuan adanya masyarakat adat, hak atas tanah dan hak atas pengelolaan hutan adat di Pegunungan Meratus. Berdasar Peraturan Menteri LHK No. 23/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 6 disebutkan penetapan hutan adat harus memenuhi tiga syarat, salah satunya keberadaaan masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah.

Adapun setiap usulan hutan adat umumnya terkendala pada komunitas adat yang belum mendapat pengakuan masyarakat hukum adat (MHA).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Rahmat membenarkan bahwa apabila ingin menjadikan hutan adat maka harus dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang hutan adat.

Sementara, meminjam catatan WALHI Kalsel tercatat ada 220 ribu hektare wilayah adat Dayak Meratus membentang di pegunungan meliputi 171 komunitas di dalamnya.

Baca Juga : Status Geopark Meratus: Walhi dan Gembuk Pertanyakan Komitmen Daerah

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Puluhan Reklame Diturunkan, Wali Kota Banjarmasin Dilaporkan!
apahabar.com

Kalsel

Latih Kemandirian Jamaah, Kemenag Kalsel Mulai Gelar Pra Manasik Haji
apahabar.com

Kalsel

Butuh Peran Masyarakat, Uji Keluarga Penerima Manfaat di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Stand Dekrenasda Tapin Bawa 15 Motif Unggulan di BSF 2020
Batola

Kalsel

Sehari Sebelum Pilgub Kalsel, 506 Warga Batola Belum Rekam KTP Elektronik
apahabar.com

Kalsel

Kampanye di Pulau Satu, SHM-MAR Akan Tingkatkan Infrastruktur Jalan
apahabar.com

Kalsel

Nyambi Jual Sabu, Buruh Paruh Baya Diringkus Polsekta Banjarmasin Selatan
apahabar.com

Kalsel

Kereta Api Tabalong-Banjarmasin: Dua Stasiun Perdana Bakal Dibangun di Tabalong
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com