Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

DPRD Kalsel Kawal Penyelesaian Pertanahan Desa Ambawang

- Apahabar.com Rabu, 12 Desember 2018 - 21:00 WIB

DPRD Kalsel Kawal Penyelesaian Pertanahan Desa Ambawang

Suripno Sumas Foto - klikkalsel.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan akan terus memantau serta mengawal penyelesaian permasalahan pertanahan warga Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut di provinsi tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanahan, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan itu usai pertemuan dengan warga Desa Ambawang di Banjarmasin, Rabu (12/12).

Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan turut prihatin kalau sampai warga Desa Ambawang (sekitar 125 kilometer timur Banjarmasin) kehilangan hak atas kepemilikan tanah, tanpa ganti rugi.

“Padahal warga Desa Ambawang sudah menggarap sebagian lahan yang mereka kuasai sejak tahun 1970-an,” kutip alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.

“Karenanya kita berharap agar pihak berwenang menyelesaikan masalah pertanahan tersebut secara arif dan bijaksana agar warga tidak kehilangan percuma atas hak tanah mereka.”

Mengenai aspirasi atau keluhan warga Desa Ambawang itu, dia menyatakan, sesuai kewenangan, serta tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat akan meneruskan atau membicarakan dengan pihak berkompeten.

“Sebagai contoh dalam pertemuan dengan warga Desa Ambawang, kami mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tala dan Kalsel. Karena BPN yang berwenang menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah,” demikian Suripno Sumas.

Sementara Eko Siswanworo selaku juru bicara warga Desa Ambawang menerangkan, terjadi tumpang tindih Kepemilikan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sarana Subur Agrindotama (SSA) yang mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Warga yang terancam kehilangan hak milik atas tanah mereka itu lebih 260 kepala keluarga (KK), tuturnya didampingi kawan-kawannya saat berada di ruang Komisi I DPRD Kalsel.

Baca Juga: Minim Kontribusi hingga Tunggakan Gaji, Dewan Bakal Panggil PT BIM

“Pasalnya kami sudah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi kalah. Karena majelis hakimnya menganggap kami tidak mempunyai kekuatan hukum,” tuturnya.

Baca Juga: Tunggakan Gaji PT BIM, Sekda: Segera Diselesaikan

“Namun kami tetap berharap ada keadilan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan serta penegak hukum dalam menegakkan keadilan.”

 

Sumber: Antara

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kedatangan Jokowi ke Banjarmasin Tak Ganggu Aktivitas Bandara Syamsudin Noor
Kemenag Tapin Buka Layanan Secara Online

Kalsel

Kemenag Tapin Buka Layanan Secara Online
apahabar.com

Kalsel

Gugus Tugas Covid-19 Tabalong Sudah Rapid Test 252 Orang
apahabar.com

Kalsel

Duh, Sebaran Covid-19 di Tanbu Capai 287 Kasus
apahabar.com

Kalsel

Satu Bulan Jabat Kapolres, AKBP Andi Adnan Ajak Jurnalis Kotabaru Bersinergi
apahabar.com

Kalsel

RDP Agency Kembali Bisa Torehkan Prestasi
apahabar.com

Kalsel

Keberadaan Balai Adat Dayak Batulasung Diharap Sesuai Fungsinya
apahabar.com

Kalsel

Kesadaran Minim, Banyak Bayi di Batulicin Tak Diimunisasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com