Adaro-PAMA ‘Cerai’, Bagimana Nasib 4.850 Karyawannya? Tertular dari Istri, Mantan Wagub Kalsel Rudy Resnawan Positif Covid-19 Hari Ini, Giliran Perwira dan Prajurit Lanal Kotabaru Divaksin Covid-19 Sempat Lambat Panas, Dwigol Garuda Muda Gasak Tira Persikabo Terungkap, 8 DPC Demokrat Kalsel Membelot Ikuti KLB Sumut!

Godok Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan

and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 17:30 WIB
and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 17:30 WIB

Godok Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan

Matnoor Ali. Foto-KlikKalsel

apahabar.com, BANJARMASIN –  Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali memastikan pihaknya akan membuat peraturan daerah (Perda) tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Persiapan untuk pembuatan Perda tersebut sudah mulai dilakukan saat ini. Bahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut sudah dilakukan uji publik. Sebenarnya, ungkap Matnor Ali, Raperda ini revisi Perda nomor 16 tahun 2011.

“Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan ini akan dibahas pada 2019, namun langkah awalnya tahun ini dilakukan uji publik dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin,” ujar politisi Golkar tersebut.

Ia mengatakan materi dan draf Raperda ini sudah dibuat, tinggal mensahkannya dalam rapat paripurna dewan untuk selanjutnya dibahas di tingkat panitia khusus.

Baca Juga : DLU: Kesadaran Penumpang Angkutan Laut Banjarmasin Rendah

“Karena Raperda ini masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2019, karenanya akan disahkan pada tahun 2019, kita upayakan secepatnya,” tutur Matnor Ali.

Ia menjelaskan Perda ini dibuat berkaitan dengan akan dibangunnya rumah sakit (RS) Sultan Suriansyah di RK Ilir Banjarmasin Selatan yang merupakan milik pemerintah kota.

“Jadi Perda ini dibuat untuk persiapan adanya RS milik Pemkot itu, sebab kan saat ini masih dalam proses pembangunan,” papar Matnor Ali.

Misal kecilnya, kata Matnor Ali, untuk pembuatan surat kesehatan, dalam Perda yang ada, surat pengantarnya sampai hanya puskesmas, tidak sampai ke rumah sakit, sebab Pemkot belum memiliki RS hingga tidak ada kewenangannya.

“Kalau sudah memiliki RS kan kewenangannya sampai ke sana, sehingga bisa dipungut retribusinya,” papar Matnor Ali.

Termasuk juga jenis pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan, ada beberapa katagori yang bisa dipungut retribusi.

“Namun tentunya tidak memberatkan masyarakat juga, makanya Raperda ini dalam pembahasan nantinya akan sangat teliti dan banyak menampung masukan dari berbagai lapisan, termasuk Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Baca Juga : Wali Kota Banjarbaru Bingung Mau Diapakan RPH Gunung Kupang

Sumber: Antara
Editor : Syarif

 

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Zona Hijau Kuasai Banjarmasin, Dinkes: Bulan Depan Covid-19 Dikendalikan
apahabar.com

Kalsel

Ketua Pramuka Tanbu Bagikan Sembako kepada Seluruh Pengurus
apahabar.com

Kalsel

Markas Kodim Banjarmasin Ikut Disemprot Cairan Disinfektan
apahabar.com

Kalsel

Mantan Ketua DPRD Kalsel: Ani Yudhoyono Istri Ideal
apahabar.com

Kalsel

Libur Lebaran, Layanan IGD RSUD Ulin Standby 24 Jam
apahabar.com

Kalsel

Sejarah Baru, Bendera Terpanjang di Kalsel Berkibar di Aston Banua
apahabar.com

Kalsel

Ibnu Sina Patahkan Mitos Pilwali Banjarmasin, Target Partai Demokrat di Momentum HUT ke-19
apahabar.com

Kalsel

Jumat Cerah di Kalsel Hari Ini Simpan Potensi Karhutla
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com