Viral Surat Cinta BPK untuk Masyarakat Setelah Insiden Maut di Lingkar Dalam Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta

Godok Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan

and - Apahabar.com     Selasa, 4 Desember 2018 - 17:30 WITA
and - Apahabar.com     Selasa, 4 Desember 2018 - 17:30 WITA

Godok Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan

Matnoor Ali. Foto-KlikKalsel

apahabar.com, BANJARMASIN –  Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali memastikan pihaknya akan membuat peraturan daerah (Perda) tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Persiapan untuk pembuatan Perda tersebut sudah mulai dilakukan saat ini. Bahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut sudah dilakukan uji publik. Sebenarnya, ungkap Matnor Ali, Raperda ini revisi Perda nomor 16 tahun 2011.

“Raperda tentang retribusi pelayanan kesehatan ini akan dibahas pada 2019, namun langkah awalnya tahun ini dilakukan uji publik dengan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin,” ujar politisi Golkar tersebut.

Ia mengatakan materi dan draf Raperda ini sudah dibuat, tinggal mensahkannya dalam rapat paripurna dewan untuk selanjutnya dibahas di tingkat panitia khusus.

Baca Juga : DLU: Kesadaran Penumpang Angkutan Laut Banjarmasin Rendah

“Karena Raperda ini masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2019, karenanya akan disahkan pada tahun 2019, kita upayakan secepatnya,” tutur Matnor Ali.

Ia menjelaskan Perda ini dibuat berkaitan dengan akan dibangunnya rumah sakit (RS) Sultan Suriansyah di RK Ilir Banjarmasin Selatan yang merupakan milik pemerintah kota.

“Jadi Perda ini dibuat untuk persiapan adanya RS milik Pemkot itu, sebab kan saat ini masih dalam proses pembangunan,” papar Matnor Ali.

Misal kecilnya, kata Matnor Ali, untuk pembuatan surat kesehatan, dalam Perda yang ada, surat pengantarnya sampai hanya puskesmas, tidak sampai ke rumah sakit, sebab Pemkot belum memiliki RS hingga tidak ada kewenangannya.

“Kalau sudah memiliki RS kan kewenangannya sampai ke sana, sehingga bisa dipungut retribusinya,” papar Matnor Ali.

Termasuk juga jenis pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan, ada beberapa katagori yang bisa dipungut retribusi.

“Namun tentunya tidak memberatkan masyarakat juga, makanya Raperda ini dalam pembahasan nantinya akan sangat teliti dan banyak menampung masukan dari berbagai lapisan, termasuk Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Baca Juga : Wali Kota Banjarbaru Bingung Mau Diapakan RPH Gunung Kupang

Sumber: Antara
Editor : Syarif

 

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Istri Gantung Diri

Tak Berkategori

Gempar di Balikpapan, Istri Gantung Diri Usai Cekcok dengan Suami

Tak Berkategori

Tewaskan 1 Orang Penghuni Rumah, Begini Kronologi Kebakaran Sidomulyo Banjarbaru
apahabar.com

Tak Berkategori

Rindu Ramadan
apahabar.com

Tak Berkategori

Banjarmasin Jadi Destinasi Pertama Tour ‘Jeritan Malam’
Anak Tertua Trump

Tak Berkategori

Positif Covid-19, Anak Tertua Trump Diisolasi
apahabar.com

Tak Berkategori

Puncak Arus Balik Diprediksi Akhir Pekan Ini, 6.000 Pemudik Telah Kembali Melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
Manny Pacquiao

Tak Berkategori

Pacman Pensiun dari Tinju, Bidik Kursi Presiden
Sikat Aki, Pria di Basirih Selatan Diamankan

Tak Berkategori

Sikat Aki, Pria di Basirih Selatan Diamankan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com