Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

Hakim Polisikan Jubir KY, Kuasa Hukum: Ini Kriminalisasi

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 08:05 WIB

Hakim Polisikan Jubir KY, Kuasa Hukum: Ini Kriminalisasi

Jubir KY penuhi panggilan polisi. Foto - detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Juru Bicara Komisi Yudisial (KYFarid Wajdi telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam rangka pemeriksaan soal isu pungli terhadap ketua pengadilan. Kuasa hukum Farid Wajdi menilai perkara ini adalah kriminalisasi.

“Frasa ‘kriminalisasi’ layak disematkan pada peristiwa ini lantaran proses hukum yang keliru karena menerobos batas-batas ranah kebebasan pers lewat UU Pers,” kata kuasa hukum Farid yang tergabung dalam Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial (KAS KY), Mahmud Irsad Lubis dan Denny Ardiansyah Lubis, dalam keterangan pers, Kamis (6/12/2018).

Kuasa hukum Farid berpandangan ini adalah perkara sengketa pers berkaitan dengan pemberitaan, bukan tindak pidana umum. Pungli itu diungkap lewat produk jurnalistik. Bila dilarikan ke tindak pidana umum, maka ini adalah kriminalisasi karena mengancam kemerdekaan pers dan mengancam keselamatan narasumber.

“Perkara ini menjadi preseden buruk yang telah terjadi kedua kali untuk Komisi Yudisial dan yang kesekian kali untuk kemerdekaan pers, serta narasumber baik dalam menyatakan sikap maupun saat menjalankan tugas,” ujar KAS KY.

Kuasa hukum Farid Wajdi menekankan kebebasan pers terkait penyampaian pandangan, pendapat, serta kontrol sosial dijamin oleh Pasal 15 ayat 2a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers diamahkan untuk melindungi kemerdekaan pers. Maka penyelesaian sengketa pers juga seharusnya diproses di Dewan Pers, bukan di kepolisian.

“Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017 No.B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, untuk mengarahkan/mengkonsultasi penanganan kasus tersebut kepada Dewan Pers,” sebut mereka.

Bila cara-cara pelaporan ke polisi seperti ini dibiarkan, maka bisa-bisa para ahli tidak mau berpendapat karena khawatir dikriminalisasi. Yang disampaikan Farid Wajdi dalam pemberitaan tentang adanya setoran pungli tenis dimaksudkan dalam rangka menjalankan fungsi tugas lembaga pula. Informasi tentang pungli juga merupakan temuan yang wajib ditindaklanjuti KY sebagai lembaga pengawas.

“Laporan Polisi tersebut sungguh sangat melanggar fatsun serta prinsip check and balances dalam bernegara dan dilakukan terhadap lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya, sekaligus juga membahayakan narasumber yang menjadi mitra media serta dilindungi oleh kebebasan pers,” kata KAS KY.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat hakim agung Syamsul Maarif bersama sejumlah hakim mempolisikan Komisi Yudisial (KY), pada 17 September lalu. Hal itu terkait pungutan Rp 150 juta untuk pertandingan tenis. Sekalian, mereka juga membantah adanya pungli semacam itu. Laporan itu diterima polisi dengan nomor LP/4965/IX/2018/Dit.Reskrimum

Selain itu, laporan dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Cicut Sutiarso dengan nomor LP/4966/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum. Identitas pelapor masih dalam penyelidikan dan pasal yang dilaporkan sama dengan laporan sebelumnya.

Sumber : detik.com

Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kenapa STNK Kendaraan Baru Lama Jadinya
apahabar.com

Nasional

Pesawat TNI AU yang Bawa 238 WNI dari Natuna Tiba di Lanud Halim

Nasional

HUT ke-70 Ikatan Dokter Indonesia, Simak Pesan MKKI
apahabar.com

Nasional

Resmi Dilantik, Intip Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
Ventilator Portabel Karya Anak Bangsa Diuji Kemenkes

Nasional

Ventilator Portabel Karya Anak Bangsa Diuji Kemenkes
apahabar.com

Nasional

Mendikbud Sebut tak Ada Sanksi Pelajar Ikut Demo
apahabar.com

Nasional

Menristekdikti Ancam Beri Sanksi Rektor yang Gerakkan Demo Mahasiswa

Nasional

Artis ST dan MA Diduga Terlibat Prostitusi Online, Siapa Mereka?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com