Update Banjir Kalsel: Sudah 6 Kabupaten Terdampak! Parah, Empat Titik Longsor Sempat Tutup Akses Utama Loksado-Kandangan UPDATE Tinggi Air Jelang Puncak Banjir HST BREAKING! Bupati HST Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Banjir di Pusat Kota HST Meluas, Ratusan Jiwa Mengungsi

Indonesia Harus Serius Sikapi Nasib Muslim Uighur

- Apahabar.com     Minggu, 16 Desember 2018 - 09:45 WITA

Indonesia Harus Serius Sikapi Nasib Muslim Uighur

Uighur Muslim in China.foto/Antara

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pemerintah Indonesia harus serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami muslim Uighur di China dan harus aktif membantu melalui diplomasi HAM.
“Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta seperti dilansir Antara, Minggu (16/12).

Dia menilai politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.

Menurut Jazuli, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.

“Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Jazuli yang merupakan anggota Komisi I DPR RI itu menilai Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah China dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.

Terutama menurut dia, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atau “inlienable rights”.

“Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.

Baca Juga: Ditinggal Beli Cempedak, Isi Mobil Nyaris Ludes di Banjarmasin Utara

Sumber : Antara
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pasal Karet RKUHP, AJI: Jurnalis Jangan Takut Kritik Pemerintah
apahabar.com

Nasional

Copoti Baliho Habib Rizieq Shihab, Aparat TNI Bersitegang dengan Massa FPI
apahabar.com

Nasional

Menag Fachrul Razi Jadi Menteri Ketiga Kabinet Jokowi Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara Virtual
apahabar.com

Nasional

Pertemuan Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi Dapat Berikan Solusi
apahabar.com

Nasional

Bagaimana Haul Guru Sekumpul Jadi Wisata Rohani Terbesar se-Asean
Pegawai KPK

Nasional

Terkait Nasib 75 Pegawai, Ketua KPK: Masih Jadi PR Bersama
apahabar.com

Nasional

Indonesia Siap Bangun Rumah Sakit Khusus Virus Menular
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com