Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

Indonesia Inginkan Peraturan Bersama Keamanan Siber Asean

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 07:05 WIB

Indonesia Inginkan Peraturan Bersama Keamanan Siber Asean

Ilustrasi. Foto - Antara

apahabar.com, BALI – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai salah satu isu terpenting yang harus dibahas dalam pertemuan telekomunikasi tingkat ASEAN di Ubud, Bali, adalah mengenai keamanan siber di tingkat regional ASEAN.

Saat ini di Ubud, Bali, berlangsung “Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (Telsom)” dan “ASEAN Telecommunications and Information Techology Ministers Meeting (Telmin)”.

“Terutama mengenai keamanan siber, dari sepuluh negara ASEAN, semua setuju itu merupakan tantangan yang perlu dicarikan solusinya segera,” kata Rudiantara saat ditemui di acara TELSOM TELMIN 2018 di Ubud, Bali, Rabu (5/12).

Rudiantara mengemukakan belum ada protokol yang berlaku di ASEAN, misalnya apa yang harus dilakukan sebuah negara jika negara tetangga terkena serangan siber, apakah hanya perlu melihat atau turut serta membantu. “Protokol itu harus segera dibuat,” kata dia.

Selain masalah keamanan siber, Indonesia juga menyoroti masalah perlindungan data pribadi karena berkaitan dengan ekosistem ekonomi digital.

Uni Eropa tahun 2018 ini menerapkan undang-undang perlindungan data General Data Protection Regulation (GDPR). Ketika disunggung kapan ASEAN akan memiliki kebijakan serupa, Rudiantara berpendapat setiap negara anggota perlu memiliki undang-undang perlindungan data pribadi sebelum dibawa ke tingkat regional.

Dia khawatir jika negara belum punya peraturan mengenai perlindungan data pribadi, akan kesulitan untuk mengikuti peraturan tingkat regional.

Indonesia baru akan membahas kebijakan perlindungan data pribadi tahun 2019 dan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut Rudiantara, GDPR adalah salah satu referensi untuk peraturan di Indonesia, dia juga mempelajari aturan di negara lain. Salah satu konsep GDPR yang disoroti Rudiantara adalah mengenai “consent” atau persetujuan dari kedua belah pihak, penyedia layanan dan konsumen. “GDPR itu lebih banyak pada ‘consent’. Jadi, akan kita pakai sebagai salah satu rujukan. Kita juga belajar dari negara lain yang sudah ada (peraturan perlindungan data),” kata dia.

Sumber : Antara

Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

RSD Wisma Atlet Rawat 723 Pasien Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Bawaslu Gandeng Facebook Awasi Medsos Selama Pilkada
apahabar.com

Nasional

Pakar AS Bicara Penyebab Peringatan Tsunami Banten tak Aktif
apahabar.com

Nasional

Ke Korea Selatan, Presiden Akan Perkuat Kerja Sama Bidang Ekonomi
apahabar.com

Nasional

10 Wilayah Indonesia Penambahan Covid-19 Terbanyak 19 Mei, Kalsel Nomor 5  
apahabar.com

Nasional

Ketum JMSI: Negara Sistem Politik Tertutup Lebih Mampu Hadapi Krisis Kesehatan Pandemi Covid-19
apahabar.com

Nasional

Mahfud Bantah Pemerintah Kecolongan Soal Bom Medan
apahabar.com

Nasional

Dukung Jokowi, Relawan Resmikan Yayasan Kerja Indonesia Jaya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com