Mahasiswanya Positif Covid-19, Kampus FISIP ULM Banjarmasin Lockdown Selama Sepekan Larang Anggota Fraksi ke Luar Daerah, Golkar Targetkan Kemenangan BirinMu 70 Persen Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup Jelang Pencoblosan, Ratusan Anggota Fraksi Golkar Se-Kalsel Siap Awasi Money Politics Aduuuuuuuuuh ai, Viral Bocah di Tapin Ngamuk-Buang Motor Saat Ditilang Polisi

Kaleidoskop 2018: Kalimantan Selatan Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak!

- Apahabar.com Jumat, 28 Desember 2018 - 18:40 WIB

Kaleidoskop 2018: Kalimantan Selatan Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak!

Ilustrasi kekerasan perempuan dan anak. Foto-net

Akhir 2018 menandai kehadiran portal media apahabar.com. Sejumlah pemberitaan dari lokal untuk nasional tersaji sepanjang kehadiran apahabar.com di akhir tahun anjing tanah ini.

apahabar.com, BANJARMASIN

Penyalahgunaan narkoba seakan melahirkan tindak pidana khususnya kekerasan dan pembunuhan yang jumlahnya tak sedikit.

Di luar itu, tak sedikit pula berujung perceraian rumah tangga. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba menjadikan Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai wilayah langganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kalsel Naik

Ya, Borneo Law Firm (BLF) menilai peningkatan kasus kekerasan di sana berbanding lurus dengan melonjaknya kasus narkoba.

“Sepanjang 2018, terdapat 80 perkara kasus narkoba yang disidangkan. Ini menjadi tren kasus di Banjarmasin sekitar 50 persen,” beber Direktur Borneo Law Firm (BLF), Muhammad Pazri kepada apahabar.com.

Dia menilai peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjan 2018 ini karena tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Belum lagi, minimnya nilai keagamaan di dalam diri individu yang bersangkutan.

“Lantaran masih rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya nilai keagamaan di dalam diri individu tersebut,” ucapnya.

Baca Juga: Polisi: Ratusan Anak di Kalsel Tersangkut Kasus Hukum Sepanjang 2018

Berdasarkan perspektif hukum, Pemprov Kalsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) perlu berperan aktif dalam mengimplementasikan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Perda tentang Bantuan Hukum.

Sebagai pengingat, kedua Perda tersebut sudah diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.

“Ini tinggal dioptimalkan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melaksanakan dengan menyasar masyarakat kelas bawah,” cetusnya.

Ia menegaskan bahwa perlu adanya sebuah evaluasi hukum dalam menurunkan kasus kekerasan di Banua. Dengan cara memperbaiki prosedur atau mekanisme dalam penegakan hukum.

Baca Juga: Usia 24-44 Tahun Paling Rentan Alami Kekerasan di Kalsel

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Lagi Nunggu Pembeli, Dua Orang Pria Pengedar Sabu Diringkus di Belitung Darat
apahabar.com

Hukum

Sakit Hati Dicerai, Motif Mantan Suami Bunuh Sekeluarga
apahabar.com

Hukum

Eks Sekjen Golkar Idrus Marham Bebas, Begini Reaksi KPK
apahabar.com

Hukum

Terdakwa Pencabulan di Limpasu Bantah Kesaksian Testimonium
apahabar.com

Hukum

3 Kriminalitas Menonjol di Kalsel versi Polisi, Pengkhianat Institusi hingga Mutilasi
apahabar.com

Hukum

Panik, Pria di Teweh Sembunyikan Sabu di Bawah Cucian Piring
Iming-imingi Pinjaman Uang Hingga Mobil, Koperasi di Anjir Muara Diduga Menipu Ratusan Warga

Hukum

Iming-imingi Pinjaman Uang Hingga Mobil, Koperasi di Anjir Muara Diduga Menipu Ratusan Warga
apahabar.com

Hukum

TO Pengedar Narkotika di Banjarmasin Dibekuk, 45 Butir Ekstasi Diamankan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com