Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Kalimantan Timur Komit Tolak Penambangan Liar

- Apahabar.com Sabtu, 29 Desember 2018 - 23:35 WIB

Kalimantan Timur Komit Tolak Penambangan Liar

Foto-Youtube.com

apahabar.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta, masyarakat tidak mudah terbujuk rayu aktifitas pertambangan batu bara liar atau illegal mining.

Di Banua Etam, Hadi tak menampik jika masih banyak pertambangan batu bara yang berizin, terlebih tidak berizin yang tidak taat aturan.

“Akibatnya, banyak mudaratnya atau masalah yang terjadi dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan,” jelas Hadi dikutip dalam laman resmi Pemprov Kaltim.

Dia mengimbau masyarakat untuk tak mudah memberikan tanda tangan persetujuan dari perusahaan terkait aktifitas pertambangan ilegal.

“Jangan mudah terbujuk kalau ada orang minta persetujuan untuk melakukan penambangan di sekitar rumah atau pemukiman,” tegas Hadi.

Baca Juga: Balikpapan Segera Bayarkan Tunggakan Rp2 Miliar ke BPJS Kesehatan

Ketegasan warga menolak kegiatan penambangan di sekitar pemukiman ujarnya, sangat menentukan sebagai dasar boleh atau tidaknya aktifitas perusahaan dilanjutkan atau tidak.

Selama ini diakui Hadi, maraknya penambangan di sekitar pemukiman disebabkan mudahnya warga terbujuk dan menyetujui dengan menandatangani lembar persetujuan kegiatan penambangan batubara.

Padahal lanjutnya, kalau masyarakat sepakat dan kompak menolak kegiatan penambangan sekitar pemukiman dengan tidak menandatangani surat permohonan itu maka pihak perusahaan tidak akan berani melakukan kegiatan.

Wagub mengungkapkan keprihatinannya atas kegiatan pertambangan batu bara yang tidak ramah lingkungan selain kerusakan alam serta korban jiwa dan kerugian harta benda warga juga banyak lahan-lahan potensial pertanian beralih fungsi dan hilang.

“Saya minta selain menolak, warga melaporkan ke dinas atau instansi berwenang. Kita punya lembaga penegak hukum yang bisa menindak pihak maupun perusahaan tambang yang berkegiatan tapi melanggar aturan,” ungkap Hadi.

Baca Juga: Maloy Batuta Trans Kalimantan Ditarget Akhir Januari

Sumber: Humas Pemprov Kaltim
Editor: Fariz

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Kaltim Batasi Hibah Bansos Rp200 Juta
apahabar.com

Kaltim

Jemput Bola, DPMPD Kaltim Teken Kontrak Kinerja Ratusan TPP
apahabar.com

Kaltim

Bertambah 2 Orang, Positif Covid-19 di Kaltim Menjadi 266 Kasus
apahabar.com

Kaltim

AMPK-Walhi Kecam Tindakan Represif Aparat Saat Demo Tolak Pabrik Semen
apahabar.com

Kaltim

Untuk Keberkahan Ibu Kota, Bupati PPU Komitmen Jaga Hutan Adat
apahabar.com

Kaltim

Ternak Sapi, Kaltim Gagas Seribu Kandang Penggembalaan Mini
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Gandeng Daerah Lain Pacu Hilirisasi Produk
apahabar.com

Kaltim

Save Teluk Balikpapan, Aktivis Lingkungan Kukuh Tolak Amdal PT WPS
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com