Perbaikan Pipa Bocor di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Rampung, Lapor Jika Air Keruh Lagi! Rumah Ambruk di Banjarmasin, Simak Pengakuan Pemilik Catat, Jadwal Pelantikan ASN Asal Tanbu Jadi Sekdakot Banjarmasin Menakar Langkah Pertamina-Pemprov Basmi Pelangsir BBM Kalsel Tertangkap! Pelaku Penggelapan Minyak Sawit di Banjarbaru, CPO Diganti Air Sungai

Kemendagri Ungkap Penjualan Online Blangko e-KTP

- Apahabar.com     Kamis, 6 Desember 2018 - 08:20 WITA

Kemendagri Ungkap Penjualan Online Blangko e-KTP

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah. Foto - detik.com

apahabar.com, JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengungkap penjualan blangko e-KTP via daring (online). Saat ini, pelaku telah teridentifikasi dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri. Zudan menjelaskan e-KTP memiliki nomor identitas yang berbeda satu sama lain.

“Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP,” ujarnya.

Zudan pun mengimbau para pihak yang masih menjual blangko e-KTP agar segera berhenti. Ia menegaskan praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

“Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara,” sebut Zudan.

Selain itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Bahtiar mengatakan saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP,” kata Bahtiar.

“Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta,” pungkasnya.

Sumber : detik.com

Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19

Nasional

Riset: Sembuh Covid-19, Antibodi Bertahan 9 Bulan
sriwijaya air

Nasional

Air Mata Warnai Tabur Bunga Keluarga Korban Sriwijaya SJ-182
Pengakuan Gembong Narkotika Banjarmasin: Tak Jadi Perawat demi Untung Berlipat

Nasional

Pengakuan Gembong Narkotika Banjarmasin: Tak Jadi Perawat demi Untung Berlipat
wakaf uang

Nasional

Kembangkan Ekonomi Syariah, Jokowi dan Ma’ruf Amin Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang
apahabar.com

Nasional

Pengungsi Tsunami di Pandeglang 3.050 Orang
apahabar.com

Nasional

Ini Alasan Kuat Bareskrim Polri Tangkap Syahganda KAMI
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Istiqlal Diresmikan Jadi Salah Satu Masjid Terbesar

Nasional

Detik-detik Saat Tsunami Menerjang Konser Seventeen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com