Lewat Udara, Paman Birin Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi Pekan Ini, Rupiah Berpeluang Tembus Rp 14.000 Dini Hari, Merapi Kembali Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,8 Km Kanada Bakal Cabut Larangan Terbang Boeing 737 Max Peduli Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan ke Tanah Laut

Kemendagri Ungkap Penjualan Online Blangko e-KTP

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 08:20 WIB

Kemendagri Ungkap Penjualan Online Blangko e-KTP

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah. Foto - detik.com

apahabar.com, JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengungkap penjualan blangko e-KTP via daring (online). Saat ini, pelaku telah teridentifikasi dan telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).

Pelaku dapat diidentifikasi setelah rekaman e-KTP miliknya ditelusuri. Zudan menjelaskan e-KTP memiliki nomor identitas yang berbeda satu sama lain.

“Perlu dijelaskan bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas chip yang khas, yang membedakan satu dengan yang lain. Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP,” ujarnya.

Zudan pun mengimbau para pihak yang masih menjual blangko e-KTP agar segera berhenti. Ia menegaskan praktik penjualan tersebut memiliki ancaman pidana berat.

“Kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kekondusifan dan stabilitas negara,” sebut Zudan.

Selain itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Bahtiar mengatakan saat ini Dukcapil memiliki sistem kependudukan yang canggih.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila ada hal-hal janggal dalam pelayanan e-KTP.

“Masyarakat harus aktif menyampaikan laporan kepada kantor pemerintahan terdekat, RT, RW, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan jika menemukan hal-hal yang janggal dalam hal pelayanan e-KTP,” kata Bahtiar.

“Sesuai Pasal 95B UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya. Dan apabila terjadi pemungutan dalam memberikan pelayanannya terkena sanksi pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta,” pungkasnya.

Sumber : detik.com

Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tingginya Korban Penyelenggara Pemilu, Usulan E-Voting Mengemuka
apahabar.com

Nasional

Jokowi Optimis Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
apahabar.com

Nasional

Indonesia Inginkan Peraturan Bersama Keamanan Siber Asean
apahabar.com

Nasional

OTT Hakim, KPK Sita Ribuan Dolar Singapura
apahabar.com

Nasional

Nikah Dini di Makassar Umumnya karena Hamil Duluan
apahabar.com

Nasional

H2 Muktamar Pemuda Muhammadiyah: Kandidat Calon Ketua Dipilih Hari ini
apahabar.com

Hiburan

Hari Ini, Stand Up Comedy Indonesia di Cafe Rumah The PanasDalam

Nasional

2 Kasus Djoko Tjandra Tuntas, Kabareskrim: Bukti Komitmen Polri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com