Lebaran, Si Jago Merah Hanguskan Sejumlah Rumah di Lambung Mangkurat Samarinda Lebaran Pertama, Rumah hingga Jalan Provinsi di Satui Tanah Bumbu Terendam Idulfitri 1442 Hijriah, Ratusan Napi di Barabai Diganjar Remisi Salat Id, Jemaah Masjid Agung Al-Falah Tanbu Doakan Covid-19 Cepat Lenyap Khotbah Salat Id di Masjid Al-Jihad Banjarmasin: Ancaman Budaya Jahiliah & Doa untuk Palestina

Ketua DPR Akui Kesulitan Pendanaan Parpol

and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 22:32 WIB
and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 22:32 WIB

Ketua DPR Akui Kesulitan Pendanaan Parpol

Ilustrasi dana kampanye. Foto-kantorberitapemilu.com

apahabar.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui masih mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas partai politik.

“Sumber pendanaan partai itu dari iuran anggota, ‘susu tante’ atau sumbangan darurat tanpa tekanan tapi pada praktiknya suka pakai tekanan dan yang ketiga dari negara yaitu dari APBN dan ini jauh dari kecukupan partai,” kata Bamsoet dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

“Kenapa praktik-praktik korupsi, kolusi terjadi karena setiap partai politik banyak agenda, munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya dan sumber sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk diparlemen di pemerintahan. Kalau kader-kader itu mau tidak mau mengikuti, kalau tidak dia akan ada sanksi partai,” tambah Bambsoet.

Atas kebutuhan pendanaan tersebut, maka parpol pun bisa menjadi lahan bisnis baru karena sistem pemilihan kepala daerah langsung membutuhkan biaya besar.

Baca Juga : Rocky Gerung Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Hoax Ratna Sarumpaet

“Dengan ambang batas yang diatur memerlukan rekomendasi sebagai syarat seseorang bisa maju. Kemarin itu untuk bupati wali kota paling murah Rp5 miliar, untuk gubernur bisa ratusan miliar bahkan bisa Rp200 miliar-Rp300 miliar, paling murah Rp50 miliar, tidak heran sekarang orang berlomba-lomba ikut parpol karena (modal) akan balik seketika ketika ada pilkada serentak tahun mendatang. bayangkan 514 pilkasa, setengahnya deh minta partai kita untuk rekomendasi pasang tarif Rp10 miliar,” jelas Bamsoet.

Sedangkan, satu partai untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi dengan modal Rp50 miliar untuk menghadapi pilkada tahun selanjutnya sudah balik modal. “Sekarang ini masalah kita NPWP, nomor piro uangnya piro, jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang dari partai. Saya dan Golkar mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun tapi kita berhadapan di publik dengan saingannya keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan pengusaha mapan,” tambah Bambsoet.

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

KPU Ingatkan Yusril Bisa Langgar UU Pemilu
sosialisasi 4 pilar kebangsaan

Politik

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, dr. Sulaiman Umar Soroti Persatuan di Tengah Pilkada 2020
apahabar.com

Politik

Diantar Anak Yatim, Mahyuddin-Endro Serahkan Berkas ke KPU Tanbu
MK

Politik

Sidang Pembuktian MK: BirinMu Endus Dugaan Tindak Pidana Pemohon
apahabar.com

Politik

Usai Latihan, Jokowi Semakin ‘Mantul’ Ikuti Debat Perdana Pilpres 2019

Politik

KPU Tetapkan Jadwal Debat Kandidat Paslon di Pilbup Tanbu, Simak dan Saksikan!
apahabar.com

Politik

Sebelum Menuju KPU Banjarmasin, Haris-Ilham Ziarah ke Makam Pahlawan dan Ulama
apahabar.com

Politik

Makhruri Berharap Banyak Calon Maju di Pilkada Tanbu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com