Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah Pembelajaran Tatap Muka SMP di Banjarmasin Siap Dibuka, Catat Bulannya VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat

Ketua DPR Akui Kesulitan Pendanaan Parpol

and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 22:32 WIB
and - Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 22:32 WIB

Ketua DPR Akui Kesulitan Pendanaan Parpol

Ilustrasi dana kampanye. Foto-kantorberitapemilu.com

apahabar.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui masih mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas partai politik.

“Sumber pendanaan partai itu dari iuran anggota, ‘susu tante’ atau sumbangan darurat tanpa tekanan tapi pada praktiknya suka pakai tekanan dan yang ketiga dari negara yaitu dari APBN dan ini jauh dari kecukupan partai,” kata Bamsoet dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12).

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

“Kenapa praktik-praktik korupsi, kolusi terjadi karena setiap partai politik banyak agenda, munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya dan sumber sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk diparlemen di pemerintahan. Kalau kader-kader itu mau tidak mau mengikuti, kalau tidak dia akan ada sanksi partai,” tambah Bambsoet.

Atas kebutuhan pendanaan tersebut, maka parpol pun bisa menjadi lahan bisnis baru karena sistem pemilihan kepala daerah langsung membutuhkan biaya besar.

Baca Juga : Rocky Gerung Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Hoax Ratna Sarumpaet

“Dengan ambang batas yang diatur memerlukan rekomendasi sebagai syarat seseorang bisa maju. Kemarin itu untuk bupati wali kota paling murah Rp5 miliar, untuk gubernur bisa ratusan miliar bahkan bisa Rp200 miliar-Rp300 miliar, paling murah Rp50 miliar, tidak heran sekarang orang berlomba-lomba ikut parpol karena (modal) akan balik seketika ketika ada pilkada serentak tahun mendatang. bayangkan 514 pilkasa, setengahnya deh minta partai kita untuk rekomendasi pasang tarif Rp10 miliar,” jelas Bamsoet.

Sedangkan, satu partai untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi dengan modal Rp50 miliar untuk menghadapi pilkada tahun selanjutnya sudah balik modal. “Sekarang ini masalah kita NPWP, nomor piro uangnya piro, jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang dari partai. Saya dan Golkar mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun tapi kita berhadapan di publik dengan saingannya keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan pengusaha mapan,” tambah Bambsoet.

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Pleno KPU, Duet Mila-ZA Kantongi Tiket ke Pilbup Tanbu 2020
apahabar.com

Politik

Maju di Pilwali Solo, Gibran Penuhi Undangan PDIP
apahabar.com

Politik

Pertama Ambil Blangko PDIP, Hermansyah Siap Maju Pilwali Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Tak Percaya Lembaga Survei Luar, BKD Kalsel Klaim Prabowo-Sandi Unggul 63 Persen
apahabar.com

Politik

NonParpol, Yunani-Suriani Serahkan 36.229 Dukungan Pilbup Banjar
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin 2020, Perempuan PKS Siap Menangkan Hj Ananda – H Mushaffa Zakir
apahabar.com

Politik

Tak Cuma Petahana, Akademisi Juga Nyalon di Pilbup Kotabaru
apahabar.com

Politik

Debat Keempat Capres 2019, Pengamat: Kedua Calon Mesti Menguras Adrenalin Politik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com