Viral Surat Cinta BPK untuk Masyarakat Setelah Insiden Maut di Lingkar Dalam [ANALISIS] Tembok Retak RS Sultan Suriansyah Tuai Sorotan Aturan Baru Berlaku, Penumpang di Syamsudin Noor Masih Stagnan  Cuaca Hari Ini, Hujan Disertai Petir Mengintai Kalsel Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik

KPK: Kalau Anggota DPR Nggak Bisa Rampungkan UU, Tak Usah Digaji

- Apahabar.com     Selasa, 4 Desember 2018 - 16:36 WITA

KPK: Kalau Anggota DPR Nggak Bisa Rampungkan UU, Tak Usah Digaji

Saut Situmorang. Foto : detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bicara soal pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang juga hadir dalam diskusi tersebut langsung merespons usul Saut. Dia setuju anggota DPR tidak digaji, namun aturan itu juga berlaku untuk pemerintah.

“Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” tutur politikus yang kerap disapa Bamsoet itu.

Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

“Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau. Dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat,”

“Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha,” sambungnya.

Sumber : detik.com
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Bantahan Istana Cat Ulang Pesawat Kepresidenan Dibilang Foya-foya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta NU Ikut Tangkal Hoaks dan Fitnah
Curi Ban Ambulans

Nasional

Polisi Tangkap Ayah Delapan Anak Nekat Curi Ban Ambulans Puskesmas
Vaksin

Nasional

Hari Ini, Puluhan Ribu Vaksin Covid-19 Tiba di Jawa Tengah
apahabar.com

Nasional

Kematian Tenaga Medis Indonesia Tertinggi di Dunia, IDI Terbitkan Pedoman Standar Perlindungan Dokter Tangani Covid-19
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sebut Bom Sibolga Tak Terkait Pilpres
apahabar.com

Nasional

PLN Klaim 90 Persen Listrik di Daerah Tsunami Lampung Sudah Pulih
apahabar.com

Nasional

Menkes Cabut Hak Istimewa, BPOM: “No Comment”
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com