Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

KPK: Kalau Anggota DPR Nggak Bisa Rampungkan UU, Tak Usah Digaji

- Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 16:36 WIB

KPK: Kalau Anggota DPR Nggak Bisa Rampungkan UU, Tak Usah Digaji

Saut Situmorang. Foto : detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bicara soal pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang juga hadir dalam diskusi tersebut langsung merespons usul Saut. Dia setuju anggota DPR tidak digaji, namun aturan itu juga berlaku untuk pemerintah.

“Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” tutur politikus yang kerap disapa Bamsoet itu.

Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

“Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau. Dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat,”

“Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha,” sambungnya.

Sumber : detik.com
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jubir: Hasil Negatif Rapid Test Tidak Jamin Bebas Virus Corona
Densus 88

Nasional

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Surabaya
apahabar.com

Nasional

Menag: Mbah Moen Sosok Guru dan Penuntun
apahabar.com

Nasional

Menkominfo Siapkan Informasi Lawan Kabar Hoaks Virus Corona
apahabar.com

Nasional

TNI Unjuk Kekuatan di Kalimantan, Fast Ropping hingga Serbuan Permukiman
pasar modal

Nasional

Hary Tanoe Sebut Pasar Modal Indonesia Mulai Pulih
apahabar.com

Nasional

Menteri Susi “Belajar” ke Pusat Ilmiah Monaco
apahabar.com

Nasional

Bundaran HI Mulai Padat, Jalan Ditutup untuk Jakarta Muharam Festival
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com