Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu Kantongi 3 Barang Bukti, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran BirinMU BW, Eks Pimpinan KPK Buka-bukaan Alasan Turun Gunung Bantu H2D Gandeng BW, Tim H2D Laporkan Dugaan Pelanggaran Petahana Kalsel ke Bawaslu Duel Juventus vs Barcelona Liga Champions Malam Ini Tanpa Ronaldo vs Lionel Messi, Link Live Streaming SCTV!

KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati di Kasus Proyek SPAM

- Apahabar.com Minggu, 30 Desember 2018 - 15:22 WIB

KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati di Kasus Proyek SPAM

ilustrasi hukuman mati. fOTO-BINPERS.COM

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terlebih dahulu soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018. Sebab, salah satu proyek berada di daerah bencana.

“Kami lihat dulu nanti apa dia masuk kategori pasal 2 korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (30/12) dini hari.

Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, pasal 1; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar rupiah).

Baca Juga: Agnez Dihabisi Teman Kencannya! Pelaku sampai Penadah Curanmor Berhasil Diamankan

Pasal2; Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus proyek SPAM itu. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

“Kami belum bisa putuskan ke sana, nanti sejauh apa kalau memang itu relevan betul,” ujar Saut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp 350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Meina Woro Kustinah menerima Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Teuku Moch Nazar menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Saut pun menyatakan lembaganya telah mempelajari cukup lama terkait suap pada proyek-proyek tersebut.

“Ini kami pelajari cukup lama ya bukan setelah bencana, kami tidak spesial kemudian ketika bencana datang. Jadi, kami bukan “pemadam kebakaran” juga, artinya sudah didalami cukup lama kemudian ternyata di daerah bencana juga ada,” ungkap Saut.

KPK pun, kata dia, mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap tersebut salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami pada September 2018 lalu.

Baca Juga: Liga 2 Jadi Pintu Masuk Satgas Bongkar Pengaturan Skor Bola

Sumber : Republika
Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Kepergok Saat Menimbang Sabu, SA Tak Berkutik
apahabar.com

Hukum

Diciduk Bawa Sabu di Hotel Sejahtera
apahabar.com

Hukum

Sidang Kasus Video Mesum Garut, Pemeran Perempuan Dituntut 5 Tahun Penjara
apahabar.com

Hukum

Terdeteksi, Polisi: Pelaku Perampokan Driver Online Masih di Wilayah Kabupaten Banjar
Doorrr!!! Buron Penodongan Sadis Sukses Dilumpuhkan

Hukum

Doorrr!!! Buron Penodongan Sadis Sukses Dilumpuhkan  
apahabar.com

Hukum

Nangkring di Rumah Pengedar, Ibu Muda di Amuntai Kena Ringkus
apahabar.com

Hukum

Pertumpahan Darah di Jembatan Lima, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
apahabar.com

Hukum

Bawa Sajam, Teson Diamankan Polisi Banjarmasin Selatan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com