Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Periksa 16 Mahasiswa, Polisi Terbitkan SPDP untuk Korwil BEM Kalsel Dapat Lampu Hijau, SMA di Kalsel Belum Berani Buka Sekolah Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh Mahasiswanya Dipolisikan, Wakil Rektor ULM Banjarmasin Penuhi Panggilan Polda Kalsel Esok

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

- Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 19:37 WIB

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo. Foto - industry.co.id

apahabar.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi yang rentan membuka peluang korupsi.

“Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018).

Agus melanjutkan, “Saat jadi kepala daerah biaya sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki.

” Ia mengatakan bahwa alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari kebutuhan partai.

Situasi demikian, menurut dia, telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

“Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,” katanya.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh oleh keuangan pemerintah.

“KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara ‘full’ membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,” katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara “full” melalui keuangan pemeirntah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan monitoring pemanfaatan dana oleh kontestan.

“Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai,” katanya.

Sumber : Antara
Editor : Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Didampingi Kader PKS, Ansharuddin Pasang Target Kemenangan di Pilkada Balangan
apahabar.com

Politik

Fazlur Rahman ‘Kepincut’ Dampingi Hasnur atau Karmila di Pilwali Banjarmasin 2020
apahabar.com

Politik

Pilkada Banjar, Andin-Guru Oton Serahkan Dokumen Perbaikan Dukungan
apahabar.com

Politik

Terima SK PKS, Nadjmi-Jaya Mantap Melaju di Pilkada Banjarbaru
apahabar.com

Politik

Positif Covid-19, Bacalon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin Akui Sempat Muntah dan Diare
apahabar.com

Politik

Lembaga Survei Australia: Mayoritas Pemilih Ingin Jokowi Kembali Jabat Presiden
apahabar.com

Politik

H1 Perbaikan Perseorangan, KPU Banjar Baru Konfirmasi Satu Bapaslon
apahabar.com

Politik

Usai Demokrat, Petahana Banjarmasin Kunci Restu PKB
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com