Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta Balita Mandi Air Comberan, PDAM Bandarmasih Dipanggil Dewan

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

- Apahabar.com     Minggu, 9 Desember 2018 - 19:37 WITA

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo. Foto - industry.co.id

apahabar.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi yang rentan membuka peluang korupsi.

“Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018).

Agus melanjutkan, “Saat jadi kepala daerah biaya sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki.

” Ia mengatakan bahwa alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari kebutuhan partai.

Situasi demikian, menurut dia, telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

“Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,” katanya.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh oleh keuangan pemerintah.

“KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara ‘full’ membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,” katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara “full” melalui keuangan pemeirntah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan monitoring pemanfaatan dana oleh kontestan.

“Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai,” katanya.

Sumber : Antara
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Bidik Kembali Kursi Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina Dekati Golkar
apahabar.com

Politik

Erick Thohir: Serang Fitnah dengan Bukti dan Fakta
apahabar.com

Politik

Pilbup HST 2020: Ini Daftar Harta Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Bakal Dipilih
apahabar.com

Politik

Kubu Jokowi Yakin Elektabilitas Masih Tinggi
apahabar.com

Politik

Syafruddin H Maming Ingin Kualitas Pendidikan di Tanah Bumbu Meningkat
apahabar.com

Politik

Mukmin Titip Ini Jika Syafruddin H Maming Jadi Bupati Tanah Bumbu

Politik

Akan Digelar Saat Ramadan, PSU Tiga Kelurahan di Banjarmasin Masih Tunggu Kepastian
apahabar.com

Politik

Kampanye Jokowi di Banjarmasin, TKD Larang Bawa Anak di Bawah Umur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com