Agya Vs Scoopy di Stagen Kotabaru, Gadis 17 Tahun Patah Kaki Hari Ini, 22 Warga Kotabaru Positif Covid-19 Polisi Ungkap Kronologis Kecelakaan Maut di Cempaka yang Tewaskan 1 Pengendara Ratusan Gram Sabu Gagal Edar di Kukar, Polda Kaltim Ringkus 1 Pelaku Mulai Besok, Wisata Dadakan di Liang Anggang Ditutup!

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

- Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 19:37 WIB

KPK: Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo. Foto - industry.co.id

apahabar.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi yang rentan membuka peluang korupsi.

“Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018).

Agus melanjutkan, “Saat jadi kepala daerah biaya sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaiki.

” Ia mengatakan bahwa alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari kebutuhan partai.

Situasi demikian, menurut dia, telah membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

“Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,” katanya.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh oleh keuangan pemerintah.

“KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara ‘full’ membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,” katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara “full” melalui keuangan pemeirntah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan monitoring pemanfaatan dana oleh kontestan.

“Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai,” katanya.

Sumber : Antara
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Kans Golkar di Pilwali Banjarmasin 2020, Ananda atau Yuni?
apahabar.com

Politik

Cara Hj Ananda Agar Kaum Ibu dan Millenial Banjarmasin Tertarik Berbelanja ke Pasar Tradisional
apahabar.com

Politik

Dilantik 14 November, 700 Pengawas TPS di Tala Langsung Bimtek
apahabar.com

Politik

Semua Wilayah di Kalsel Rawan Kecurangan
apahabar.com

Politik

Tak Hanya Cantik dan Berpengalaman, Warga Sebut Hj Ananda Juga Dekat dengan Masyarakat
apahabar.com

Politik

Merasa Diabaikan, Kaum Disabilitas Ingin Perubahan dan Pemimpin Baru di Kota Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Viral! Video Habib Banua Dukung Ibnu-Ariffin di Pilwali Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Survei Y-Publica: Elektabilitas PDIP Masih Unggul
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com