Lampu Hijau Buka Masker, Pakar Covid-19 ULM: Hati-Hati Blunder Tabrakan Maut BPK Terulang Lagi, Apa Kabar Perda Damkar Banjarmasin? Perkuat Keandalan Listrik Kalseltengtim dengan Sistem Looping Jaringan Tersangka! Sopir BPK Penabrak 2 Pemotor di Banjarmasin Selatan Tuntut Pemerataan, Besok Buruh SIS ADMO Tabalong Juga Minta Pembagian Windfall

KPK: UU Antikorupsi Indonesia Belum Berstandar Dunia

and - Apahabar.com     Minggu, 9 Desember 2018 - 22:00 WITA
and - Apahabar.com     Minggu, 9 Desember 2018 - 22:00 WITA

KPK: UU Antikorupsi Indonesia Belum Berstandar Dunia

Ketua KPK: Agus Raharjo. Foto-net

apahabar.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi Nomor 31 Tahun 1999 belum memenuhi standar yang direkomendasikan United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

“Undang-Undang Antikorupsi kita masih ada gap (jarak) dibandingkan saran dalam UNCAC,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12).

Undang-undang tersebut menurutnya hingga saat ini belum menyentuh korupsi di beberapa sektor, seperti trading in influence (perdagangan pengaruh), “asset recovery” dalam upaya penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian dan pemeliharaan aset.

Baca Juga : Pria Berkebutuhan Khusus Ditemukan Tewas di Semak

“Komponen itu segera harus masuk kepada undang-undang kita yang belum sempurna untuk memenuhi harapan masyarakat,” terangnya.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai.

“Saya pernah menggulirkan itu. Sebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif, ada Perpu untuk tambal UU kita supaya ideal,” harapnya

Menurut Agus, usulan Perpu tersebut merupakan alternatif jika pemerintah dan dewan tidak bisa mengeluarkan revisi Undang-undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sebelum pergantian pemerintahan pada tahun 2019.

Agus menjelaskan bahwa perpu tersebut merupakan salah satu langkah KPK dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diterapkan oleh Indonesia.

Baca Juga : Menyamar, Polisi Tangkap Pemuda Bertato Jual Sabu

Sumber : Antara
Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Tak Berkategori

HST Kebagian 8 Sapi Kurban, LAZIZNU: Terbanyak se-Kalsel
tes urine

Tak Berkategori

Ratusan Anggota Polresta Banjarmasin Dites Urine
apahabar.com

Tak Berkategori

Paman Birin Sebut Program Listrik 24 Jam Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Terpencil
apahabar.com

Tak Berkategori

Wabup HSS Pimpin Rakor TP UKS
apahabar.com

Tak Berkategori

Suzuki Operasi Wajah Jadi BMW E30
apahabar.com

Tak Berkategori

Maulid, Satu Truk Ikan Gabus Amat Ludes dalam Sehari

Tak Berkategori

Jokowi Sampaikan Prioritas Industri Turunan Batu Bara
apahabar.com

Tak Berkategori

5 Cara Mengendalikan Hasrat Makan Camilan Berlemak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com