Dikira Ijazah, Ternyata SKCK Prof Denny Berserakan di Martapura, Bawaslu Angkat Bicara Prof Yusril: Penetapan Tersangka Eks Sekda Tanbu Labrak HAM Legislator Kalsel Kecam e-Sport Disponsori Judi Online KPU Banjar Tanggapi Santai Protes BirinMu Soal Pembukaan Kotak Suara Ricuh Safari Subuh Denny dan ‘Paman Bakul’ Disetop, Pelanggaran ASN Jalan Terus

KPK: UU Antikorupsi Indonesia Belum Berstandar Dunia

and - Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 22:00 WIB
and - Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 22:00 WIB

KPK: UU Antikorupsi Indonesia Belum Berstandar Dunia

Ketua KPK: Agus Raharjo. Foto-net

apahabar.com, BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang RI Antikorupsi Nomor 31 Tahun 1999 belum memenuhi standar yang direkomendasikan United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

“Undang-Undang Antikorupsi kita masih ada gap (jarak) dibandingkan saran dalam UNCAC,” kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12).

Undang-undang tersebut menurutnya hingga saat ini belum menyentuh korupsi di beberapa sektor, seperti trading in influence (perdagangan pengaruh), “asset recovery” dalam upaya penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian dan pemeliharaan aset.

Baca Juga : Pria Berkebutuhan Khusus Ditemukan Tewas di Semak

“Komponen itu segera harus masuk kepada undang-undang kita yang belum sempurna untuk memenuhi harapan masyarakat,” terangnya.

Agus mengatakan bahwa KPK telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) tentang Tindak Pidana Korupsi sebelum masa jabatannya usai.

“Saya pernah menggulirkan itu. Sebaiknya DPR kalau sibuk kampanye, pemerintah punya inisiatif, ada Perpu untuk tambal UU kita supaya ideal,” harapnya

Menurut Agus, usulan Perpu tersebut merupakan alternatif jika pemerintah dan dewan tidak bisa mengeluarkan revisi Undang-undang Tipikor yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional sebelum pergantian pemerintahan pada tahun 2019.

Agus menjelaskan bahwa perpu tersebut merupakan salah satu langkah KPK dalam mengimplementasikan 24 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang belum diterapkan oleh Indonesia.

Baca Juga : Menyamar, Polisi Tangkap Pemuda Bertato Jual Sabu

Sumber : Antara
Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Residivis Bongkar Rumah di Banjarbaru, Puluhan Laptop Diamankan
apahabar.com

Hukum

Beberkan Fakta Baru Komplotan Pencuri Sarang Burung Walet di Pengaron, Begini Keterangan Kapolsek
apahabar.com

Hukum

Napi Asimilasi di Banjarmasin Terjerat Senjata Tajam
apahabar.com

Hukum

Ungkap Puluhan Kasus Narkotika dalam Sepekan, Kombes Wisnu Puji Kinerja Jajaran
Begal Sadis

Hukum

Begal Sadis di Gunung Kayangan Ditembak Sebelum Beraksi di Bali
apahabar.com

Hukum

Puluhan Pengendara di Tanbu Terjaring Razia
Bangkai Kucing

Hukum

Breaking! Polisi Ringkus Pelaku Pembuang Puluhan Bangkai Kucing di Banjarmasin
apahabar.com

Hukum

Hutang Dibayar Sabu, Warga Tembus Mantuil Ditangkap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com