Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 14:15 WIB

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

Foto - HM Yamin/antara

apahabar.com, BANJARMASIN  – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin mengungkapkan, sebanyak lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digodok tahun ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kelima Raperda ini sebenarnya sudah difinalisasi pembahasannya, dan siap disahkan menjadi Perda,” ujar politisi Gerindra tersebut di gedung dewan kota, Senin (3/12/2018). Adapun lima Raperda yang belum disahkan menjadi Perda tersebut, tiga diantaranya Raperda tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda tentang norkoba.

Namun, kata dia, kelima Raperda ini belum bisa disahkan karena masih dalam evaluasi pemerintah provinsi, di mana belum ada fasilitasi untuk segeranya DPRD Kota melaksanakan rapat paripurna dewan untuk mensahkannya.

“Makanya kita masih menunggu fasilitasi Pemprov ini, kalau sudah disetujui, maka segeranya akan kita sahkan dalam rapat paripurna, sebab kelima Raperda itu harus disahkan tahun ini,” tuturnya.

Pihaknya pun, ucap Yamin, yakni, melalui sekretariat dewan kota terus melakukan komunikasi kepemerintah provinsi untuk tindaklanjut evaluasi lima Raperda tersebut.

“Koordinasi terus kita lakukan intensif dengan sekretariat dewan, kita ingin sekretariat dewan melakukan “jemput bola” ke Biro Hukum pemerintah provinsi,” tuturnya.

Karena, terang dia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015, Pemprov diberi waktu maksimal dua pekan untuk fasilitasi atau mengevaluasi setiap Raperda yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diparipurnakan untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

“Karena menunggu hasil Fasilitasi dari Pemprov inilah yang tidak jarang menunggu waktu agak lama hingga sampai sebulan,” ujar HM Yamin. Tapi pihaknya bisa memaklumi juga terjadinya seperti itu, sebab sangat banyak Raperda yang dievaluasi Pemprov Kalsel.

 

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

BMKG Pantau Hujan Berpetir 7 Wilayah, Simak Ulasannya

Kalsel

BMKG Pantau Hujan Berpetir 7 Wilayah, Simak Ulasannya
apahabar.com

Kalsel

Dinyatakan Bersalah, GM Dipecat dari KPU Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Peringkat 2 di Kalsel, Kasus HIV/AIDS di Tanbu Memprihatinkan
apahabar.com

Kalsel

Anggota KPPS Wafat, Perhitungan Suara Kecamatan Angsana Diprioritaskan
apahabar.com

Kalsel

Hoaks Berhembus di Tapin, Pasar Keraton Rantau Dikabarkan Tutup 3 Hari

Kalsel

Asyik Main Hujan, Bocah 11 Tahun Tercebur di Kali Tugu Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Tanpa Masker, Panitia Kurban di Simpang Empat Yakin Tetap Aman
apahabar.com

Kalsel

THM di Banjarmasin Masih Belum Boleh Beroperasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com