Mulai Besok, Wisata Dadakan di Liang Anggang Ditutup! Ingat! Pengendara Mobil Jangan Setop di Zona RHK Traffic Light Banjarmasin Dijadikan Bukti Denny Indrayana, Begini Penampakan Surat Pernyataan Komisioner KPU Banjar Ingat! Warga Banjarmasin Tolak Vaksin Covid-19 Dapat Denda dan Diputus BPJS Flash Sale UMKM Binaan Adaro, Ratusan Produk Ludes dalam Sekejap

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 14:15 WIB

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

Foto - HM Yamin/antara

apahabar.com, BANJARMASIN  – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin mengungkapkan, sebanyak lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digodok tahun ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kelima Raperda ini sebenarnya sudah difinalisasi pembahasannya, dan siap disahkan menjadi Perda,” ujar politisi Gerindra tersebut di gedung dewan kota, Senin (3/12/2018). Adapun lima Raperda yang belum disahkan menjadi Perda tersebut, tiga diantaranya Raperda tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda tentang norkoba.

Namun, kata dia, kelima Raperda ini belum bisa disahkan karena masih dalam evaluasi pemerintah provinsi, di mana belum ada fasilitasi untuk segeranya DPRD Kota melaksanakan rapat paripurna dewan untuk mensahkannya.

“Makanya kita masih menunggu fasilitasi Pemprov ini, kalau sudah disetujui, maka segeranya akan kita sahkan dalam rapat paripurna, sebab kelima Raperda itu harus disahkan tahun ini,” tuturnya.

Pihaknya pun, ucap Yamin, yakni, melalui sekretariat dewan kota terus melakukan komunikasi kepemerintah provinsi untuk tindaklanjut evaluasi lima Raperda tersebut.

“Koordinasi terus kita lakukan intensif dengan sekretariat dewan, kita ingin sekretariat dewan melakukan “jemput bola” ke Biro Hukum pemerintah provinsi,” tuturnya.

Karena, terang dia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015, Pemprov diberi waktu maksimal dua pekan untuk fasilitasi atau mengevaluasi setiap Raperda yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diparipurnakan untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

“Karena menunggu hasil Fasilitasi dari Pemprov inilah yang tidak jarang menunggu waktu agak lama hingga sampai sebulan,” ujar HM Yamin. Tapi pihaknya bisa memaklumi juga terjadinya seperti itu, sebab sangat banyak Raperda yang dievaluasi Pemprov Kalsel.

 

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Keluarga Besar Lanal Kotabaru Peringati Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW
panglima tni

Kalsel

Di Kalsel, Panglima TNI Minta Bantuan Banjir Disebar Merata
apahabar.com

Kalsel

Catat Janji Denny Indrayana untuk Masyarakat Adat
apahabar.com

Kalsel

Edy Ariansyah Diganti, Samahuddin pun Kaget
Kecelakaan

Kalsel

Kecelakaan Tambang di Tanbu, Kapolda Kalsel: Akan Ada Tersangka Baru
apahabar.com

Kalsel

HUT Lantas ke-65, Pekerja Harian Dapat Sembako dan Masker
Birin

Kalsel

Denny Lapor ke MK, Paman Birin Balas Lambaian Tangan
apahabar.com

Kalsel

Sungai Kusambi Meluap, Bhabinkamtibmas Maju Makmur Imbau Warga Selalu Waspada
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com