Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta Balita Mandi Air Comberan, PDAM Bandarmasih Dipanggil Dewan

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

- Apahabar.com     Senin, 3 Desember 2018 - 14:15 WITA

Lima Raperda Banjarmasin Belum Disahkan

Foto - HM Yamin/antara

apahabar.com, BANJARMASIN  – Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin mengungkapkan, sebanyak lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digodok tahun ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kelima Raperda ini sebenarnya sudah difinalisasi pembahasannya, dan siap disahkan menjadi Perda,” ujar politisi Gerindra tersebut di gedung dewan kota, Senin (3/12/2018). Adapun lima Raperda yang belum disahkan menjadi Perda tersebut, tiga diantaranya Raperda tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda tentang norkoba.

Namun, kata dia, kelima Raperda ini belum bisa disahkan karena masih dalam evaluasi pemerintah provinsi, di mana belum ada fasilitasi untuk segeranya DPRD Kota melaksanakan rapat paripurna dewan untuk mensahkannya.

“Makanya kita masih menunggu fasilitasi Pemprov ini, kalau sudah disetujui, maka segeranya akan kita sahkan dalam rapat paripurna, sebab kelima Raperda itu harus disahkan tahun ini,” tuturnya.

Pihaknya pun, ucap Yamin, yakni, melalui sekretariat dewan kota terus melakukan komunikasi kepemerintah provinsi untuk tindaklanjut evaluasi lima Raperda tersebut.

“Koordinasi terus kita lakukan intensif dengan sekretariat dewan, kita ingin sekretariat dewan melakukan “jemput bola” ke Biro Hukum pemerintah provinsi,” tuturnya.

Karena, terang dia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015, Pemprov diberi waktu maksimal dua pekan untuk fasilitasi atau mengevaluasi setiap Raperda yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diparipurnakan untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

“Karena menunggu hasil Fasilitasi dari Pemprov inilah yang tidak jarang menunggu waktu agak lama hingga sampai sebulan,” ujar HM Yamin. Tapi pihaknya bisa memaklumi juga terjadinya seperti itu, sebab sangat banyak Raperda yang dievaluasi Pemprov Kalsel.

 

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Vaksinasi di Hantakan

Tak Berkategori

Optimis Capai Target, Koordinator Vaksinasi di Hantakan HST Andalkan P-Care
Pemkot Banjarmasin

Tak Berkategori

Ketika Pejabat Pemkot Banjarmasin Rame-Rame Balikan Duit Korupsi KONI
apahabar.com

Tak Berkategori

KPAI Prihatin Anak Bungsu Nunung Alami Perundungan di Sekolah
apahabar.com

Tak Berkategori

Putin: Pemimpin Ukraina Dalangi Bentrok Angkatan Laut

Tak Berkategori

Bantu Pejuang Nafkah Jalanan, Sesama Movement Gaet Team Bungas Prakarsai Gerakan Restorasi Motor
apahabar.com

Tak Berkategori

Dibayangi Kesepakatan Perdagangan AS-China, Harga Emas Tergelincir
apahabar.com

Tak Berkategori

Optimalkan  Masa Tenang, TKD Kalsel Fokus Mantapkan Saksi TPS
apahabar.com

Tak Berkategori

Akibat Kabut Asap, Pesawat Wing Air Gagal Mendarat di Bandara Pangsuma Kalbar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com