POPULER SEPEKAN: Jasad Dipocong Karung di HST hingga Rapid Tes Penumpang Feri Tanjung Serdang Waspada! Kalsel Bakal Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang  Pakai Knalpot Brong, Puluhan Unit Sepeda Motor di Banjarmasin Ditilang Kampung Ambon Digerebek Lagi! Pistol-Narkoba hingga Pesawat Nirawak Diamankan Penumpang Kapal Feri Kotabaru-Batulicin Menyusut 60 Persen

Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 21:45 WIB

Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Foto: Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik tujuh anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2018-2023, hari ini.

Dia berharap BNSP mendorong seluruh industri di semua sektor ke depan melakukan rekruitmen berbasis kompetensi, bukan hanya rekruitmen berbasis ijazah.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo No. 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“BNSP memiliki tugas berat memastikan agar rekruitmen semua industri mulai memberikan opsi yang berbasis sertifikat kompetensi.

Agar ke depan, para pencari pekerja bisa memperoleh dua pilihan yakni menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi, ” kata Hanif dalam keterangan tertulis Kemenaker, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

“Ini harus menjadi perhatian serius BNSP ke depan selain persoalan sertifikasi profesi yang harus terus ditingkatkan, “ tambahnya.

Adapun, ketujuh anggota BNSP yang diambil sumpah dan dilantik adalah Kunjung Masehat (Ketua/unsur pemerintah), Miftakul Azis (Wakil Ketua/unsur masyarakat), Tetty Desiarty Soemarso, Bonardo Aldo Tobing, Muhammad Zubair, Mulyanto (unsur masyarakat) dan Henny S. Widyaningsih (unsur pemerintah).

Hanif menjelaskan BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi dan memiliki peranan sangat strategis dalam menjamin mutu tenaga kerja Indonesia. Karena itu kredibilitas lembaga BNSP menjadi tolok ukur dari penjaminan mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar kerja.

Hanif juga meminta BNSP membuat standar pelayanan BNSP yang lebih jelas agar asosiasi profesi, lembaga pelatihan perusahaan yang akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), memperoleh informasi dan layanan yang memadai, inklusif dan terbuka untuk semua pihak.

“Diharapkan kinerja BNSP dapat terus meningkat dan memperoleh penilaian yang baik dari Ombudsman, ” katanya.

Hanif mengungkapkan hingga saat ini sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dari kalangan industri. “Ini yang perlu dibenahi oleh BNSP untuk memastikan agar sertifikasi profesi yang dibuat BNSP bisa dipastikan diakui juga oleh industri, ” katanya.

Sumber : Okezone
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Viral Bayi Jokowi Amin, Sempat Lemah Setelah Lahir 
apahabar.com

Nasional

Jelang Debat, Jokowi Makan Siang Bersama Keluarga di Restoran Padang
apahabar.com

Nasional

Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Mohon Doa dan Informasi
apahabar.com

Nasional

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2019 Hari Ini, Cek Segera
apahabar.com

Nasional

Soal Cadar dan Celana Cingkrang, Komisi VIII Minta Penjelasan Menag
apahabar.com

Nasional

Dongkrak Pertanian Indonesia, Uni Eropa Gelontorkan Rp 16,6 Miliar
Gunung

Nasional

Status Terkini Gunung Semeru, Guguran Lava Pijar Masih Tinggi

Nasional

Prediksi Covid-19 Berakhir Juni, Apa Strategi Gugus Tugas?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com