2 Mahasiswanya Tersangka, Rektor ULM Banjarmasin Pasang Badan, Ada Miskomunikasi di Kepolisian? Hasil Liga Champions, Tanpa Ronaldo Juventus Ditekuk Barcelona, Messi Cetak Gol, Skor Akhir 2-0 Alasan Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin Terancam Batal Beredar Video 62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah Saat Demo Anti UU Omnibus Law, Sosok Pelaku Terekam? Video Detik-detik Buaya Raksasa Diangkat dari Sungai Kayubesi Babel, Diyakini Warga Sebagai ‘Siluman’

Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

- Apahabar.com Kamis, 6 Desember 2018 - 21:45 WIB

Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Foto: Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik tujuh anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2018-2023, hari ini.

Dia berharap BNSP mendorong seluruh industri di semua sektor ke depan melakukan rekruitmen berbasis kompetensi, bukan hanya rekruitmen berbasis ijazah.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo No. 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“BNSP memiliki tugas berat memastikan agar rekruitmen semua industri mulai memberikan opsi yang berbasis sertifikat kompetensi.

Agar ke depan, para pencari pekerja bisa memperoleh dua pilihan yakni menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi, ” kata Hanif dalam keterangan tertulis Kemenaker, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

“Ini harus menjadi perhatian serius BNSP ke depan selain persoalan sertifikasi profesi yang harus terus ditingkatkan, “ tambahnya.

Adapun, ketujuh anggota BNSP yang diambil sumpah dan dilantik adalah Kunjung Masehat (Ketua/unsur pemerintah), Miftakul Azis (Wakil Ketua/unsur masyarakat), Tetty Desiarty Soemarso, Bonardo Aldo Tobing, Muhammad Zubair, Mulyanto (unsur masyarakat) dan Henny S. Widyaningsih (unsur pemerintah).

Hanif menjelaskan BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi dan memiliki peranan sangat strategis dalam menjamin mutu tenaga kerja Indonesia. Karena itu kredibilitas lembaga BNSP menjadi tolok ukur dari penjaminan mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar kerja.

Hanif juga meminta BNSP membuat standar pelayanan BNSP yang lebih jelas agar asosiasi profesi, lembaga pelatihan perusahaan yang akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), memperoleh informasi dan layanan yang memadai, inklusif dan terbuka untuk semua pihak.

“Diharapkan kinerja BNSP dapat terus meningkat dan memperoleh penilaian yang baik dari Ombudsman, ” katanya.

Hanif mengungkapkan hingga saat ini sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dari kalangan industri. “Ini yang perlu dibenahi oleh BNSP untuk memastikan agar sertifikasi profesi yang dibuat BNSP bisa dipastikan diakui juga oleh industri, ” katanya.

Sumber : Okezone
Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Reuni 212 Selesai, Massa Mulai Tinggalkan Monas
apahabar.com

Nasional

Menhub Usulkan Puncak HPN 2020 di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Nasional

Nyalon Jadi Ketum HIPMI, Mardani Maming: Pemda Harus Beri Kesempatan Pengusaha Muda
apahabar.com

Nasional

Habar Haji 2019; Menag Temui Gubernur Makkah, Bahas Perbaikan di Kawasan Mina
apahabar.com

Nasional

Gelombang Setinggi 4-6 Meter Ancam Perairan NTT
apahabar.com

Nasional

Ketua Satgas Covid-19 Heran Kerja Kantoran Seperti Kondisi Normal
apahabr.com

Nasional

Polisi Turunkan 315 Personel untuk Antisipasi Demonstrasi
apahabar.com

Nasional

Langgar Protokol Kesehatan PSBB, 168 Pabrik di Jakarta Disegel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com