Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Bakar E-KTP Rusak

and - Apahabar.com Minggu, 16 Desember 2018 - 14:16 WIB
and - Apahabar.com Minggu, 16 Desember 2018 - 14:16 WIB

Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Bakar E-KTP Rusak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto-tribunnews.com

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada bupati/walikota agar segera menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan pemusnahan KTP elektronik yang sudah invalid atau sudah rusak.

Ini juga seusai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-indonesia.

Baca Juga : PKB: Gus Dur Angkat Martabat Etnis Tertindas

Menteri Dalam Negeri juga meminta seluruh bupati/walikota agar segera menindaklanjuti SE tersebut. SE tersebut diketahui meminta Bupati/Walikota menugaskan jajarannya melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau invalid hasil pencetakan massal tahun 2011-2013, yang ada di kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Menurutnya, apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, maka dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Bupati/walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP-el invalid atau rusak dengan cara dibakar” ujar Mendagri seperti disampaikan Kapuspen Kemendagri dalam keterangan tertulisnya seperti yang dilansir republika.co.id, Ahad (16/17).

Adapun, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam SE tersebut, merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP-el invalid atau rusak.

Bahtiar mengungkapkan kebijakan itu juga dibuat untuk memberikan kepastian dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid. Ini juga mencegah timbulnya isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga menyampaikan, sesuai arahan Mendagri, Berita Acara hasil (BAP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid juga diminta agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil.

Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara. “Agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara,” katanya.

Baca Juga : Youtube Indonesia Buat Youtube Rewind Versi Indonesia

Sumber : republika.co.id
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Apa Rahasia Singkawang Jadi Kota Paling Toleran di Indonesia?
100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Simak yang Telah Dikerjakan

Nasional

100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Simak yang Telah Dikerjakan
apahabar.com

Nasional

Ilmuan Prediksi Puncak Corona di Indonesia Mei 2020
apahabar.com

Nasional

Komnas HAM Mendeteksi Ada Kelompok Penyusup di Wamena
apahabar.com

Nasional

Jokowi Presiden Paling Populer di Dunia
apahabar.com

Nasional

Menaker Apresiasi Peringatan May Day Berlangsung Kondusif
apahabar.com

Nasional

Warga Aceh Temukan Kuburan Massal di Area Pembangunan Perumahan
apahabar.com

Nasional

AJI: Media Harus Perhatikan Keselamatan Jurnalis Saat Liputan Kasus Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com