Kena Tipu Oknum ASN, Belasan Tukang Sapu Geruduk Pemkot Banjarmasin Temui Pacar, Begal Sadis di Gunung Kayangan Pelaihari Ditembak Petugas Begal Sadis di Gunung Kayangan Ditembak Sebelum Beraksi di Bali Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD

MUI: Jangan Gunakan Isu SARA saat Kampanye

- Apahabar.com Selasa, 18 Desember 2018 - 16:15 WIB

MUI: Jangan Gunakan Isu SARA saat Kampanye

Ilustrasi. Foto-beritasatu.com

apahabar.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada para politisi dan elit politik untuk tidak memproduksi isu SARA saat kampenye. Sebab rentan menimbulkan konflik dan mengganggu harmoni kehidupan antar umat beragama.

“Politisasi SARA dampaknya sangat berbahaya karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Sa’adi kepada Republika.co.id, Selasa (18/12).

KH Zainut menjelaskan, isu poligami misalnya, meskipun hal itu merupakan fenomena sosial tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut bersentuhan dengan keyakinan dan syariat agama Islam. Ketika hal itu dieksploitasi untuk kepentingan politik maka dipastikan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam.

Sebab umat Islam meyakini dan mengimani bahwa poligami termasuk salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam. Maka MUI mengajak semua pihak khususnya para elit politik untuk menghindari politik fitnah, kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian.

“Karena bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebhinnekaan dan kerukunan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga : JK: Sekarang Saatnya Kampanye “Door-to-Door”

Zainut menambahkan, kepada KPU dan Bawaslu, MUI minta untuk bertindak tegas kepada para peserta Pemilu yang melakukan politik SARA. Sehingga Pemilu berjalan dengan damai, bersih dan aman.

Sebelumnya, Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) juga mengaku heran dengan sikap beberapa politisi yang menolak tatanan akidah Islam yang menjadi bagian dari hukum nasional. Padahal dalam UUD 1945 dijamin kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing.

“Kita sangat sayangkan adanya politisi yang menolak akidah hukum Islam, padahal itu adalah ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum kita, kenapa mereka harus menolak,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPI, KH Zaini Ahmad.

KH Zaini mengatakan, tidak setuju boleh tapi jangan menolak apalagi membenci. Dia juga mengingatkan kepada para politisi tersebut agar sadar bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Sehingga tidak boleh ada yang melarang-larang pemeluknya untuk menjalankan syariah agama.

“Kalau mau melarang itu seharusnya larang prostitusi, peredaran minuman keras dan korupsi yang semua agama melarangnya, jangan (melarang) syariah Islam seperti poligami yang dibolehkan dengan aturan tertentu,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Iklas Pasruruan, Jawa Timur itu.

Baca Juga : Sandi Akan Kampanye Intensif di Jateng Mulai Januari 2019

Sumber: Republika Online
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Wamena Berangsur Kondusif, Warga Mulai Kembali ke Rumah
apahabar.com

Nasional

Jadi Korban Penembakan di Masjid New Zealand, 2 WNI Dirawat di RS
apahabar.com

Nasional

Fenomena “Laut Terbelah” di Suramadu Dinamakan Halocline, Begini Penjelasannya
apahabar.com

Nasional

Ledakan di Mal Taman Anggrek Timbulkan Kerusakan Parah
apahabar.com

Nasional

Jokowi Dorong Kerja Sama Peningkatan Konektivitas ASEAN-Korea Selatan
apahabar.com

Nasional

MUI Kalteng Kaji Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara
apahabar.com

Nasional

Stres Hadapi Covid-19 Bukan Alasan Marahi Anak
apahabar.com

Nasional

Sederet Manfaat Omnibus Law versi Kemenkumham: Tak Melulu Soal Investasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com