Warga Eks Bioskop Cempaka Geger, Pria Tewas Bersimbah Darah 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Positif Sabu, Oknum Anggota DPRD Tala Terancam Dipecat! Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu

OJK Regional IX Kalimantan Ajak Masyarakat Awasi P2P Ilegal

and - Apahabar.com Rabu, 12 Desember 2018 - 20:35 WIB
and - Apahabar.com Rabu, 12 Desember 2018 - 20:35 WIB

OJK Regional IX Kalimantan Ajak Masyarakat Awasi P2P Ilegal

Harianto sebagai Kepala OJK Regional IX Kalimantan paparkan keberadaan fintech peer to peer lending (P2P). Foto-apahabar.com/baha

apahabar.com, BANJARMASIN – Dalam rangka menjalin silaturahmi bersama media. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan menggelar diskusi bareng terkait penyelenggara fintech peer to peer lending (P2P), Rabu (12/11).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung Harianto sebagai Kepala OJK Regional IX Kalimantan dan Nurdin Subandi selaku Kepala OJK Banjarmasin beserta staf lainnya, berlangsung di Koordinat Cafe Duta Mall Banjarmasin.

Menurut Harianto, bahwa keberadaan P2P merupakan bentuk alternatif pendanaan yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Namun, selain manfaat yang bisa didapat, masyarakat harus benar-benar memahami risiko.

Baca Juga : Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Banjarmasin Tak Tercapai Lagi?

“Hal tersebut, dari segi kewajiban dan biaya saat berinteraksi dengan P2P, sehingga terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan, sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” paparnya.

Ia juga menambahkan, OJK juga mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 dan telah mencapai 78 penyelenggaran. “Adapun yang tidak terdaftar di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal,” tegasnya.

Harianto juga menyatakan, melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P serta wajib mematuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Maka dari itu, ia menghimbau masyarakat agar membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

Ia juga meminta, agar masyarakat dapat mengunjungi website www.ojk.go.id dan menghubungi kontak OJK 157 dan email konsumen@ojk.go.id untuk mendapatkan informasi kegiatan P2P dan mewaspadai keberadaan dan menghindari interaksi dengan P2P ilegal.

“Kedepannya, OJK juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama para stakeholders agar literasi masyarakat mengenai kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dapat terus meningkat,” pungkasnya.

Baca Juga : Percepatan Pembangunan Pabrik Karet Kalsel Terus Dinanti

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Dear Pelaku Usaha, RPP Izin Usaha Berisiko Sudah Rampung
apahabar.com

Ekbis

Demo Rusuh di AS, Rupiah Menguat
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Jumat Pagi Melemah 91 Poin
apahabar.com

Ekbis

Berkah Ramadan, Rp10 Juta Bawa Pulang Mobil!
apahabar.com

Ekbis

Imbas Covid-19, DPP Inkindo Kalsel: Banyak Lelang Dibatalkan
apahabar.com

Ekbis

Ditutup Melemah, Saham Singapura Perpanjang Kerugian
apahabar.com

Ekbis

Menhub Tinjau Kesiapan KA Bandara Adi Soemarno
Sederet PR Menteri BUMN untuk Bos Baru Garuda

Ekbis

Sederet PR Menteri BUMN untuk Bos Baru Garuda
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com