Rodney Goncalves: Pemain Barito Putera Harus Punya Rasa Marah dan Lapar Viral Keributan Suporter Futsal Antar Pelajar di Banjarbaru, Polisi Turun Tangan Hasil MotoGP Jepang: Quartararo Melempem, Bagnaia Crash, Selisih Poin Semakin Menjauh Soal Konversi Kompor Gas ke Listrik, Begini Penjelasan ESDM Kalsel Kronologis Bocah 12 Tahun Ditemukan Meninggal Terseret Banjir Halong Balangan

Ombudsman: 6 Kabupaten di Kalsel Belum Memenuhi Standar Pelayanan Publik

- Apahabar.com     Kamis, 27 Desember 2018 - 18:38 WITA

Ombudsman: 6 Kabupaten di Kalsel Belum Memenuhi Standar Pelayanan Publik

Noorhalis Majid. Foto-teras7.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Selama 2018, Ombudsman sebut 6 kabupaten di Kalsel tidak memenuhi standar pelayanan publik dan hanya 5 kabupaten/kota yang dinilai sudah memenuhi standar.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, terdapat 6 (enam) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang masih mendapatkan predikat kuning antaranya Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sisanya, 5 kabupaten/kota dinilai sudah memenuhi standar.

Baca Juga : Pengelolaan Arsip Kurang Maksimal, Setda Banjar Gelar Pelatihan

“Kelima kabupaten itu, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Kotabaru,” ucap Noorhalis Majid pada apahabar.com, Kamis (27/12).

Noorhalis Majid mengatakan, pihaknya akan melakukan survei terakhir pada 2019 mendatang. Karena menurutnya, berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 menyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki pelayanan publik yang standar.

Karena itu, Ombudsman RI perwakilan Kalsel akan melakukan asistensi kepada kabupaten yang masih belum memiliki standar pelayanan publik agar sesegera mungkin meningkatkan standar pelayanan. Apabila 6 kabupaten tersebut telah memenuhi, maka dapat dipastikan seluruh pelayanan publik di Kalsel sudah sesuai dengan Undang-undang pelayanan publik.

Namun berdasarkan kegiatan sistemik review dengan studi tentang kebijakan pelayanan publik terkait sekolah inklusi, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa hampir seluruh Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak memberikan perhatian khusus pada sekolah inklusi. Kecuali sedikit perhatian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Baca Juga: Klaim Pasokan LPG ‘Melon’ ke Kalimantan Selatan Aman

Reporter : Muhammad Robby
Editor : Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Bosan Es Teler, Coba Minuman Menyegarkan yang Satu Ini
Dewan Komisioner OJK

Tak Berkategori

Akhir Tahun, Sektor Jasa Keuangan Stabil dengan Kinerja Membaik
apahabar.com

Tak Berkategori

Transaksi Sabu, 2 Lelaki Diamankan di Pangkalan Ojek Batu Benawa
PDAM

Tak Berkategori

Pipa Tua PDAM Bandarmasih Bocor, Distribusi Air Bersih di Banjarmasin Barat-Tengah Terdampak
Investor Luar Negeri

Tak Berkategori

UU Cipta Kerja Makin Menarik bagi Investor Luar Negeri
The Beatles

Tak Berkategori

Versi NFT, Catatan ‘Hey Jude’ The Beatles Laku Rp1,1 Miliar
apahabar.com

Tak Berkategori

Kekhawatiran Pasar Meningkat, Rupiah Akhir Pekan Ikut Melemah
apahabar.com

Tak Berkategori

Sering Bicara Kotor, 5 Kakaktua Dimutasi Taman Margasatwa Inggris
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com