Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Ombudsman: 6 Kabupaten di Kalsel Belum Memenuhi Standar Pelayanan Publik

- Apahabar.com Kamis, 27 Desember 2018 - 18:38 WIB

Ombudsman: 6 Kabupaten di Kalsel Belum Memenuhi Standar Pelayanan Publik

Noorhalis Majid. Foto-teras7.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Selama 2018, Ombudsman sebut 6 kabupaten di Kalsel tidak memenuhi standar pelayanan publik dan hanya 5 kabupaten/kota yang dinilai sudah memenuhi standar.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, terdapat 6 (enam) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang masih mendapatkan predikat kuning antaranya Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sisanya, 5 kabupaten/kota dinilai sudah memenuhi standar.

Baca Juga : Pengelolaan Arsip Kurang Maksimal, Setda Banjar Gelar Pelatihan

“Kelima kabupaten itu, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Kotabaru,” ucap Noorhalis Majid pada apahabar.com, Kamis (27/12).

Noorhalis Majid mengatakan, pihaknya akan melakukan survei terakhir pada 2019 mendatang. Karena menurutnya, berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 menyatakan bahwa seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki pelayanan publik yang standar.

Karena itu, Ombudsman RI perwakilan Kalsel akan melakukan asistensi kepada kabupaten yang masih belum memiliki standar pelayanan publik agar sesegera mungkin meningkatkan standar pelayanan. Apabila 6 kabupaten tersebut telah memenuhi, maka dapat dipastikan seluruh pelayanan publik di Kalsel sudah sesuai dengan Undang-undang pelayanan publik.

Namun berdasarkan kegiatan sistemik review dengan studi tentang kebijakan pelayanan publik terkait sekolah inklusi, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa hampir seluruh Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak memberikan perhatian khusus pada sekolah inklusi. Kecuali sedikit perhatian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Baca Juga: Klaim Pasokan LPG ‘Melon’ ke Kalimantan Selatan Aman

Reporter : Muhammad Robby
Editor : Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

2 Rumah di Langkang Lama Kotabaru Ludes Terbakar
apahabar.com

Kalsel

Pemukiman Belakang Pasar Hanyar Terbakar, BPK Terpaksa Gunakan Air Selokan
Batu Bara

Kalsel

Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan?
apahabar.com

Kalsel

Kerahkan Anggota di Setiap Mako, Polres Batola Terus Bersiaga
apahabar.com

Kalsel

Minimalisir Tingkat Kebakaran, Polsek Kintap Kontrol Embung di Daerah Rawan
apahabar.com

Kalsel

Catatan Akhir Tahun, Kapolda: Laka Lantas di Kalsel Meningkat
apahabar.com

Kalsel

Angker, Jalan Trans Kalsel-Kaltim Desa Kembang Kuning Tabalong Ternyata Pernah Makan Korban Jiwa
apahabar.com

Kalsel

Permintaan Tinggi, PMI Banjarmasin Justru Kehabisan Stok Darah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com