BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin Nasihat Umar bin Abdul Aziz Tentang Kematian

Ombudsman RI Terima 1.054 Laporan Meminta Perbaikan Seleksi CPNS

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 16:47 WIB

Ombudsman RI Terima 1.054 Laporan Meminta Perbaikan Seleksi CPNS

Arsip Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kiri) bersama Anggota Ombudsman Alvin Lie (tengah) dan anggota Ombudsman Laode Ida (kanan). Foto - antaranews.com

apahabar.com, JAKARTA – Ombudsman RI menerima 1.054 laporan masyarakat terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah.

Berdasarkan keterangan Komisioner Ombudsman RI Laode Ida di Jakarta, Senin (3/12), laporan itu sebelumnya sudah disampaikan masyarakat kepada masing-masing instansi penyelenggara namun belum mendapatkan penyelesaian.

“Laporan itu disampaikan melalui Ombudsman RI dan perwakilan Ombudsman di 34 provinsi,” kata Laode Ida.

Beberapa persoalan yang mengemuka dari laporan itu antara lain terkait masalah seleksi administrasi seperti ketidakjelasan informasi bagi pelamar CPNS, di mana ada instansi yang tidak menyebutkan persyaratan yang spesifik serta tidak jelasnya penentuan rumpun keilmuan yang menyebabkan peserta memenuhi syarat menjadi tidak lolos seleksi.

Selain itu, Ombudsman RI juga menerima laporan terkait ketidaksiapan pra dan sarana komputerisasi penunjang seleksi CPNS.

Laode mengatakan berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman RI mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi perbaikan seleksi CPNS.

Pertama, pengumuman persyaratan seleksi CPNS harus divalidasi panitia penyelenggara, agar tidak ada persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu persyaratan juga harus disampaikan secara spesifik dan rinci terutama untuk formasi yang membutuhkan kekhususan seperti jenis kelamin, dan bagi penyandang disabilitas tertentu.

Kedua, persyaratan terkait akreditasi perguruan tinggi harus berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016.

Ketiga, tingkat pendidikan calon peserta harus memperhatikan rumpun keilmuan, bukan menggunakan nomenklatur program studi, serta harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Keempat, panitia penyelenggara harus memberikan masa sanggah kepada peserta, untuk menyampaikan jika ada laporan keberatan terhadap hasil pada setiap tahapan seleksi.

Di sisi lain, laporan tersebut harus ditanggapi Panselnas dan panitia penyelenggara.

Kelima, bagian call center atau help desk setiap panitia penyelenggara yang sudah diumumkan ke publik harus aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan terhadap laporan masyarakat.

Keenam, perbaikan terhadap soal-soal yang dipergunakan dalam Tes CPNS 2018, harus dilakukan uji validasi dan uji reabilitas, agar tingkat kelulusan peserta dapat lebih optimal.

Ketujuh, pengadaan sarana dan prasarana harus disiapkan dengan matang dan melalui tahapan uji coba, agar dapat beroperasi optimal saat tes berlangsung.

Sumber : Antara

Editor : Rian

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Dari Belanda, Ahmad Nabriz Berbagi Pengalaman Hadapi Covid-19 untuk ‘Papadaan’ Banua
apahabar.com

Nasional

Demo di Jayapura Ricuh, Kantor Telkom Dibakar Massa
apahabar.com

Nasional

Sikap PBNU Terhadap Proses Legislasi RUU HIP
apahabar.com

Nasional

Isu Reshuffle, Mardani H Maming Direkomendasi Masuk Kabinet Jokowi

Nasional

Jabatan Mensos Kosong, Risma Dinilai Layak Gantikan Juliari Batubara
apahabar.com

Nasional

Malam Tahun Baru, Pemkot Bandung Gelar Zikir di Masjid
apahabar.com

Nasional

Tinjau Gugus Tugas, Presiden Ingatkan ‘Second Wafe’ Covid-19
apahabar.com

Nasional

Di Bui, Ustaz Maaher Ditertawakan, Netizen: Macan Jadi Kucing
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com