Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup!

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 16:42 WIB

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto - Antara

apahabar, JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Agenda sidang MK untuk perkara 24/PUU-XVI/2018 UU Buton Selatan adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli atau saksi pihak terkait,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Senin.

Perkara ini diajukan Bupati Kepulauan Selayar M Basli Ali tentangan UU terhadap lampiran UU a quo yang memuat peta wilayah dan penjelasannya. Namun pemohon menilai ketentuan a quo tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketidaksinkronan ini terjadi akibat pemberlakuan Lampiran UU 16/2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh sebab itu, dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah supaya menjadikan Lampiran UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Hari Ini Covid-19 Indonesia Bertambah 4.301, Maluku, Riau dan Gorontalo Nihil Kasus
apahabar.com

Nasional

OTT KPK di PUPR Terkait Proyek Air Bersih Tanggap Bencana
apahabar.com

Nasional

Beredar Surat Mundur Bupati Madina karena Jokowi Kalah di Wilayahnya
apahabar.com

Nasional

Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, Akses Jalan Tetap Dibuka
apahabar.com

Nasional

Rekaman Kokpit Lion Air Sebelum Jatuh, Kopilot: Allahu Akbar!
apahabar.com

Nasional

Polisi Buru Guru Ngaji Pelaku Bom Bunuh Diri Medan
apahabar.com

Nasional

KPK Sebut Bupati Lampung Utara dari Awal Menjabat Sudah Koruptif
apahabar.com

Nasional

Hujan Deras di Bantul, Komplek Makam Raja-raja Mataram Kena Longsor
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com