Resmi, Gugatan Anandamu Tunda Kemenangan Ibnu-Ariffin di Pilwali Banjarmasin Tidak Mau Diisolasi di Palembang, 2 Peserta PTQ asal Kalteng Kabur Tak Buat Bingung, Dewan Kalsel Minta Informasi Satu Pintu Soal Aktivitas Mudik Jelang Idulfitri, Disdag Banjarbaru Jamin Harga Bapokting Aman Sempat Viral, Waria Berjoget di Jembatan Paliwara Amuntai Akhirnya Minta Maaf

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 16:42 WIB

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto - Antara

apahabar, JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Agenda sidang MK untuk perkara 24/PUU-XVI/2018 UU Buton Selatan adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli atau saksi pihak terkait,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Senin.

Perkara ini diajukan Bupati Kepulauan Selayar M Basli Ali tentangan UU terhadap lampiran UU a quo yang memuat peta wilayah dan penjelasannya. Namun pemohon menilai ketentuan a quo tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketidaksinkronan ini terjadi akibat pemberlakuan Lampiran UU 16/2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh sebab itu, dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah supaya menjadikan Lampiran UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Menhub Kunjungi Korban KRL Anjlok
apahabar.com

Nasional

PLO Kukuh Tolak Pengakuan Israel sebagai Negara
apahabar.com

Nasional

Jokowi Pastikan Kekurangan Dokter Segera Teratasi
apahabar.com

Nasional

Ketika Jemaah Gresik Bertemu Shane Elson, Relawan asal Australia
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Tes SKD CPNS Mulai Digelar Serentak
apahabar.com

Nasional

Menkes Terawan Minta 3 Perusahaan Vaksin China Transfer Teknologi dengan Bio Farma
apahabar,com

Nasional

SBY: Perasaan Ibu Ani Terganggu dengan Pernyataan Pak Agum Gumelar
KPK

Nasional

KPK Diminta Klarifikasi Tudingan JK di Balik OTT Edhy
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com