20 Hari Kasus Wildan, Keluarga Pertanyakan Komitmen Polresta Banjarmasin Buntut Aksi Koboi Bripka CS, Kapolda Kalsel: Tak Ada Anggota ke THM! Hilang di Sangkulirang, Mahasiswa Kedokteran Kaltim Ditemukan Meninggal Dunia Pandemi, Rp8 M Insentif Ribuan Guru Ngaji-Marbot di Banjarmasin Disiapkan Utak-atik RTRW Banjarmasin, Kantor Pemkot Diusulkan Pindah

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

- Apahabar.com Senin, 3 Desember 2018 - 16:42 WIB

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto - Antara

apahabar, JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Agenda sidang MK untuk perkara 24/PUU-XVI/2018 UU Buton Selatan adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli atau saksi pihak terkait,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Senin.

Perkara ini diajukan Bupati Kepulauan Selayar M Basli Ali tentangan UU terhadap lampiran UU a quo yang memuat peta wilayah dan penjelasannya. Namun pemohon menilai ketentuan a quo tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketidaksinkronan ini terjadi akibat pemberlakuan Lampiran UU 16/2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh sebab itu, dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah supaya menjadikan Lampiran UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Elpiji

Nasional

Besok Pilkada, Bagaimana Stok BBM dan Elpiji?
apahabar.com

Nasional

Baca Jadwal Tentatif Seleksi CPNS 2019
apahabar.com

Nasional

Busyro Artikan Sujud Syukur Prabowo Bukan Rayakan Kemenangan
apahabar.com

Nasional

Sirkuit Mandalika Tidak untuk F1, Ini Alasannya
apahabar.com

Nasional

Kaltara Paparkan Pelestarian Hutan di Internasional
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Bertambah 2.858, Positif Jadi 172.053 kasus
apahabar.com

Nasional

Gegara Korsleting, 90 Rumah Ludes Terbakar
apahabar.com

Nasional

Kaset Pita Nasibnya Kini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com