Naik, Harga Elpiji Kalsel Diklaim Termurah Se-Kalimantan Megaproyek Gedung Baru DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina Buka Suara Lagi, Danau Eks Tambang di Banjar Renggut Korban Jiwa Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak Blak-blakan Ibnu Sina Bicara Konsep IKN Nusantara: Jangan Oligarkis & Ngutang

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

- Apahabar.com     Senin, 3 Desember 2018 - 16:42 WITA

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto - Antara

apahabar, JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji lanjutan pengujian lampiran UU 16/2014, tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Agenda sidang MK untuk perkara 24/PUU-XVI/2018 UU Buton Selatan adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli atau saksi pihak terkait,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Senin.

Perkara ini diajukan Bupati Kepulauan Selayar M Basli Ali tentangan UU terhadap lampiran UU a quo yang memuat peta wilayah dan penjelasannya. Namun pemohon menilai ketentuan a quo tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ketidaksinkronan ini terjadi akibat pemberlakuan Lampiran UU 16/2014 yang menggambarkan Pulau Kakabia atau Pulau Kawi-kawia termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan menurut pemohon, Pulau Kakabia merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Oleh sebab itu, dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah supaya menjadikan Lampiran UU 16/2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Pulau Kawi-kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sumber : Antara

Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Menteri LHK

Nasional

Menteri LHK Klaim RI Bebas Kebakaran Hutan, Walhi Membantah
Gisel

Nasional

Video Syur dan Hilang Ponsel Gisel 3 Tahun Lalu, Cek Faktanya

Nasional

Peringati 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Berbagai Kota
apahabar.com

Nasional

Donald Trump: China Seharusnya Bisa Hentikan Penyebaran Covid-19

Nasional

Pemerhati: Peredaran Narkoba di Indonesia Bagian dari Kejahatan Internasional

Nasional

Mojokerto Diguncang Gempa, BPBD Cek ke Lapangan
apahabar.com

Nasional

ASN Wajib Tahu Jam Kerja Selama Ramadan

Nasional

Perempuan dari Probolinggo Punya Nama Patah Hati, Bagaimana Ia Mendapatkannya?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com