Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

- Apahabar.com Sabtu, 8 Desember 2018 - 20:45 WIB

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil upacara bendera. Foto - borneonews.co.id

apahabar.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menunda eksekusi 11 mantan terpidana korupsi dari kalangan pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, saat dihubungi di Penajam, hari ini, mengatakan hasil kesepakatan dengan Inspektorat memutuskan menunda mengeksekusi para PNS mantan terpidana korupsi tersebut.

“Kami masih akan melakukan konsultasi ulang ke Badan Kepegawaian Negara dengan sejumlah alasan dan pertimbangan,” ujarnya pula dikutip dalam Antara.

Salah satu alasannya, lanjut Surodal Santoso, proses pidana yang ditarik mundur setelah PNS (pegawai negeri sipil) bersangkutan menjalani hukuman.

Kendati dasar hukum pemecatan PNS atau ASN mantan terpidana korupsi sangat jelas, namun belasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menjalani proses hukuman penjara belum dieksekusi.

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor: 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 menyangkut PNS atau ASN mantan terpidana korupsi.

Surat edaran Kemendagri tersebut menyebutkan bahwa PNS atau ASN mantan terpidana korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Undang Undang Nomor: 5/2014 tentang ASN atau PNS pasal 87 ayat (4) huruf (b) juga menyatakan, PNS atau ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun menurut Surodal Santoso, ada surat edaran Kemendagri Nomor: 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyebutkan, ASN atau PNS yang terbukti korupsi hanya dilarang diberikan jabatan struktural.

“Pemerintah kabupaten masih mencari celah hukum, harapannya PNS atau ASN mantan terpidana korupsi itu tidak langsung diberhentikan dengan tidak hormat dan tetap mendapatkan hak pensiunnya,” katanya pula.

Jumlah ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpotensi diberhentikan dengan tidak hormat, menurut Surodal Santoso, sebanyak 11 orang.

Editor: Fariz F

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Erupsi Gunung Merapi Masih Didominasi Gas
apahabar.com

Nasional

Pakar AS Bicara Penyebab Peringatan Tsunami Banten tak Aktif
apahabar.com

Nasional

Siti Nurbaya: ke Depan Konsep Penanganan Karhutla Melalui Pencegahan
Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK Siang Ini

Nasional

Sekjen PDIP Penuhi Panggilan KPK Siang Ini
apahabar.com

Nasional

Sah! Jokowi-Ma’ruf Resmi Jadi Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
apahabar.com

Nasional

Bahlil Jadi Menteri, Hipmi Canangkan Tahun Investasi
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Bertambah 563 Jadi 13.776, Positif 37.420
apahabar.com

Nasional

Jaksa Agung Janji akan Hitung Untung dan Rugi TP4 dan TP4D
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com