Lebaran Pertama, Rumah hingga Jalan Provinsi di Satui Tanah Bumbu Terendam Idulfitri 1442 Hijriah, Ratusan Napi di Barabai Diganjar Remisi Salat Id, Jemaah Masjid Agung Al-Falah Tanbu Doakan Covid-19 Cepat Lenyap Khotbah Salat Id di Masjid Al-Jihad Banjarmasin: Ancaman Budaya Jahiliah & Doa untuk Palestina Longsor Maut Batu Bini HSS, Tim SAR Terpaksa Hentikan Pencarian

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

- Apahabar.com Sabtu, 8 Desember 2018 - 20:45 WIB

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil upacara bendera. Foto - borneonews.co.id

apahabar.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menunda eksekusi 11 mantan terpidana korupsi dari kalangan pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, saat dihubungi di Penajam, hari ini, mengatakan hasil kesepakatan dengan Inspektorat memutuskan menunda mengeksekusi para PNS mantan terpidana korupsi tersebut.

“Kami masih akan melakukan konsultasi ulang ke Badan Kepegawaian Negara dengan sejumlah alasan dan pertimbangan,” ujarnya pula dikutip dalam Antara.

Salah satu alasannya, lanjut Surodal Santoso, proses pidana yang ditarik mundur setelah PNS (pegawai negeri sipil) bersangkutan menjalani hukuman.

Kendati dasar hukum pemecatan PNS atau ASN mantan terpidana korupsi sangat jelas, namun belasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menjalani proses hukuman penjara belum dieksekusi.

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor: 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 menyangkut PNS atau ASN mantan terpidana korupsi.

Surat edaran Kemendagri tersebut menyebutkan bahwa PNS atau ASN mantan terpidana korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Undang Undang Nomor: 5/2014 tentang ASN atau PNS pasal 87 ayat (4) huruf (b) juga menyatakan, PNS atau ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun menurut Surodal Santoso, ada surat edaran Kemendagri Nomor: 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyebutkan, ASN atau PNS yang terbukti korupsi hanya dilarang diberikan jabatan struktural.

“Pemerintah kabupaten masih mencari celah hukum, harapannya PNS atau ASN mantan terpidana korupsi itu tidak langsung diberhentikan dengan tidak hormat dan tetap mendapatkan hak pensiunnya,” katanya pula.

Jumlah ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpotensi diberhentikan dengan tidak hormat, menurut Surodal Santoso, sebanyak 11 orang.

Editor: Fariz F

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Terduga Pelaku Bom Kartasura Dipindah ke RS Bhayangkara Semarang
apahabar.com

Nasional

Soal Persekusi, Hanya Opini Sandiaga Uno
apahabar.com

Nasional

MK Mulai Registrasi Perkara Pileg 2019, Begini Tahapannya

Nasional

Pesan Wakil Kalsel di Senayan ke Kabareskrim Polri Baru
apahabar.com

Nasional

Janjikan Keadilan Sosial, Jokowi Umumkan Kemenangan di Kampung Deret

Nasional

Banjir Semarang, Satu Meninggal dan Bandara Lumpuh
apahabar.com

Nasional

DPD RI Dukung Pembentukan Provinsi Baru di Kalimantan
Ilham Bintang

Nasional

Soal Gugatan 100 Miliar, Hakim Sarankan Ilham Bintang Berdamai
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com