Naik, Harga Elpiji Kalsel Diklaim Termurah Se-Kalimantan Megaproyek Gedung Baru DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina Buka Suara Lagi, Danau Eks Tambang di Banjar Renggut Korban Jiwa Ironi Gedung Baru DPRD: Orang Miskin di Banjarmasin Makin Banyak Blak-blakan Ibnu Sina Bicara Konsep IKN Nusantara: Jangan Oligarkis & Ngutang

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

- Apahabar.com     Sabtu, 8 Desember 2018 - 20:45 WITA

Penajam Tunda Eksekusi 11 PNS Terpidana Korupsi

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil upacara bendera. Foto - borneonews.co.id

apahabar.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menunda eksekusi 11 mantan terpidana korupsi dari kalangan pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso, saat dihubungi di Penajam, hari ini, mengatakan hasil kesepakatan dengan Inspektorat memutuskan menunda mengeksekusi para PNS mantan terpidana korupsi tersebut.

“Kami masih akan melakukan konsultasi ulang ke Badan Kepegawaian Negara dengan sejumlah alasan dan pertimbangan,” ujarnya pula dikutip dalam Antara.

Salah satu alasannya, lanjut Surodal Santoso, proses pidana yang ditarik mundur setelah PNS (pegawai negeri sipil) bersangkutan menjalani hukuman.

Kendati dasar hukum pemecatan PNS atau ASN mantan terpidana korupsi sangat jelas, namun belasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah menjalani proses hukuman penjara belum dieksekusi.

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor: 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 menyangkut PNS atau ASN mantan terpidana korupsi.

Surat edaran Kemendagri tersebut menyebutkan bahwa PNS atau ASN mantan terpidana korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Undang Undang Nomor: 5/2014 tentang ASN atau PNS pasal 87 ayat (4) huruf (b) juga menyatakan, PNS atau ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun menurut Surodal Santoso, ada surat edaran Kemendagri Nomor: 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 yang menyebutkan, ASN atau PNS yang terbukti korupsi hanya dilarang diberikan jabatan struktural.

“Pemerintah kabupaten masih mencari celah hukum, harapannya PNS atau ASN mantan terpidana korupsi itu tidak langsung diberhentikan dengan tidak hormat dan tetap mendapatkan hak pensiunnya,” katanya pula.

Jumlah ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpotensi diberhentikan dengan tidak hormat, menurut Surodal Santoso, sebanyak 11 orang.

Editor: Fariz F

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

2 Hari Setelah Bertemu Jokowi, Wakil Wali Kota Solo Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Awas! Ada Situs Web Tawarkan Vaksin Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Kejagung Tetapkan Politikus Partai Nasdem Andi Irfan Tersangka dalam Kasus Jaksa Pinangki
apahabar.com

Nasional

Tertekan Pandemi, Sri Mulyani Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Prioritas
apahabar.com

Nasional

New Normal, Jokowi: Beradaptasi Bukan Berarti Menyerah
apahabar.com

Nasional

289 Anak di Papua Terpapar Covid-19

Nasional

Warga Ngamuk Tolak Divaksin, Obrak-abrik Peralatan hingga Usir Petugas
Predator Seksual Anak

Nasional

Sederet Fakta Terkait Penangkapan Predator Seksual Anak Modus Free Fire di Kaltim
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com