Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Suami Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Dikenal Penanambaan Tak Seberuntung THM, Pembukaan Siring Pierre Tendean Ditunda Lagi Benarkah Depresi? Ibu Terduga Pembunuh Anak Kandung di Batu Benawa HST di Mata Warga KPK OTT Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Pengamat: Keputusan Muhidin untuk Meraup Kursi Legislatif

- Apahabar.com Selasa, 11 Desember 2018 - 11:52 WIB

Pengamat: Keputusan Muhidin untuk Meraup Kursi Legislatif

Dr Taufik Arbain, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.Foto/istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Dr Taufik Arbain, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menilai pembelotan dukungan yang dilakukan DPW PAN Kalimantan Selatan sesuatu yang lumrah dalam logika politik saat ini.

Menurutnya, kondisi pasca reformasi agak berbeda dengan era sebelumnya yang dimana partai di level daerah harus tunduk pada instruksi pengurus partai di pusat.

Sehingga, dinamika politik saat ini mengharuskan banyak kompleksitas kepentingan yang harus ditanggung, dipenuhi dan diemban kader.

Maka pilihan-pilihan politik dengan manuver mendeklarasikan dukungan berbeda atas pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, bisa jadi didasarkan pada menjawab kebutuhan dan kepentingan perolehan suara partai.

Apalagi, katanya batasan Parliamentary Threshold 4 persen pemilu 2019 menjadi ‘pintu neraka’ bagi partai yang berdasarkan hasil survey nasional berada pada divisi papan bawah.

Dalam konteks Kalsel, memang PAN tidak jauh berbeda dengan survei nasional berada pada urutan ke-8 pada kisaran satu koma sekian.

Oleh karena itu, PAN menampilkan figur-figur tokoh mantan walikota dan bupati, sedang menjadi bupati, aktivis, maupun pengusaha adalah langkah strategis di level daerah untuk memenuhi hasrat politik PT 4 persen tersebut.

“Pengalaman-pengalaman pemilu legislatif selama ini terbukti bisa meraup kursi dan menyelamatkan dari ‘pintu neraka’ kekalahan partai,” kata Dosen Fisip ULM ini, Selasa (11/12/2018).

Menurut Taufik, pilihan pemecatan yang dilakukan DPP PAN adalah langkah penggergajian kuasa atas suara PAN di Kalsel. Jadi politik itu harus lentur dengan melihat aspek kondisional pemilu legislatif yang berhubungan dengan pemilu Presiden kali ini.

Lantas, apakah dengan deklarasi pengurus DPW PAN terhadap calon Capres nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf akan mendegradasikan suara pada pasangan calon Prabowo-Sandi? Taufik mengira tidak, karena isu – isu Capres sangat mendominasi alam sadar dan pikiran pemilih dibandingkan isu-isu partai politik.

Sebab lima bulan sebelum pencoblosan 65 persen masyarakat sudah mampu menetapkan pilihan siapakah pasangan Capres yang akan dipilihnya.

“Ini artinya, ada kecenderungan apapun partainya, dan siapapun figure calegnya, masyarakat telah menentukan pilihan, akibatnya kuatnya arus informasi kandidat pasangan presiden,” terangnya.

Ia mengakui partai pemenang di Kalsel lima tahun lalu pun, termasuk partai yang lain, relative butuh energi besar untuk bisa menggiring arus pilihan publik.

Baca Juga: INFOGRAFIS: Beda Sikap PAN Kalsel soal Pilpres

Sebab, kalkulasi politik yang menyangkut massa, tidak segampang seperti menggiring barisan itik menyeberang jalan.

Apalagi ditambah, era medsos saat ini yang tanpa batas dalam distribusi informasi kompetitif antar tim sukses paslon Presiden dan Wakil Presiden.

“Untuk itu, wajar pilihan-pilihan taktis terus dilakukan, apakah menyelamatkan partai, menyelamatkan kepentingan pemenangan pasangan presiden, atau kedua-duanya,” ungkap jebolan Doktor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ini.

Ia kembali mengakui fenomena pileg dan pilpres 2019 nanti sangat menarik. Karena, ada kawasan yang setali antara pilihan partai dengan pilihan presiden.

Tetapi ada juga kawasan yang cenderung kader partai mementingkan menyelamatkan perolehan suara partai dan kursinya.

“Disinilah pengurus dan caleg harus berhitung soal masa depan partai untuk jangka panjang,” ucapnya.

Bagaimanapun pasca pileg nanti, suara partai terbanyak lah yang akan diperhitungkan oleh pemenang pasangan Presiden.

“Jika tidak, partai tersebut tetap dipandang sebelah mata. Ibarat lagu Pinkan Mambo, seperti Kekasih yang tak dianggap”, ungkap Direktur Banua Meter Kalsel ini.
Tetapi ia tidak tahu pasti, apakah pandangan H Muhidin seperti yang dirinya maksudkan itu, atau ada kepentingan dan maksud lain?

Menurutnya, bisa jadi bagi H Muhidin urusan Partai politik tidak lebih seperti permainan saja, bukan ideologis.”Soal etika politik mungkin nomer kesekian atau bisa jadi inilah ijtihad politik yang beliau lakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.

Bahkan realitas ini berpengaruh pada persepsi publik atas figur beliau dalam kancah politik Kalimantan Selatan di masa akan datang.

Baca Juga: TKD Kalsel Kunjungi Ma’ruf Amin

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Hadiri Pengajian Guru Muda di Tanbu, Cuncung Ajak Masyarakat Berpolitik dengan Santun
apahabar.com

Politik

Tokoh Gelombang Rakyat: Tanah Bumbu Perlu Pemimpin yang ‘Ngegas’ dalam Pembangunan
apahabar.com

Politik

Kampanye ke Desa-Desa, Calon Bupati Banjar H Saidi Mansyur Paparkan Tiga Program Utama
apahabar.com

Politik

KPU: Panelis Debat Pertama Capres Dikurangi Dua Orang
apahabar.com

Politik

Sebelum Mendaftar di KPU Balangan, Ansharuddin Sungkem dan Cium Tangan Ibunya
apahabar.com

Politik

Dahnil: Apabila Menang, Prabowo Komitmen Pidato di Sidang Umum PBB
apahabar.com

Politik

Paman Birin-Muhidin Terima SK Golkar-PAN, Gerindra-PKB Siapkan Kejutan
apahabar.com

Politik

Jadi Gubernur Butuh Rp100 Miliar, Rosehan: Saya Tak Punya Uang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com