3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Penyandang Difabel Keluhkan Kinerja KPU

- Apahabar.com Senin, 24 Desember 2018 - 22:45 WIB

Penyandang Difabel Keluhkan Kinerja KPU

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin, Slamet Riyadi. Foto - apahabar.com/tania.

apahabar.com, BANJARMASIN – Menjelang Pemilu 2019, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin mengeluhkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Banjarmasin.

Terutama dalam hal pemenuhan hak politik, khususnya mengenai teknis pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Selama ini sosialisasi dari KPU akan teknis pencoblosan untuk difabel masih kurang,” ucap Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin, Slamet Riyadi kepada apahabar.com, Sabtu (22/12/2018).

Baca Juga: Perayaan Natal dan Tahun Baru Kalsel Dijamin Stabil

Ia sempat berkomunikasi dengan KPU kota Banjarmasin terkait masalah tersebut, namun sampai sekarang masih belum menemukan titik terang. Padahal, menurutnya, masih banyak hak para difabel yang harus dipenuhi dalam menyambut pesta demokrasi pemilu 2019 akan datang.

Ia mengungkapkan, pemenuhan hak politik difabel kian kompleks. Mengingat, difabel memiliki beberapa spesifikasi misalnya Tunanetra, Tunadaksa dan Tunarungu. Tambahnya, KPU harus mampu melakukan modifikasi terhadap surat suara untuk penyandang difabel tunanetra dengan menyediakan surat suara braille. Begitu pula dengan Tunadaksa, KPU mesti mempermudah aksesibilitas.

Baca Juga: LA2M Galang Dana untuk Korban Tsunami Selat Sunda

“Kita berharap agar KPU bisa memenuhi hak difabel,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Banjarmasin, Husni Thamrin menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait permasalahan tersebut.

Bahkan, KPU telah melakukan pendataan terhadap penyandang difabel. Sedikitnya terdapat 2.900 jiwa penyandang difabel telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, terdapat sebagian peyandang difabel yang belum memiliki E-KTP.

“Sejauh ini kita masih membuat E-KTP untuk penyandang difabel,” tutupnya.

 

Reporter: Tania Anggrainy
Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Tambah 66 Kasus, Giliran Balangan Dominasi Pasien Baru Covid-19 di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Mengenal Rasulullah SAW Jadi Materi Tausiah Habib Asal Semarang di Peringatan Maulid Nabi
apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Tapin Mulai Telisik Dugaan Money Politics Oknum KPPS
apahabar.com

Kalsel

Monumen Perang Banjar yang Kini Hilang
apahabar.com

Kalsel

Kapolda Kalsel Turun Gunung Padamkan Lahan di Kalsel
Darurat Covid-19, Pasar Kalindo Lengang

Kalsel

Darurat Covid-19, Pasar Kalindo Lengang
apahabar.com

Kalsel

Rapat Pleno Tertutup Penetapan Paslon, Sahbirin-Muhidin dan Denny-Difri Tidak Hadir
apahabar.com

Kalsel

Lantik PCNU Banjar, Haris Makkie Tekankan Periode Bupati Khalilurrahman Belum Berakhir
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com