Lebaran Pertama, Rumah hingga Jalan Provinsi di Satui Tanah Bumbu Terendam Idulfitri 1442 Hijriah, Ratusan Napi di Barabai Diganjar Remisi Salat Id, Jemaah Masjid Agung Al-Falah Tanbu Doakan Covid-19 Cepat Lenyap Khotbah Salat Id di Masjid Al-Jihad Banjarmasin: Ancaman Budaya Jahiliah & Doa untuk Palestina Longsor Maut Batu Bini HSS, Tim SAR Terpaksa Hentikan Pencarian

PP 49/2018 Memungkinkan Angkat Honorer Melampaui Batas Usia

- Apahabar.com Selasa, 4 Desember 2018 - 09:15 WIB

PP 49/2018 Memungkinkan Angkat Honorer Melampaui Batas Usia

Jokowi. Foto-kompas

apahabar, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

“Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya.

Moeldoko mengatakan, para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Sebab, seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

“Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional,” kata Moeldoko.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan, PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

“Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut,” ujar Yanuar.

PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Hanya saja, PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS.

Sumber : Kompas
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Global

Iran Tahan 10 Tersangka Terindikasi Serangan Bom Bunuh Diri
apahabar.com

Global

Surati Presiden Moon, Kim Jong-Un Dorong Denuklirisasi Semenanjung Korea
apahabar.com

Global

Wajar Bawaslu Periksa Rekaman Habib Rizieq Reuni 212
apahabar.com

Global

Dianggap Bocorkan Rahasia Militer, Surat Kabar Nigeria Digerebek Tentara
Corona

Global

WASPADA! Varian Baru Corona Terdeteksi Masuk Asia
Vaksin

Global

Vaksinasi Massal Dimulai, Ribuan Warga Dikarantina
apahabar.com

Global

Mantan Presiden AS George H.W Bush Wafat pada Usia 94 Tahun
apahabar.com

Global

Presiden Ini Pilih Hidup Sederhana Demi Rakyat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com