Adaro-PAMA ‘Cerai’, Bagimana Nasib 4.850 Karyawannya? Tertular dari Istri, Mantan Wagub Kalsel Rudy Resnawan Positif Covid-19 Hari Ini, Giliran Perwira dan Prajurit Lanal Kotabaru Divaksin Covid-19 Sempat Lambat Panas, Dwigol Garuda Muda Gasak Tira Persikabo Terungkap, 8 DPC Demokrat Kalsel Membelot Ikuti KLB Sumut!

PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk

- Apahabar.com Jumat, 7 Desember 2018 - 13:39 WIB

PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany. Foto-detik.com

apahabar.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok. Menurut Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi.

“Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk,” Ketua Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).

“Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji,” imbuhnya.

Tsamara menyebut, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Dia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

“Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu? ” ujar Tsamara.

Baca Juga : DPRD Kalsel Janjikan Perda Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dayak Meratus

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan “Bersih-Bersih DPR” untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR – termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU.

Wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut dan menuai respons dari beberapa pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

Baca Juga : DPRD Kalsel Finalisasi Raperda Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : detik.com

Editor : Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

H Rusli-Guru Fadhlan Siapkan Program Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banjar
apahabar.com

Politik

Bunda Lanny Berjuang Untuk Perempuan Banua

Politik

Suami Sayang Istri; di Sela Kesibukannya, Cuncung Selalu Makan Masakan Istri di Rumah
apahabar.com

Politik

Via Zoom, Denny-Difri Hadirkan Sandiaga Uno di Bincau Martapura
Mahkamah Konstitusi

Politik

Meski Kalahkan Prabowo, H2D Tak Gentar Ladeni Ali Nurdin di MK
apahabar.com

Politik

Melanggar Aturan, APK Pilkada Banjar Ditertibkan Tim Gabungan
apahabar.com

Politik

Haji Martinus-Jaya Sudah Daftar ke KPU Banjarbaru, Aditya-Wartono dan Gusti Iskandar-Iwansyah Kapan?
apahabar.com

Politik

Garbi Kalsel Dilantik, Fahri Sebut Belum Saatnya Bahas Politik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com