2021, Kemenhub Kaji Wacana Pembangunan Bandara di Barabai HST Kalsel Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

- Apahabar.com Rabu, 5 Desember 2018 - 16:50 WIB

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

SAHKAN PERDA - 38 Anggota DPRD Kalsel sahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63 Tahun 2018. Paripurna Rabu itu dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan. Foto-apahabar.com/baha.

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63/2018, tentang hak penyandang disabilitas. Lantas dengan payung hukum tersebut, 19 ribu penyandang disabilitas di Kalsel sudah dilindungi?

Kepala Dinas Sosial Kalsel, Adi Santoso mengatakan hak dan kewajiban penyandang disabilitas akan dipenuhi, asalkan Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan guna mendukuk payung hukum Perda Nomor 63/2018.

Menurutnya, apabila Perda tidak didukung Pergub yang merupakan aturan lebih rasional, maka proses pemberlakukan akan terhambat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.”Sejatinya Pergub terbit selambat 2 tahun setelah Perda disahkan. Tapi kami akan berusaha mewujudkan secepatnya,” ucapnya usai Paripurna di DPRD Kalsel, Rabu tadi.

Pihaknya telah bekerja keras untuk segera menerbitkan aturan yang dikeluarkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Karena dalam rancangan Pergub nanti, ada 3 pokok perdalaman untuk memenuhi hak disabititas.

Baca Juga : Harapan Syifa, Bocah Celebral Palsy di Hari Disabilitas Internasional 2018

Ketiga pokok itu katanya, membangun komite perlindungan dan permohonan untuk hak disabilitas dengan melibatkan stakeholder terkait. Pemenuhan hak disabilitas pula akan diperjuangkan serta sarana pelayanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.

Hal tersebut, katanya sudah tertera pada amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang kewenangan pemenuhan hak disabilitas itu tugasnya Pemerintah Provinsi.”Jadi 2019 nanti kita akan menambah 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) panti. Hingga nanti ada 6 panti,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Zulfa Asma Fikra meminta agar pemerintah daerah segera membuat Pergub terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Semua itu, kata Fraksi Demokrat ini, untuk menaikkan harkat dan martabat kalangan disabilitas.”Perda ini untuk memajukan derajatnya disemua sektor. Maka segeralah diterbitkan Pergub,” katanya.

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Satu PDP Asal Banjarmasin Naik Status Positif Covid-19

Kalsel

Ikut Gali Kubur, Kapolresta Terkesan dengan Sosok Guru Zuhdi
apahabar.com

Kalsel

Kenang Jasa Pahlawan, Polres Tapin Ziarah dan Tabur Bunga
Polisi Mulai Endus Penyebab Kebakaran Komplek Mahligai Permai

Kalsel

Polisi Mulai Endus Penyebab Kebakaran Komplek Mahligai Permai
apahabar.com

Kalsel

Kesenian Daerah Bakal Ramaikan Harjad Kabupaten Banjar
Hujan Disertai Petir Masih Mewarnai

Kalsel

Hujan Disertai Petir Masih Mewarnai

Kalsel

Terungkap, Pembunuhan Menantu di Tamban Dipicu Cekcok Rumah Tangga
apahabar.com

Kalsel

Terungkap, Penyebab Kematian Wanita Tertelungkup di Samping Kodim 1010 Rantau
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com