BANJIR KALSEL: 2 Ribu Jiwa Mengungsi, Pasukan Khusus TNI Mendarat di Banjarbaru Jokowi Telepon Gubernur Soal Banjir Kalsel, Gak Kebalik Pak? Breaking News: Respons Jokowi Atas Banjir di Kalsel, Segera Kirim Perahu Karet Tak Ucapkan Dukacita, Habib Banua Tantang Presiden ke Kalsel Warga Banjiri IG Presiden Jokowi: Kalsel Juga Berduka Pakkk!!!

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

- Apahabar.com Rabu, 5 Desember 2018 - 16:50 WIB

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

SAHKAN PERDA - 38 Anggota DPRD Kalsel sahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63 Tahun 2018. Paripurna Rabu itu dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan. Foto-apahabar.com/baha.

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63/2018, tentang hak penyandang disabilitas. Lantas dengan payung hukum tersebut, 19 ribu penyandang disabilitas di Kalsel sudah dilindungi?

Kepala Dinas Sosial Kalsel, Adi Santoso mengatakan hak dan kewajiban penyandang disabilitas akan dipenuhi, asalkan Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan guna mendukuk payung hukum Perda Nomor 63/2018.

Menurutnya, apabila Perda tidak didukung Pergub yang merupakan aturan lebih rasional, maka proses pemberlakukan akan terhambat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.”Sejatinya Pergub terbit selambat 2 tahun setelah Perda disahkan. Tapi kami akan berusaha mewujudkan secepatnya,” ucapnya usai Paripurna di DPRD Kalsel, Rabu tadi.

Pihaknya telah bekerja keras untuk segera menerbitkan aturan yang dikeluarkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Karena dalam rancangan Pergub nanti, ada 3 pokok perdalaman untuk memenuhi hak disabititas.

Baca Juga : Harapan Syifa, Bocah Celebral Palsy di Hari Disabilitas Internasional 2018

Ketiga pokok itu katanya, membangun komite perlindungan dan permohonan untuk hak disabilitas dengan melibatkan stakeholder terkait. Pemenuhan hak disabilitas pula akan diperjuangkan serta sarana pelayanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.

Hal tersebut, katanya sudah tertera pada amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang kewenangan pemenuhan hak disabilitas itu tugasnya Pemerintah Provinsi.”Jadi 2019 nanti kita akan menambah 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) panti. Hingga nanti ada 6 panti,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Zulfa Asma Fikra meminta agar pemerintah daerah segera membuat Pergub terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Semua itu, kata Fraksi Demokrat ini, untuk menaikkan harkat dan martabat kalangan disabilitas.”Perda ini untuk memajukan derajatnya disemua sektor. Maka segeralah diterbitkan Pergub,” katanya.

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Syarif

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Cegah Kenakalan Remaja, Polisi ‘Goes To School’ ke SMPN 34 Banjarmasin

Kalsel

VIDEO: Cempaka Kembali Terendam, Puluhan Orang Dievakuasi
apahabar.com

Kalsel

Dugaan Pelanggaran Pemilu Paslon BirinMU, Bawaslu Panggil Sejumlah Pejabat Pemprov Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Suasana Lokasi Pembunuhan Ayah Tiri di Sungai Andai Mencekam
apahabar.com

Kalsel

Imbauan Tak Digubris, Bawaslu Dibantu Satpol PP Copot APK
Bupati

Kalsel

Bupati Tanbu Keluarkan Surat Edaran Larangan Perayaan Nataru
apahabar.com

Kalsel

Ribuan Masyarakat Meriahkan HUT PDIP
apahabar.com

Kalsel

Keberadaan Duta Genre di Papua Sukses Tekan Angka Pernikahan Dini
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com