[Breaking News] Polri Tahan Putri Candrawathi Kecelakaan Maut di Sebamban Baru Tanbu, Truk Kontainer Timpa Pemotor Jarang Mencatat Laporan Keuangan, Jadi Penyebab UMKM Susah Naik Kelas BUMN Merugi, Siap-Siap Tak Terima Kucuran Dana PMN Pemeran Video Syur Sesama Jenis Banjarmasin Bisa Dipidana?

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

- Apahabar.com     Rabu, 5 Desember 2018 - 16:50 WITA

Segera Proses Pergub Buat Penyandang Disabilitas

SAHKAN PERDA - 38 Anggota DPRD Kalsel sahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63 Tahun 2018. Paripurna Rabu itu dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan. Foto-apahabar.com/baha.

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 63/2018, tentang hak penyandang disabilitas. Lantas dengan payung hukum tersebut, 19 ribu penyandang disabilitas di Kalsel sudah dilindungi?

Kepala Dinas Sosial Kalsel, Adi Santoso mengatakan hak dan kewajiban penyandang disabilitas akan dipenuhi, asalkan Peraturan Gubernur (Pergub) diterbitkan guna mendukuk payung hukum Perda Nomor 63/2018.

Menurutnya, apabila Perda tidak didukung Pergub yang merupakan aturan lebih rasional, maka proses pemberlakukan akan terhambat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.”Sejatinya Pergub terbit selambat 2 tahun setelah Perda disahkan. Tapi kami akan berusaha mewujudkan secepatnya,” ucapnya usai Paripurna di DPRD Kalsel, Rabu tadi.

Pihaknya telah bekerja keras untuk segera menerbitkan aturan yang dikeluarkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Karena dalam rancangan Pergub nanti, ada 3 pokok perdalaman untuk memenuhi hak disabititas.

Baca Juga : Harapan Syifa, Bocah Celebral Palsy di Hari Disabilitas Internasional 2018

Ketiga pokok itu katanya, membangun komite perlindungan dan permohonan untuk hak disabilitas dengan melibatkan stakeholder terkait. Pemenuhan hak disabilitas pula akan diperjuangkan serta sarana pelayanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas.

Hal tersebut, katanya sudah tertera pada amanat Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, tentang kewenangan pemenuhan hak disabilitas itu tugasnya Pemerintah Provinsi.”Jadi 2019 nanti kita akan menambah 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) panti. Hingga nanti ada 6 panti,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Zulfa Asma Fikra meminta agar pemerintah daerah segera membuat Pergub terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Semua itu, kata Fraksi Demokrat ini, untuk menaikkan harkat dan martabat kalangan disabilitas.”Perda ini untuk memajukan derajatnya disemua sektor. Maka segeralah diterbitkan Pergub,” katanya.

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor : Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pasar Pandansar

Tak Berkategori

10 Pedagang di Pasar Pandansari Terjaring Razia, Disanksi Rp5 Juta

Tak Berkategori

Viral Lurah Arogan di RM Podang Banjarmasin, Polisi: Proses Jalan Terus
apahabar.com

Tak Berkategori

Ainun, Korban Lakalantas Baru Ingin Mendaftar Kuliah di Banjarmasin
apahabar.com

Tak Berkategori

Haul Haji Maming, Cuncung Kenalkan Ready Kambo
apahabar.com

Tak Berkategori

Terduga Pengedar Penikam Anggota Polda Kalsel Diimbau Serahkan Diri
Aurel Hermansyah positif covid-19

Tak Berkategori

Jelang Dinikahi Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Positif Covid-19
Felicya Angelista

Tak Berkategori

Kabar Bahagia, Felicya Angelista dan Caesar Hito Dikaruniai Anak Pertama
apahabar.com

Tak Berkategori

Sambut Kunjungan Polda Kalsel , Begini Pose Lima Polwan Cantik Lengkap dengan Senjata Serbu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com