Usai Beasiswa 1000 Doktor, SHM Bakal Cetak Ribuan Sarjana Baru di Tanah Bumbu Sederet Prestasi Niha, Hafizah Cilik Kotabaru dari MTQ Tingkat Kabupaten hingga Provinsi Polisi Anulir Pernyataan Status Tersangka Dua Mahasiswa Kalsel 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Paula Verhoeven Hamil, Kiano Bakal Punya Adik, Baim Wong Ingin Mak Beti Ucapkan Selamat ke Sang Istri

Sengketa Dua Negara di Balik Penangkapan Petinggi Huawei

- Apahabar.com Minggu, 9 Desember 2018 - 09:25 WIB

Sengketa Dua Negara di Balik Penangkapan Petinggi Huawei

Petinggi Huawei Cina, Meng Wanzhou. Foto-republika.co.id

apahabar.com, OTTAWA – Ditangkapnya Chief Financial Officer (CFO) Huawei Meng Wanzhou di Kanada pada 1 Desember memiliki latar cerita yang cukup panjang.

Hal itu dapat dirunut setidaknya dari 2012, yakni ketika the United States Intelligence Committe (USIC) merilis laporan yang menyelidiki perusahaan dan kompetitor Huawei, ZTE.

“Komite hampir tidak menerima informasi tentang peran Komite Partai Komunis Cina di dalam Huawei atau secara spesifik tentang bagaimana Huawei berinteraksi dalam saluran formal dengan Pemerintah Cina,” kata USIC dalam laporannya kala itu, dikutip laman CNBC.

Baca Juga: Bos Huawei Ditangkap, AS-China Bisa Batal ‘Rujuk’?

“Huawei menolak memberikan rincian tentang operasi bisnisnya di Amerika Serikat (AS), gagal mengungkapkan rincian transaksi dengan militer Cina atau layanan intelijen dan tidak akan memberikan jawaban yang jelas tentang proses pengambilan keputusan perusahaan,” kata USIC.

Saat itu, USIC juga mempertanyakan tentang transaksi bisnis Huawei di Iran. “Huawei menolak memberikan dokumen internal yang berkaitan dengan keputusannya untuk skala operasi kembali di Iran atau memastikan kepatuhan dengan undang-undang AS,” tulis USIC dalam laporannya.

Karena laporan tersebut, Huawei mengalami kendala untuk memasuki pasar AS. Akses kian sulit setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) pada Agustus lalu.

Dalam NDAA diatur tentang penguatan Komite Investigasi Asing AS (CFIUS). Komite itu bertugas meninjau usulan investasi asing guna mempertimbangkan apakah mereka mengancam keamanan nasional atau tidak.

Terkait hal itu, CFIUS melakukan kontrol lunak terhadap perusahaan ZTE dan Huawei. Sebelum ditandatangani Trump, anggota parlemen AS memang hendak mennggunakan NDAA untuk mengembalikan sanksi keras terhadap ZTE. Sebab, perusahaan itu dituding melakukan pengiriman produk telekomunikasi secara ilegal ke Iran dan Korea Utara (Korut).

Sebelumnya Trump memang memberlakukan sanksi terhadap ZTE. Namun sanksi telah dicabut dan ZTE kembali diizinkan berbisnis di Washington. Kendati demikian, para petinggi badan intelijen AS telah mengutarakan kekhawatiran terhadap operasi bisnis ZTE, Huawei, dan perusahaan Cina lainnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai sangat bergantung pada Pemerintah Cina. Ketergantungan itu, menurut para petinggi badan intelijen AS, meningkatkan risiko spionase.

Huawei sempat menyuarakan kritik setelah AS mengesahkan NDAA. Huawei menilai undang-undang itu tidak efektif, salah arah, dan tidak konstitusional.

“NDAA tidak melakukan apa pun untuk mengidentifikasi risiko keamanan nyata atau meningkatkan keamanan rantai pasokan, dan hanya akan berfungsi untuk menghambat inovasi seraya meningkatkan biaya internet bagi konsumen dan bisnis AS,” kata Huawei dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Cina juga mengutarakan protes terhadap pengesahan NDAA. “Pihak AS harus secara objektif dan adil memperlakukan investor Cina dan menghindari CFIUS sebagai penghalang kerja sama antara perusahaan Cina dan AS,” kata Kementerian Perdagangan Cina.

Berselang sekitar tiga bulan setelah pengesahan NDAA, CFO Huawei Meng Wanzhou ditangkap di Kanada.

Ia ditangkap karena diduga melanggar ketentuan sanksi AS terhadap Iran. Meng kemungkinan akan diekstradisi ke AS. Namun, kini ia masih menjalani proses persidangan di Kanada.

Penangkapan Meng terjadi sesaat setelah AS dan Cina menyepakati gencatan perang tarif. Kesepakatan itu tercapai setelah Presiden Cina Xi Jinping bertemu Trump di sela-sela KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina, pekan lalu.

Sumber : republika.co.id
Editor : Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Global

Paris Rusuh, Prancis Pertimbangkan Status Darurat
apahabar.com

Global

Hindari Ancaman Taliban, ‘Messi Kecil’ dari Afganistan Terpaksa Mengungsi
apahabar.com

Global

Dianggap Menjijikkan, Durian Jadi Pajangan di Disgusting Food Musem Swedia
apahabar.com

Global

Teler Gegara Terpengaruh Teman, TKI Diusir dari Malaysia
apahabar.com

Global

Pemeran Hope di Ant-Man and The Wasp, Tampil Berhijab
apahabar.com

Global

Perdana dalam Sejarah, Raja Malaysia Turun Takhta
apahabar.com

Global

Akhiri Perang Dagang, AS dan China Gelar Pertemuan di Beijing
apahabar.com

Global

Menteri Dalam Negeri Jerman Minta Maaf Telah Sajikan Sosis Babi di Konferensi Islam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com