apahabar.com
Kampung Batutangga yang berada di lemban Pegunungan Karst Meratus, yang terancam hilang dan tergusur jika aktivitas pertambangan dilakukan PT Mantimin Coal Mining. Foto:Tommy Apriando/Mongabay Indonesia

apahabar.com, Banjarmasin- Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan kembali mempertanyakan komitmen daerah atas ancaman kerusakan di pegunungan Meratus, seiring penyematan predikat Geopark Nasional di sana.

Komite Nasional Geopark Indonesia sebelumnya resmi menyerahkan 8 sertifikat pengakuan status Geopark Nasional, salah satunya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang mengusulkan kawasan Pegunungan Meratus sebagai kawasan Geopark Nasional.

Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) Rumli menilai, pengusulan predikat tersebut dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah.  Pemprov disebut tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengusulan.

“Harusnya berikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat,” ujarnya kepada apahabar.com, hari ini.

Rumli meminta Pemprov segera menyelesaikan masalah terbitnya izin operasi produksi di pegunungan Meratus oleh penambangan PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Pegunungan Meratus sebagai taman nasional bukanlah solusi, melainkan alternatif semu untuk menyelamatkannya dari kerusakan lingkungan hidup.

“Harus selesaikan dulu ya satu. Kalau begini, apa maksudnya? Apakah hanya untuk pengalihan isu,” ujarnya.

Baca Juga : Gubernur: Pengusaha Perbaiki Jalan Dan Rumah Longsor Di Sanga – Sanga