Update Banjir Kalsel: Sudah 6 Kabupaten Terdampak! Parah, Empat Titik Longsor Sempat Tutup Akses Utama Loksado-Kandangan UPDATE Tinggi Air Jelang Puncak Banjir HST BREAKING! Bupati HST Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Banjir di Pusat Kota HST Meluas, Ratusan Jiwa Mengungsi

Tarik Investasi, Pemprov Gencar Penyelesaian RUPM

- Apahabar.com     Selasa, 11 Desember 2018 - 22:30 WITA

Tarik Investasi, Pemprov Gencar Penyelesaian RUPM

Foto - Kota Tarakan

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kaltara mengatakan, perencanaan penanaman modal yang konsisten dalam jangka panjang, merupakan salah satu solusi untuk memenangkan persaingan ekonomi dengan daerah lain di Indonesia. Utamanya, dalam usaha menarik investasi masuk.

Saat ini pemerintah di sana tengah gencar menggenjot penyelesaian Rencana Umum Penanaman Modal (RUMP).

“Melalui RUPM, kegiatan penanaman modal di daerah diberikan arahan yang jelas dari sisi waktu, tempat, dan sektor yang sesuai dengan apa yang enjadi program dan kebijakan pemerintah daerah,” demikian Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dalam laman resmi Pemprov Kaltara.

Disebutkan Gubernur, RUPM Provinsi Kaltara merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk Kaltara, implementasi RUPMP terbagi menjadi 3 fase. fase I (jangka pendek), II (jangka menengah), dan III (jangka panjang).

Di fase I antara 1 sampai 2 tahun, dengan tema pengembangan penanaman modal yang relatif cepat menghasilkan (quick wins and low hanging).

Lalu di fase II yakni 5 tahun ke depan, dengan tema percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.

Selanjutnya fase III antara 10 sampai 15 tahun ke depan, dengan tema pengembangan skala besar.

Pada fase I, langkah kebijakan yang akan diterapkan Pemprov Kaltara, yakni meningkatkan kapasitas dan kualitas PTSP; membuka hambatan dan melakukan penyederhanaan proses perizinan;

pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal UMKM produk unggulan; mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan; mengintensifkan promosi dalam dan luar negeri; menggalang kerja sama dengan pemerintah daerah/kabupaten/provinsi sekitar yang probisnis; serta membuka terobosan kebijakan untuk penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki.

Pada fase II, kebijakannya meliputi peningkatan kualitas dan standar pelayanan PTSP; pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk penanaman modal yang terkait dengan infrastruktur dan energi;

percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS); melakukan penyempurnaan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan energi;

mengutamakan pembangunan yang terpadu (darat, laut, sungai dan udara) dan kawasan strategis; mendorong pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh wilayah terlebih di daerah perbatasan dan terpencil;

serta, membangun regulasi daerah yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di fase jangka panjang, Pemprov Kaltara akan melakukan pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (value chain) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, akan meningkatkan kualitas infrastruktur pada wilayah pengembangan industri skala besar.

“Pemprov juga akan berkoordinasi dengan para pihak terkait penyusunan program dan sasaran lembaga atau instansi teknis penanaman modal dalam mendorong industrialisasi skala besar. Juga melakukan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan,” jelas Gubernur.

Dikatakannya pada fase tersebut, Pemprov Kaltara juga akan mengembangkan pola collaborative management dalam pengelolaan kawasan konservasi dan lindung.

Dan terakhir, meningkatkan intensitas kampanye tentang pentingnya lingkungan sehat dan mempertegas penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan.

RUPM Provinsi Kaltara sendiri, disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara.

Baca Juga: Akui Belum Terima Surat DPP PAN, Muhidin Pasrah

“Penyusunan RUPM Provinsi Kaltara diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional. Di mana visi RUPM Nasional hingga 2025 adalah penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera.

Sedangkan misinya, membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, serta mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional,” urai mantan Sekprov Kaltim ini.

Editor: Fariz fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltara

Kaltara Alokasi Rp 64,9 Miliar untuk Bangun Jalan
apahabar.com

Kaltara

Pasca Pemilu Serentak, Simak Laporan Gubernur Kaltara
apahabar.com

Kaltara

Waspada Bencana, Kaltara Mulai Siapkan Logistik
apahabar.com

Kaltara

Gubernur Luncurkan Kartu Guru dan Penyuluh Sejahtera
apahabar.com

Kaltara

Rp30 M untuk Lanjutan Pengembangan Pelabuhan Tengkayu I
apahabar.com

Kaltara

Siap Lelang, Kaltara Segera Bangun RSUD Tipe B
apahabar.com

Kaltara

Stabilitas Harga di Perbatasan, Toko Indonesia Ditarget Rampung Tahun Ini
apahabar.com

Kaltara

Simdali, Siasat Kaltara Atasi 4 Persoalan Distribusi BBM dan LPG
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com