150 Rumah Hangus Terbakar, Simak Kronologi Lengkap Kebakaran di Kotabaru Alasan Mengapa Api di Patmaraga Kotabaru 5 Jam Baru Padam Si Jago Merah Mengamuk di Kotabaru: Berkobar Berjam-jam, Ratusan Rumah Ludes Terbakar! Ratusan Rumah Terbakar, Dapur Umum Mulai Dibuka di Patmaraga Kotabaru Usai Beasiswa 1000 Doktor, SHM Bakal Cetak Ribuan Sarjana Baru di Tanah Bumbu

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

- Apahabar.com Selasa, 15 Januari 2019 - 19:26 WIB

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H Maming. Foto-apahabar.com/mrandyfitrawan

apahabar.com, JAKARTA – Janji kenaikan gaji dari Presiden RI Joko Widodo pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia disambut baik Apkasi. Kendati demikian, soal teknis pembiayaan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Perjuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berduyun-duyun ke Jakarta awal pekan ini, di-respon positif Jokowi dengan menjanjikan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan Aparatur Sipil Negara Golongan IIA. Selain itu, mereka juga akan mendapat fasilitas BPJS.

Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming, Selasa (15/1).

“Secara kelembagaan Apkasi tentu mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Artinya, kami menghargai maksud baik bapak presiden tersebut. Namun begitu, secara jujur kami belum mempunyai sikap resmi terhadap keputusan presiden tersebut, karena masalah ini belum dibicarakan secara resmi dalam rapat dewan pengurus,” ujar Mardani.

Saat ini, lanjut Mardani, Apkasi masih wait and see terkait dengan isu teknis pembiayaan dari kebijakan kenaikan gaji para perangkat desa ke depannya.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, gaji perangkat desa tersebut masuk dalam jenis pembiayaan yang bersumber di APBD, sehingga otomatis kebijakan ini akan membebani APBD di masing-masing pemda.

“Jika nanti implementasinya akan membebani APBD, tentunya kebijakan ini akan kembali kepada kemampuan APBD di daerah masing-masing. Dan sayangnya, masing-masing pemda memiliki kemampuan yang berbeda-beda,” jelasnya.

Editor: Muhammad Bulkini

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tragis, Mahasiswa Universitas Halu Oleo Tewas Tertembak Saat Demo Ricuh
apahabar.com

Nasional

Kronologi Penangkapan Hiendra Soenjoto, Buron Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi
apahabar.com

Nasional

Kementerian PUPR: Kondisi Jalur Mudik Motor Dipastikan Laik
apahabar.com

Nasional

KPK Sarankan Presiden Terpilih Bentuk Zaken Kabinet
apahabar.com

Nasional

Ustaz Somad: Ibu Meninggal Persis Seperti Keinginan Beliau
apahabar.com

Nasional

Selain Tarif Batas Atas, Pemerintah Diminta Turunkan PPN 10%
apahabar.com

Nasional

Jubir Satgas: Tiap Pekan, Kasus Aktif Covid-19 Nasional Masih Terus Meningkat
apahabar.com

Nasional

Banjir Jakarta, 13 Koridor Transjakarta Beroperasi Lagi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com