Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

- Apahabar.com Selasa, 15 Januari 2019 - 19:26 WIB

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H Maming. Foto-apahabar.com/mrandyfitrawan

apahabar.com, JAKARTA – Janji kenaikan gaji dari Presiden RI Joko Widodo pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia disambut baik Apkasi. Kendati demikian, soal teknis pembiayaan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Perjuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berduyun-duyun ke Jakarta awal pekan ini, di-respon positif Jokowi dengan menjanjikan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan Aparatur Sipil Negara Golongan IIA. Selain itu, mereka juga akan mendapat fasilitas BPJS.

Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming, Selasa (15/1).

“Secara kelembagaan Apkasi tentu mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Artinya, kami menghargai maksud baik bapak presiden tersebut. Namun begitu, secara jujur kami belum mempunyai sikap resmi terhadap keputusan presiden tersebut, karena masalah ini belum dibicarakan secara resmi dalam rapat dewan pengurus,” ujar Mardani.

Saat ini, lanjut Mardani, Apkasi masih wait and see terkait dengan isu teknis pembiayaan dari kebijakan kenaikan gaji para perangkat desa ke depannya.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, gaji perangkat desa tersebut masuk dalam jenis pembiayaan yang bersumber di APBD, sehingga otomatis kebijakan ini akan membebani APBD di masing-masing pemda.

“Jika nanti implementasinya akan membebani APBD, tentunya kebijakan ini akan kembali kepada kemampuan APBD di daerah masing-masing. Dan sayangnya, masing-masing pemda memiliki kemampuan yang berbeda-beda,” jelasnya.

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sepeninggal Ibu Ani, Warga Cikeas Kenang Kedermawanannya
apahabar.com

Nasional

Pesan Terakhir Istri Ifan Seventeen Sebelum Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional

Anggota Komisi I DPR Ingatkan Prabowo Berhati-hati Beli Pesawat Tempur F-35
Gempa

Nasional

Tenang, Gempa Magnitudo 4,3 di Bulukumba Tidak Berpotensi Tsunami
apahabar.com

Nasional

Unair Klaim Temukan 5 Senyawa Jadi Obat Covid-19, Berikut Faktanya

Nasional

Polisi Tahan Irjen Napoleon dan Pengusaha Tommy Sumardi Terkait Kasus Pencabutan Red Notice Djoko Tjandra
apahabar.com

Nasional

Ini Nama Istri Terduga Teroris di Sibolga yang Meledakan Diri
apahabar.com

Nasional

Tolak Radikalisme, Kiai Ma’ruf: Pemerintah dan Muslimat NU Harus Sejalan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com