Sederet Agenda Wamen Alue Dohong di Kalsel, Tanam Pohon hingga Tinjau Rehabilitasi DAS Manajemen Pama Ungkap Dua Kemungkinan Terburuk Karyawan Bantah Ijazah Rahmad Masud Palsu, Rektor Untri Siap Lapor Balik Satu Warga Kalsel Tertular Corona B117, Pj Safrizal Imbau Perketat Prokes Varian Baru Corona B117 Sudah Masuk Kalsel, Banjarmasin Belum Ada Temuan

Dosen UI: Belum Ada Terobosan Pemberantasan Korupsi

- Apahabar.com Jumat, 18 Januari 2019 - 19:35 WIB

Dosen UI: Belum Ada Terobosan Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi debat perdana Capres dan Cawapres 2019 . Foto-apahabar.com/infografis/aji

apahabar.com, DEPOK – Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), dikutip dari Antara, Vishnu Juwono menyatakan kedua pasangan calon belum menyediakan terobosan dalam memberikan solusi untuk memberantas akar permasalahan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Vishnu Jowono saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jumat (18/1/2019), menanggapi hasil debat pertama calon Presiden Republik Indonesia antara pasangan calon Jokowi Ma’aruf Amin dengan Prabowo Sandiaga Uno, Vishnu mengatakan pada babak pertama menanggapi pertanyaan terkait politik biaya tinggi di Indonesia, calon presiden petahana Jokowi lebih menekankan aspek meritrokrasi di dalam Aparatur Sipil Negara, terutama dalam mendapatkan birokrat dan pejabat negara yang kompeten.

“Di mana titik beratnya adalah merekrut pemimpin dan aparat birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel,” ucapnya.

Disisi lain, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, lebih spesifik mengangkat gaji pejabat tinggi yang telalu kecil dibandingkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pada level pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

“Aspek gaji dan rekrutmen sebenarnya relevansinya tidak terlalu besar dengan masalah politik biaya tinggi,” ujar penulis buku Melawan Korupsi (2018) ini.

Baca Juga: Prabowo: Penerimaan Perpajakan RI Sudah Lama Tembus US$ 60 M

Sebenarnya yang paling penting perlu diangkat adalah apa program kedua kandidat dalam melakukan reformasi partai politik.

Misalnya, bagaimana negara dapat memberikan subsidi yang cukup besar pada partai politik yang lolos dalam pemilihan umum untuk menanggung biaya operasional politik mereka.

Selama ini partai politik tidak memiliki dana yang cukup, sehingga memberikan peluang kepada oligarki untuk menanggung biaya operasional politik tersebut.

“Tidak heran di era reformasi ini jabatan politik strategis baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif di dominasi oleh para pemodal melalui partai politik,” tutur putra dari Juwono Sudarsono tersebut.

Baca Juga: Analis: Jokowi Lebih Agresif Daripada Prabowo Dalam Debat

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Setelah Saipul Rahman, Abdul Kadir Juga Siap Maju Pilkada Tanbu
apahabar.com

Politik

Mengintip Gaya Kampanye Sederhana Syafruddin H Maming di Tanah Bumbu
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarbaru: Duet Petahana Tawarkan Realiasi Aero City
apahabar.com

Politik

Tanggapan Guru Ali Terkait Kabar PPP ke Jagoan Golkar di Pilbup Banjar 2020
apahabar.com

Politik

Simpatisan Jokowi – Ma’ruf Berdandan Unik Saat Kampanye di GBK
apahabar.com

Politik

Gerindra Utamakan Kader Sendiri di Pilkada 2020
apahabar.com

Politik

Reses ala Rosehan
apahabar.com

Politik

Mengambil Berkas ke PKB, Isyarat Habib Alwi Maju Pilwali Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com