Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Hukuman Pungli Dana Gempa tak Maksimal

- Apahabar.com Rabu, 16 Januari 2019 - 10:15 WIB

Hukuman Pungli Dana Gempa tak Maksimal

Oknum Kemenag NTB tersangka pungli dana rehab masjid menggunakan baju orange saat digiring petugas. Foto-Detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Pascabencana melanda negeri ini, ada oknum yang memanfaatkan situasi. Untungnya oknum Kemenag Kantor Wilayah NTB berhasil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof Hibnu Nugroho, menuturkan pelaku tindak korupsi dan pungli saat ini lebih memprihatinkan. Menurutnya, pelaku tak tanggung-tanggung melakukan aksi korupsi meski berkaitan dengan kemaslahatan umat.

“Inilah yang paling kita khawatirkan, konteks revolusi mental yang digaungkan pemerintah belum membumi sampai ke bawahan, ini yang harus ditanam,” ucap Hibnu seperti dirilis detikcom, Rabu (16/1/2019).

Hibnu menambahkan, hukuman terhadap pelaku pungli juga kurang memberi efek jera. Dia menyarankan, terkait kasus pungli pascagempa harusnya diberi hukuman maksimal.

“Hukuman kasus pungli kan biasa-biasa semua, padahal ini masuk yang kategori tipikor, extraordinary crime tapi kok vonisnya biasa-biasa. Tidak ada efek jera,” ungkapnya.

Baca Juga: Pungli, Pejabat Disdukcapil Panajam Dipindahtugaskan

“Harusnya diberikan hukuman maksimal atau harusnya 20 tahun,” sambungnya.

Dia juga menyarankan hakim agar melakukan terobosan dalam menghukum pelaku pungli terkait dana gempa.

“Hakim juga jangan hanya berdasarkan hukum formal, lakukan terobosan-terobosan agar pelaku merasa jera,” ungkapnya.

Sebelumnya, Polres Mataram menangkap pelaku pemalakan dana rehab masjid pascagempa NTB berinisial BA. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam di Mataram, Selasa (15/1), mengatakan BA dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Sebelum BA, Kejari Mataram juga menangkap terhadap H Muhir. Mantan anggota DPRD dari Golkar itu dijadikan tersangka kasus pungli dana gempa. Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana menyatakan anggota DPRD Mataram, H Muhir, dikenai tiga pasal berlapis.

Selain itu, KPK pernah melakukan OTT pejabat di Kementerian PUPR diduga terkait proyek air minum di daerah. Diduga OTT pejabat PUPR itu untuk tanggap bencana di Palu dan Donggala, Sultra.

Baca Juga: Gila, Oknum Kades Hulu Sungai Utara Ketangkap Basah Nyabu di Rumah Pengedar

Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Simpan Sabu di Puntung Rokok, Aksi Pria Asal Tabalong Terungkap
apahabar.com

Hukum

Embat Motor dan HP, Langkah Tukang Tambal Ban Ngaku Polisi Berakhir
apahabar.com

Hukum

Bandit Curanmor HSU Terungkap Usai Warga Temukan Dua Motor Ditutupi Daun Pisang
apahabar.com

Hukum

Sempat Jual Barang Curian Via Online, Dua Pembobol Rumah Diringkus Polisi
apahabar.com

Hukum

PPATK Telusuri Aliran Dana Terkait Kasus Pengaturan Skor Sepakbola
apahabar.com

Hukum

Tunggu Pembeli, Pemuda LAU Ditangkap Polisi
apahabar.com

Hukum

Ungkap Pembunuhan Editor Metro TV, Polisi Terjunkan Anjing Pelacak
apahabar.com

Hukum

Setubuhi Anak di Bawah Umur, Pria di Tanah Bumbu Diamankan Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com