Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Kasus Dana Hibah, Jika Perlu KPK Panggil Menpora

- Apahabar.com Minggu, 6 Januari 2019 - 20:34 WIB

Kasus Dana Hibah, Jika Perlu KPK Panggil Menpora

Ilustrasi dana hibah.Foto-tribunnews.com

apahabar.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Namun, sampai saat ini, KPK belum merencanakan pemanggilan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, kendati pada Kamis (3/1), penyidik telah meminta keterangan staf pribadi Nahrawi, Miftahul Ulum.

“Kalau dibutuhkan nanti oleh penyidik tentu akan dilakukan pemanggilan.” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Ahad (6/1).

Febri mengatakan, Menpora sudah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan KPK jika diperlukan. Ia menjelaskan, Menpora juga bersedia menjelaskan hal-hal yang diketahuinya secara lengkap dan akan membawa dokumen pendukung.

Baca Juga: Polisi Sita Medsos Dua Artis Terlibat Prostitusi Daring

Dari penyidikan sejauh ini, KPK telah mengidentifikasi peruntukan dana hibah yang dikucurkan kepada KONI akan digunakan untuk pembiayaan Pengawasan dan Pendampingan (wasping).

Febri menjelaskan, dana hibah dari Kempora tersebut dialokasikan KONI untuk penyusunan instrumen dan pengelolaan database berbasis Android bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi multievent internasional dan    penyusunan instrumen evaluasi hasil monitoring dan evaluasi atlet berprestasi menuju SEA Games 2019.

“Selain itu untuk penyusunan buku-buku pendukung Wasping Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional,” kata Febri.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait bantuan penyaluran pemerintah melalui Kementrian  Pemuda dan Olahraga kepada KONI tahun anggaran 2018. Mereka yang diduga sebagai pemberi adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E.

Mereka yang diduga sebagai penerima adalah Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga Eko Triyanto.

Adhi dan Eko diduga menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah Pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

Mulyana disinyalir menerima uang dalam bentuk ATM dengan saldo sekitar Rp 100 juta. KPK juga menduga, sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian-pemberian lainnya dari Jhoni. Ia disebut menerima satu unit mobil Toyota Fortuner (April 2018), uang Rp 300 juta (Juni 2018 ), dan satu unit Samsung Galaxy Note 9 (September 2018).

Baca Juga: DPO Sejak 2017, Pelaku Anirat di Guntung Ujung Diringkus

Kemenpora mengalokasikan dana hibah untuk KONI sebesar Rp 17,9 miliar. Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diuga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal-akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen  dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.

Atas perbuatannya, Ending dan Jhony disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Mulyana disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Penahanan 4 Tersangka Mafia Pengaturan Skor Bola Diperpanjang 40 Hari

Untuk Adhi Purnomo dan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Republika
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Terbakar Cemburu, Pelajar SMA Rampas HP dan Rusak Motor Sang Mantan
apahabar.com

Hukum

Detik-Detik Menegangkan Tewasnya Istri Muda Pembakal di HST, 16 Adegan Diperagakan
apahabar.com

Hukum

Korban Arisan Online di Amuntai Terus Berdatangan, Rerata Emak-Emak
apahabar.com

Hukum

Sering Jual Sabu ke Sopir Truk, Bandi Terpaksa Digiring ke Polres Barut
apahabar.com

Hukum

Pekan Kedua November, Polda Kalsel Ungkap 24 Kasus Narkoba

Hukum

Oknum Polisi Penculik Siswi SMPN Banjarbaru Ditetapkan Tersangka
apahabar.com

Hukum

Massa Datangi Rutan Solo, Buntut Bentrokan Antara Pembesuk dengan Narapidana
apahabar.com

Hukum

Sidang Lanjutan Kasus Pencabulan 9 Santriwati di Limpasu Sempat Alot
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com