Biang Kebakaran Hebat di Patmaraga Kotabaru Mulai Terungkap Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan

Ketika MK Lempar Bola Panas Pemenjaraan Hidung Belang ke DPR

- Apahabar.com Minggu, 6 Januari 2019 - 14:06 WIB

Ketika MK Lempar Bola Panas Pemenjaraan Hidung Belang ke DPR

Ilustrasi. Foto-dok.detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Muncikari artis papan atas, Robby Abbas tidak terima dipenjara sendirian. Ia ingin pria penikmat hidung belang juga menyusulnya. Isu ini kembali menyeruak pasca-Vanessa Angel ditangkap.

Robby dikenai Pasal 296 KUHP yang berbunyi: Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Robby tidak mau sendirian masuk penjara karena diseret jadi muncikari online. Ia meminta agar para pemakai jasanya juga dipenjara. Ia pun meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tapi kandas.

“Persoalan hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah kebijakan kriminal dalam arti menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana di mana kebijakan demikian adalah politik hukum pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang,” ujar Ketua MK

Baca Juga: Artis yang Populer dengan Cara Instan Mudah Tergiur Bisnis Prostitusi

Arief Hidayat dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK pada 5 April 2017. Putusan di atas diketok secara bulat oleh 9 hakim konstitusi.

“Apalagi yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah tentang pidana yang berkait dengan penghukuman terhadap orang/manusia, sehingga bahkan Pembentuk Undang-Undang pun yang meskipun memiliki kewenangan untuk itu dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit) harus sangat hati-hati,” ucap MK.

Menurut MK, menyatakan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari seluruh rakyat yang di Negara Indonesia diwakili oleh para DPR bersama dengan Presiden.

“Dengan demikian, maka dalam hubungannya dengan permohonan a quo, persoalannya adalah bukan terletak pada konstitusionalitas norma melainkan pada persoalan politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana,” tegas MK.

Telah menjadi pengetahuan bagi kalangan ahli hukum bahwa kehati- hatian dalam merumuskan hukum pidana sangat dibutuhkan karena sifat khusus yang dimiliki oleh hukum pidana itu.

Yaitu adanya penderitaan yang bersifat khusus (bijzondere leed) dalam bentuk hukuman kepada pelanggarnya yang mencakup pembatasan atau perampasan kemerdekaan, bahkan nyawa.

“Oleh karena itulah hukum pidana diposisikan sebagai “obat terakhir” (ultimum remedium) untuk memperbaiki prilaku manusia, setelah didahului oleh pemberlakuan norma hukum maupun norma-norma kemasyarakatan lainnya,” papar MK.

Demikianlah sehingga kehati-hatian bukan hanya diperlukan dalam merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan dapat dipidana (ius poenale, strafrecht in objectieve zin) tetapi juga karena dari rumusan itu akan ditentukan hak negara untuk menghukum (ius puniendi, strafrecht in subjectieve zin) sehingga negara benar benar terbebas dari “tuduhan” main hakim sendiri.

“Dalam hubungan ini penting kiranya untuk selalu diingat pernyataan ahli hukum pidana Hezewinkel – Suringa “Noch aan de staat, noch aan der logere publiekrechtelijke organen komt op strafrechtelijk terreein eigenrichting toe” (Dalam bidang hukum pidana, baik negara maupun suatu badan, yang bersifat hukum publik yang lebih rendah lainnya, tidak berwenang main hakim sendiri),” putus¬† MK.

Sumber : Detiknews
Editor : Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Mantan Panglima TNI Ingin Pangkalan Militer di Ibu Kota Baru
apahabar.com

Nasional

Selama Pandemi, 50 Daerah Ajukan Utang Rp28 Triliun ke Pemerintah Pusat
apahabar.com

Nasional

14 Tahun Menanti, Taufik Akhirnya Temukan Jenazah Istri yang Jadi Korban Tsunami Aceh
apahabar.com

Nasional

Video Syur Mirip Syahirini, Polisi Ungkap Motif Pelaku
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Dinyatakan Negatif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Presiden ke Kalimantan, Istana: Tidak Ada Opsi Perppu
apahabar.com

Nasional

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Berhembus, Istana Buka Suara
apahabar.com

Nasional

Demi Penanganan Covid-19, Pemerintah Revisi APBN 2020
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com