Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

Payung Hukum Belum Jelas, Hak Kaum Disabilitas Masih Terabaikan

- Apahabar.com Rabu, 2 Januari 2019 - 11:10 WIB

Payung Hukum Belum Jelas, Hak Kaum Disabilitas Masih Terabaikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dipandang belum optimal memberikan perlindungan terhadap hak-hak kalangan berkebutuhan khusus. Foto-net

apahabar.com, BANDUNG – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dipandang belum optimal memberikan perlindungan terhadap hak-hak kalangan berkebutuhan khusus.

Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat payung hukum tersebut belum dijabarkan secara mendetail. Artinya, dibutuhkan aturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, agar masyarakat berkebutuhan khusus lebih optimal dalam mendapatkan haknya.

“Dengan tidak adanya turunan dari undang-undang tersebut, maka sejumlah amanat akan sulit diimplementasikan oleh pemerintah daerah,” ungkap Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah seusai Refleksi 1,5 tahun Undang-Undang Disabilitas di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Desember 2018 malam.

“Misalnya, amanatnya itu adalah membuat Komisi Nasional Disabilitas (KND). Jadi memang KND itu independen, bukan dari pemerintah,” sambung Ledia mencontohkan.

Hal lainnya seperti pembentukan Unit Layanan Disbilitas (ULD) Pendidikan dan Ketenagekerjaan, agar kaum disabilitas mendapatkan ilmu dan pekerjaan secara maksimal dan terukur.

“Karena mereka (perusahaan) enggak bisa bahasa isyarat, jadi akhirnya (penyandang disabilitas) diperkerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Kalau ada ULD kan dia (perusahaan) bisa mendatangkan penerjemah. Jadi bisa membantu untuk yang tunarungu misalnya,” paparnya.

Kendati demikian, Ledia mengakui, turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sedang digodok terus. Terlebih, kata Ledia, Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas Pusat di Jakarta sempat mengajukan komplain agar dasar hukum yang melindungi masyarakat berkebutuhan khusus tersebut bisa lebih terperinci.

“Jadi yang (masalah) pendidikan ditangani oleh ada Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), yang ketenagaankerjaan itu ada Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja), nah itu supaya lebih detail,” tuturnya.

Hal lain yang menandakan hak kaum disabilitas masih terabaikan, yakni dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Ledia menyebutkan, pihaknya masih menemukan pendidikan inklusi yang memberatkan orang tua siswa. Dalam artian, harus menggaji guru yang mendampingi anaknya.

“Pemerintah harusnya memperhatikan, tapi itu lebih banyak laporannya yang di (sekolah-red) swasta,” ungkapnya.

Ledia meyakinkan, pihaknya senantiasa memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas agar mendapatkan porsi yang sama dalam bermasyarakat. Namun, memang perlu dukungan payung hukum yang jelas.

“Kalau kita sosialisasi sendiri belum ada payung hukumnya, agak susah. Kita mau advokasi dan segala macam juga jadi sulit,” tandasnya.

Sumber: Sindo
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Gempa Ambon, Korban Meninggal Jadi 20 Orang dan 152 Luka-luka
apahabar.com

Nasional

Survei IPO: Dari 10 Menteri, Terawan dan Yasonna Paling Diharapkan Direshuffle
apahabar.com

Nasional

Termasuk dari Kalsel, Jokowi Kukuhkan 8 Anggota Paskibraka Nasional 2020
apahabar.com

Nasional

Kader Demokrat WO dari Arena Debat Pilpres, Sinyal Hengkang?
apahabar.com

Nasional

Pasca Haul, Tiket Pesawat Banjarmasin-Balikpapan Rp 2 juta!
apahabar.com

Nasional

Ingin Dapat BLT Desa Rp 600 Ribu per Bulan? Simak Syaratnya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Pendampingan Aspek Bisnis Perhutanan Sosial Harus Terintegrasi
apahabar.com

Nasional

Irjen Napoleon Bonaparte Minta Penyidikan Kasusnya Dihentikan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com